AFU.id

Indeks Berita

Penerima Beasiswa LPDP Bakal Digembleng TNI Sebelum Kuliah

beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) bakal menerima pembekalan yang diisi oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebelum melanjutkan kuliah. Aturan tersebut akan berlaku bagi penerima beasiswa LPDP tahun ini. Pembekalan bakal digelar di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, selama sepekan. Pembekalan itu akan diwajibkan bagi penerima beasiswa program magister dan doktor, baik itu untuk melanjutkan studi di dalam atau luar negeri. Rangkaian kegiatan pembekalan bersifat w

3 media, Cenderung netral
Penerima Beasiswa LPDP Bakal Digembleng TNI Sebelum Kuliah

Beasiswa LPDP Bukan Tiket Kuliah, Penerimanya Ditagih Dampak untuk Negara

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto meminta kepada seluruh penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk berprestasi dan mampu memberi dampak bagi pembangunan negara. Hal tersebut disampaikan Mendiktisaintek saat berdialog dengan 200 penerima beasiswa LPDP Angkatan 273 di Kompleks Sekolah Komando Kesatuan TNI Angkatan Udara (Sekkau) Halim Perdanakusuma, di Jakarta, Rabu (6/5). "Harapannya, setelah belajar di luar negeri, kalian bisa

Beasiswa LPDP Bukan Tiket Kuliah, Penerimanya Ditagih Dampak untuk Negara

Kronologi Aksi Saling Lapor Polisi Kasus Pemukulan Waketum PSI

pelaku penganiayaan Waketum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ronald A Sinagara atau Bro Ron melaporkan balik ke polisi dengan tuduhan yang sama, yaitu penganiayaan juga. "Benar terduga pelaku pemukulan melaporkan balik. Pelaporan balik di Polsek Menteng adalah penganiayaan," kata Kasar Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra, Rabu (6/5/2026). Aksi saling lapor polisi ini bermula ketika Ronald mendampingi kolega melakukan audiensi dengan pimpinan firma Michael Putra and Partne

4 media, Cenderung netral
Kronologi Aksi Saling Lapor Polisi Kasus Pemukulan Waketum PSI

Nasib Pekerja Migran, Masih Terabaikan dan Terlupakan di Gegap Gempita Peringatan Hari Buruh Internasional

Gegap gempita perayaan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei lalu, ternyata masih menyisakan satu lubang besar. Di tengah perhatian besar terhadap pekerja kapal ikan, pekerja transportasi online dan buruh pabrik, nasib pekerja migran ternyata masih lolos dari perhatian. Padahal kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sangat rentan dihadapi para pekerja mingran. Kasus terbaru terungkap saat jagat maya dihebohkan pengakuan dua orang perempuan pekerja migran yang diduga menjadi korban tind

Nasib Pekerja Migran, Masih Terabaikan dan Terlupakan di Gegap Gempita Peringatan Hari Buruh Internasional

Stop Impor, SPBU Swasta Kini Wajib Beli Solar Pertamina

Ketergantungan kronis terhadap bahan bakar impor kini mulai dipangkas paksa usai pemerintah resmi mengunci seluruh jaringan SPBU swasta untuk wajib menyerap pasokan solar domestik milik Pertamina. "Pasti sudah ada (pembelian)," ungkap Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman di Jakarta, Rabu (6/5/2026). Secara teknis, transisi pengambilalihan suplai yang berlaku efektif sejak April 2026 ini telah melalui serangkaian negosiasi mitigasi logistik terkait kesiapan pelabuhan muat, volume kargo, h

Stop Impor, SPBU Swasta Kini Wajib Beli Solar Pertamina

Polemik Lelang Sepatu Sekolah Rakyat, Kemensos Rombak Laporan Sebelum Hadapi KPK

Kacaunya pencatatan data anggaran bantuan pendidikan memaksa Pemerintah Republik Indonesia (RI), melalui Kementerian Sosial (Kemensos), turun tangan. Kemensos RI kini merapikan arsip lantaran skema pembelian sepatu mandiri memicu perbedaan harga ekstrem di 166 Sekolah Rakyat. “Supaya orang umum bisa lihat,” ungkap Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf, meratapi ruwetnya pelaporan daerah, Rabu (6/5/2026). Kekacauan arsip tersebut merupakan implikasi langsung dari kebijakan desentralisasi da

Polemik Lelang Sepatu Sekolah Rakyat, Kemensos Rombak Laporan Sebelum Hadapi KPK

DPR Sentil Kemenag, Jangan Hanya Obral Izin Pesantren Tanpa Pengawasan Ketat

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyentil Kementerian Agama (Kemenag) akibat kasus dugaan kekerasan seksual di Pondok Pesantren (Ponpes) Ndholo Kusumo Tlogosari, Pati, Jawa Tengah. Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, bahkan sampai memberikan peringatan keras. Cucun Ahmad Syamsurijal mendesak agar Kemenag RI tak sebatas mengobral izin operasional pendirian lembaga pendidikan. Akan tetapi, Kemenag RI juga harus mampu menegakkan mekanisme kontrol yang memadai. “Kemenag

DPR Sentil Kemenag, Jangan Hanya Obral Izin Pesantren Tanpa Pengawasan Ketat

Impor Energi Kian Mencekik, LPG 3 Kg Bakal Diganti CNG Domestik

Ketergantungan kronis terhadap rantai pasok impor energi memaksa Pemerintah Republik Indonesia (RI) melakukan manuver radikal. Kini, pemerintah mengkaji transisi bahan bakar ke Compressed Natural Gas (CNG) sebagai pengganti mutlak gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg). “Tekanannya cukup besar,” ungkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/5/2026). Secara analitis, tantangan utama dari konversi energi tersebut ter

Impor Energi Kian Mencekik, LPG 3 Kg Bakal Diganti CNG Domestik

DPR Tegaskan Kasus Kekerasan Seksual 50 Santriwati Pati Sebagai Pelanggaran HAM Berat dan Sistematis

Kasus kekerasan seskual terhadap 50 santriwati di Pondok Pesantren (Ponpes) Ndholo Kusumo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah (Jateng) benar-benar menjadi perhatian serius bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, mendesak lembaga-lembaga nasional hak asasi manusia (LN HAM) agar segera mengambil langkah konkret. Mafirion menekankan, kehadiran negara dalam kasus tersebut bersifat darurat dan tak boleh ada tawar-menawar. Kasus yang mencuat ke

DPR Tegaskan Kasus Kekerasan Seksual 50 Santriwati Pati Sebagai Pelanggaran HAM Berat dan Sistematis

Disukai Rakyat Kecil Tapi Sering Bikin Sakit, Riset UI Nilai Aturan MBG Perlu Dirombak

Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas nasional bahkan menimbulkan pemborosan anggaran akibat kakunya tata kelola sentralisasi pendistribusian makanan. Ironi pemenuhan gizi seimbang yang Pemerintah Republik Indonesia (RI) janjikan tersebut bahkan memicu ancaman risiko kesehatan massal. “Menimbulkan risiko bagi kesehatan siswa,” ungkap Dosen dan Peneliti Sosiologi Universitas Indonesia (UI), yakni Hari Nugroho di Jakarta, Rabu (6/5/2026). Secara analitis, Pusat Kajian Sosiologi

Disukai Rakyat Kecil Tapi Sering Bikin Sakit, Riset UI Nilai Aturan MBG Perlu Dirombak