AFU.id

Indeks Berita

Gara-Gara Laporan 3.000 Halaman, Aturan Institusi Polri Terancam Direvisi

Ancaman perombakan struktural dan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kini berada di ujung tanduk. Hal tersebut menyusul langkah Istana Kepresidenan yang secara resmi menerima dokumen cetak biru ( blueprint ) percepatan reformasi institusi penegak hukum tersebut. “Akan ada implikasi perubahan,” ungkap Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (Kumham Imipas RI), Yusril

Gara-Gara Laporan 3.000 Halaman, Aturan Institusi Polri Terancam Direvisi

Cegah Keracunan Massal, BRIN Desak Standarisasi Ketat Fasilitas MBG

Peneliti Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dede Anwar Musadad, menekankan pentingnya pengawasan maksimal pada titik-titik krusial dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dede Anwar Musadad menyampaikan, pengawalan ketat sangat vital untuk memastikan program prioritas nasional tersebut tak memicu masalah kesehatan ke depannya. “Program MBG merupakan program prioritas nasional, sehingga pelaksanaannya perlu dikawal agar tidak menimbulkan masalah k

Cegah Keracunan Massal, BRIN Desak Standarisasi Ketat Fasilitas MBG

Prabowo Subianto Tunjuk Jumhur Hidayat Jadi Menteri LH, Bernakah Murni Karena Intervensi Politik?

Ancaman kerusakan ekologi akibat masifnya operasi industri ekstraktif kini semakin nyata membayangi kelestarian alam Indonesia. Salah satu penyebab utamanya adalah kuatnya pusaran intervensi politik penguasa dalam penentuan arah kebijakan lingkungan hidup. Di sisi lain, penunjukkan Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (LH/BPLH RI) oleh Presiden Prabowo Subianto justru memicu kontradiksi tajam. Terutama antara klaim komitm

Prabowo Subianto Tunjuk Jumhur Hidayat Jadi Menteri LH, Bernakah Murni Karena Intervensi Politik?

Kekerasan Daycare Terjadi karena Faktor Pengasuh, Beban Kerja, dan Lemahnya Pengawasan

Pemerhati Anak Nahar memandang pentingnya perbaikan regulasi dan pengawasan guna mencegah kekerasan berulang di daycare atau lembaga penitipan anak, termasuk meningkatkan kualitas SDM daycare , serta melakukan edukasi kepada orang tua dan masyarakat. "Perlu terus diupayakan peningkatan pengelolaan daycare dengan memperbaiki sistem regulasi dan pengawasan, peningkatan kualitas SDM di daycare , dan melakukan edukasi kepada orang tua dan masyarakat," kata Nahar saat dihubungi di Jakarta, Selasa, (5

Kekerasan Daycare Terjadi karena Faktor Pengasuh, Beban Kerja, dan Lemahnya Pengawasan

50 Santriwati Jadi Korban, KPAI Desak Pendampingan Psikis dan Penahanan Tersangka

Kasus kekerasan seksual yang menimpa puluhan santriwati di Pondok Pesantren Ndholo Kusumo memicu desakan penanganan darurat dari berbagai pihak. Selain penegakan hukum, pemulihan trauma korban dinilai harus menjadi prioritas utama. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Aris Adi Leksono, menegaskan bahwa kasus ini merupakan pelanggaran serius terhadap perlindungan anak. “Ini pelanggaran berat terhadap perlindungan anak-anak,” tegasnya di Jakarta, Selasa, 5 April 2026. Publik menyoroti lambann

50 Santriwati Jadi Korban, KPAI Desak Pendampingan Psikis dan Penahanan Tersangka

Sektor Pertanian Masih Berjaya Jadi Penopang Utama Ekonomi Nasional

Sektor pertanian masih menjadi penggerak utama ekonomi nasional. Kontribusi sektor ini mencapai 12,67 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Hal itu semakin menegaskan, peran sektorpertanian sebagai penopang sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I 2026. "Ketika sektor lain mengalami tekanan, pertanian justru hadir sebagai solusi dan penopang utama,” kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dalam pernyataan di Jakarta, Selasa (5/5/2026), seperti dikutip ANTARA. Amran m

Sektor Pertanian Masih Berjaya Jadi Penopang Utama Ekonomi Nasional

Pemogokan Nelayan Meluas, Kini Hampir Seluruh Nelayan Pantura Mogok Melaut Imbas Kenaikan Solar Non Subsidi

Pemogokan nelayan yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, kini mulai meluas ke beberapa wilayah pantai utara Jawa (Pantura). Para nelayan mulai dari kawasan Cirebon, hingga Semarang mulai menghentikan kegiatan melaut. Harga bahan bakar minyak non subsidi, khususnya solar industri yang banyak digunakan nelayan melaut, yang tinggi, membuat nelayan tak sanggup lagi pergi melaut. Ketua Gerakan Nelayan Pantura Kajidin mengatakan harga solar non subsidi khusus nelayan yang per hari ini hampir men

Pemogokan Nelayan Meluas, Kini Hampir Seluruh Nelayan Pantura Mogok Melaut Imbas Kenaikan Solar Non Subsidi

Disebut Jendral Baliho, KSP Dudung Pastikan Hubungannya dengan Rizieq Baik

Presiden Prabowo Subianto di Cilacap, soal Indonesia gelap, dan menyuruh masyarakat untuk kabur ke Yaman, melebar urusannya lantaran mendapat tanggapan dari Rizieq Shihab. Dalam unggahan di kanal Youtube Islamic Brotherhood Television, dia menyebut narasi soal Yaman itu muncul dari mulut Prabowo karena di Istana ada “Jendral Baliho”. Menanggapi itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menegaskan hubungannya dengan Rizieq Shihab tidak ada persoalan. Dia juga membantah bahwa n

Disebut Jendral Baliho, KSP Dudung Pastikan Hubungannya dengan Rizieq Baik

Cegah Kasus Kekerasan di Daycare Berulang, DPR Bakal Revisi UU Perlindungan Anak

Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati mengatakan, DPR RI berencana untuk merevisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Rencana ini berkembang pasca kasus dugaan kekerasan terhadap anak di tempat penitipan atau daycare di Yogyakarta. Untuk itu, kata Sari. DPR RI tengah mengkaji langkah penguatan regulasi sebagai bagian dari strategi pencegahan kekerasan terhadap anak. Rencana revisi UU Perlindungan Anak ini merupakan hasil diskusi antara DPR RI, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta,

Cegah Kasus Kekerasan di Daycare Berulang, DPR Bakal Revisi UU Perlindungan Anak

BPS: Pertanian, Perdagangan dan Industri Jadi Penyelamat Tenaga Kerja

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, sektor pertanian, perdagangan besar dan eceran, serta industri masih menjadi sektor yang mendominasi penyerapan tenaga kerja nasional. Data BPS menyebutkan, per Februari 2026, dari total angkatan kerja sebanyak 154,91 juta orang, sebanyak 60,29 persen diserap sektor-sektor tersebut. Data BPS juga mengungkapkan, angka pengangguran Indonesia turun sekitar 35 ribu orang pada Februari 2026 dibandingkan periode yang sama t

BPS: Pertanian, Perdagangan dan Industri Jadi Penyelamat Tenaga Kerja