AFU.id

Indeks Berita

Klaim Gus Ipul Dibantah TII, Siapa yang Untung dalam Proyek Pisah Paket Sepatu Kemensos?

Polemik tengah kembali terjadi di antara pemerintah dengan masyarakat akibat adanya pengadaan sepatu sekolah berstandar Pakaian Dinas Lapangan (PDL) untuk murid sekolah rakyat yang dibuat oleh Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI), Saifullah Yusuf. Sebagai informasi, sosok yang disapa Gus Ipul itu sebelumnya viral karena adanya foto bersama dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang membagikan sepatu Sekolah Rakyat. Ia sebelumnya juga telah menetralisir spekulasi publik den

Klaim Gus Ipul Dibantah TII, Siapa yang Untung dalam Proyek Pisah Paket Sepatu Kemensos?

Gebrakan KPRP: Hapus Kuota Khusus Polri dan Umumkan Hasil Tes dalam 24 Jam

Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) secara resmi merekomendasikan penghapusan praktik ‘kuota khusus’ dalam proses rekrutmen anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Langkah ini diambil sebagai poin krusial dalam pembenahan aspek manajerial institusi guna menjamin kualitas sumber daya manusia yang lebih berintegritas. Anggota KPRP Jenderal Polisi (Purn) Ahmad Dofiri mengungkapkan bahwa proses rekrutmen merupakan salah satu isu yang paling banyak mendapat sorotan dan aspirasi dari masya

Gebrakan KPRP: Hapus Kuota Khusus Polri dan Umumkan Hasil Tes dalam 24 Jam

Komisi III DPR RI Sebut Polri di Bawah Presiden Jamin Rantai Komando dan Independensi

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merespons usulan agar kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada di bawah kementerian tertentu. Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) yang merekomendasikan agar institusi Polri tetap berada langsung di bawah naungan Presiden. Abdullah menyatakan, posisi Polri yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Negara merupakan langkah tepa

Komisi III DPR RI Sebut Polri di Bawah Presiden Jamin Rantai Komando dan Independensi

Ahmad Sahroni Ungkap RUU Polri Berpotensi Jadi Inisiatif Pemerintah

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berpotensi menjadi usul inisiatif pemerintah. Pergeseran tersebut berdasarkan rampungnya kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) yang telah menyerahkan poin-poin rekomendasi strategis kepada Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Ahmad Sahroni, yang menyampaikan hal tersebut. Y

Ahmad Sahroni Ungkap RUU Polri Berpotensi Jadi Inisiatif Pemerintah

Lewat 2 Tahun, Manajer Kopdes Merah Putih Akan Kembali Jadi Petugas Koperasi Biasa

Pemerintah Republik Indonesia (RI) akhirnya memastikan status 30 ribu manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan kembali menjadi petugas koperasi biasa. Kondisi tersebut bakal terjadi setelah si manajer telah melewati dua tahun masa kontrak kerja. Yang mana, mereka akan menyandang predikat pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tepatnya di PT Agrinas Pangan Nusantara. “Untuk sementara (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, red ) selama dua tahun,” ungkap Menteri Koordinator (Menko) Bidang

Lewat 2 Tahun, Manajer Kopdes Merah Putih Akan Kembali Jadi Petugas Koperasi Biasa

Konversi LPG ke CNG Jalan Terus, Pengamat Ingatkan Risiko Besar Jika Program Ini Dipaksakan

Langkah yang diambil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk menggantikan gas LPG 3 kilogram dengan Compressed Natural Gas (CNG) tampaknya akan jelan terus. Bahkan, kata Bahli, sama seperti LPG, CNG akan menapatkan subsidi dari pemerintah agar harganya terjangkau. Menurut Bahlil, kebijakan pemberian subsidi bagi CNG sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar program energi nasional tetap berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan. "Arahan Bapak Presiden, b

Konversi LPG ke CNG Jalan Terus, Pengamat Ingatkan Risiko Besar Jika Program Ini Dipaksakan

Royalti Musik Ribet? Inggris Sudah Satu Pintu, Indonesia Baru Mulai Belajar

Pemerintah Indonesia mulai melirik cara baru mengelola royalti musik: sederhana, satu pintu, dan minim ribet. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum turun langsung ke Inggris, Jumat (8/5/2026), untuk mengulik sistem yang selama ini dianggap lebih efisien. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, tidak menutup-nutupi arah kebijakan yang sedang disiapkan. Indonesia, kata dia, tengah merancang peta besar lewat National IP Roadmap 2026–2035, sekaligus me

Royalti Musik Ribet? Inggris Sudah Satu Pintu, Indonesia Baru Mulai Belajar

Megawati Bahas Potensi Reunifikasi Korea Utara-Selatan dengan Penasihat Presiden Korsel

Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menerima kunjungan Penasihat Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung, Kim Soo Il di kediaman Megawati, Menteng, Jakarta, Jumat (8/5/2026). Pertemuan itu membahas persoalan geopolitik termasuk upaya reunifikasi Korea. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, Kim merupakan mantan Duta Besar Korsel untuk Timor Leste. Pertemuan itu membahas hubungan baik dan kedekatan Megawati dengan pemimpin Korea Utara dan Korea Selatan. Apalagi selama ini, atas permintaan kedua pemimp

Megawati Bahas Potensi Reunifikasi Korea Utara-Selatan dengan Penasihat Presiden Korsel

Prabowo Sampaikan 5 Poin di KTT ASEAN, Tekankan Isu Perdamaian Kawasan

Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, pada 7-8 Mei 2026. Dalam berbagai sesi, ia menekankan pentingnya persatuan organisasi tersebut serta perdamaian kawasan. “Tidak akan ada kemakmuran tanpa perdamaian. Tidak akan ada perdamaian tanpa dialog dan kerja sama,” ujar Presiden Prabowo, mengutip Antara, Sabtu (9/5/2026). Ia menyampaikan lima poin utama yang menjadi prioritas Indonesia. Pertama, persatuan ASEAN. Prabowo menegaskan pentingnya menjaga

Prabowo Sampaikan 5 Poin di KTT ASEAN, Tekankan Isu Perdamaian Kawasan

Blunder Qodari: Isu New Media Forum Partner Pemerintah Malah Membuka Pintu Serangan untuk Istana

Saat digeser dari posisi di Kantor Staf Presiden (KSP) dan dtunjuk menjadi Ketua Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, M. Qodari sejatinya diberi amanat lumayah berat. Dia wajib merapikan, menyatukan, dan mengorkestrasi narasi pemerintah agar lebih proaktif, terstruktur, dan agresif dalam menyosialisasikan program-program Presiden Prabowo Subianto. Apa daya, baru 11 hari menjabat, dia sendiri justru bikin blunder komunikasi yang lumayan fatal. Pada Rabu (6/5/2026) kemarin, dia mendadak dengan mey

Blunder Qodari: Isu New Media Forum Partner Pemerintah Malah Membuka Pintu Serangan untuk Istana