AFU.id

Indeks Berita

KPAI Desak Usut Tuntas Kasus Pedofilia WN Jepang, Imigrasi Ungkap Pelaku Keluar RI Sejak 12 April

Setelah kasus predator seksual anak (pedofilia) oleh Warga Negara (WN) Jepang di Indonesia kembali terjadi, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan kasus tersebut harus diusut sangat serius mengingat adanya pola pengulangan yang serupa dengan kasus pedofilia di tahun 2018 yang juga turut melibatkan WN Jepang. Komisioner KPAI, Dian Sasmita menyebut kasus tersebut harus ditangani tidak hanya dalam perkara hukumnya saja, tetapi juga penelusuran para korban agar mendapat dukungan pem

KPAI Desak Usut Tuntas Kasus Pedofilia WN Jepang, Imigrasi Ungkap Pelaku Keluar RI Sejak 12 April

Dinonaktifkan MPR, Pembawa Acara LCC Empat Pilar Minta Maaf

Pembawa acara Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat, Shindy Lutfiana, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas pernyataannya yang viral di media sosial. Polemik tersebut bermula dari salah satu sesi perlombaan ketika peserta bernama Josepha Alexandra menjawab pertanyaan yang diberikan Shindy dengan benar. Namun justru disalahkan oleh dewan juri. Alih-alih mengoreksi keputusan tersebut, Shindy malah menanggapi protes peserta dengan pernyataan

Dinonaktifkan MPR, Pembawa Acara LCC Empat Pilar Minta Maaf

Realisasi Restitusi Pajak Membengkak dari Prediksi, Menkeu Copot dan Rotasi sejumlah Pejabat DJP

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melantik delapan pejabat baru di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Selasa (12/5/2026). Para pejabat yang dilantik terdiri dari enam pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan dua pejabat Administrator (Eselon III). Prosesi pelantikan berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat. Dalam arahannya, Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa rotasi dan mutasi ini dilakukan sebagai bagian dari perbaikan kinerja organisasi. Dia sec

Realisasi Restitusi Pajak Membengkak dari Prediksi, Menkeu Copot dan Rotasi sejumlah Pejabat DJP

Baleg DPR Prioritaskan RUU Satu Data Indonesia dan Air Minum di Masa Sidang V

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati jadwal agenda Masa Sidang V Tahun Persidangan 2025-2026 dalam rapat pleno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026). Dalam masa sidang yang berlangsung hingga 21 Juli mendatang, Baleg memprioritaskan penyusunan 11 Rancangan Undang-Undang (RUU), dengan fokus utama pada RUU Satu Data Indonesia. Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menyatakan bahwa RUU Satu Data Indonesia mendesak untuk segera diselesaikan karena peran strategisnya dalam sistem

Baleg DPR Prioritaskan RUU Satu Data Indonesia dan Air Minum di Masa Sidang V

Sinyal Bahaya Judi Online: Komdigi Ungkap 200 Ribu Anak Indonesia Terpapar Judol, Deposit Mencapai Puluhan Miliar Rupiah

Sinyal bahaya judi online dikirimkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Saat ini terdapat 200 ribu anak di Indonesia terpapar judi online (judol). Dari jumlah itu 80 ribu di antaranya adalah anak berusia di bawah 10 tahun. Menteri Komdigi Meutya Hafidz mengatakan, fakta ini menjadi alarm serius bagi masa depan generasi muda. “Judi online adalah scam yang sistemnya memastikan pemain hampir selalu rugi dan kalah dalam jangka panjang,” kata Meutya dalam kegiatan Indonesia GOID Menyapa Ga

7 media, Cenderung netral
Sinyal Bahaya Judi Online: Komdigi Ungkap 200 Ribu Anak Indonesia Terpapar Judol, Deposit Mencapai Puluhan Miliar Rupiah

IKN Telan Anggaran Rp124.6 Triliun, Jakarta Tetap Jadi Ibu Kota

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Putusan itu membuat Jakarta tetap menjadi ibu kota negara sampai keputusan presiden tentang pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara diterbitkan. Sidang pengucapan Putusan Nomor 71/PUU-XXIV/2026 dipimpin Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta, Selasa, (12/5/2026). “Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Suhartoyo saat membacakan amar putusan. Dalam pertimbangannya, MK menyat

IKN Telan Anggaran Rp124.6 Triliun, Jakarta Tetap Jadi Ibu Kota

MPR Minta Maaf dan Ulang Final LCC Kalbar, KPAI: Ada Pelanggaran Hak Anak Berpendapat

Polemik dugaan pembungkaman protes kritis siswi SMAN 1 Pontianak dalam Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat, menjadi perhatian Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KPAI mengecam segala bentuk pembungkaman terhadap peserta didik di ruang publik, mengingat tindakan merendahkan pendapat anak merupakan sebuah pelanggaran hak asasi. "Pemahaman dan sikap yang merendahkan pendapat anak, membungkam dan melakukan perundungan terhadap anak yang menyampaikan pendapatn

MPR Minta Maaf dan Ulang Final LCC Kalbar, KPAI: Ada Pelanggaran Hak Anak Berpendapat

KPAI: Temuan 11 Bayi di Sleman Bukti Indonesia Darurat 'Safe Haven' bagi Perempuan Hamil di Luar Nikah

Temuan 11 bayi yang ditampung secara ilegal di rumah seorang bidan di Pakem, Sleman, menjadi alarm peringatan bagi pemerintah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai kasus ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia sudah masuk dalam situasi darurat fasilitas ruang aman atau safe haven bagi perempuan dengan kehamilan tak diinginkan (KTD). "Jika melihat kasus-kasus sebelumnya, ya (darurat safe haven ). Namun yang jelas, pemenuhan hak atas identitas anak-anak korban sebaiknya segera dipenuh

KPAI: Temuan 11 Bayi di Sleman Bukti Indonesia Darurat 'Safe Haven' bagi Perempuan Hamil di Luar Nikah

MK Tolak Uji Materiil UU IKN, Jakarta Tetap Ibu Kota hingga Keppres Terbit

Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi menolak seluruh permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. Melalui putusan ini, MK memberikan kepastian hukum bahwa status konstitusional ibu kota negara hingga saat ini masih sah berada di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, dan baru akan berpindah setelah Presiden menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres). Sidang pengucapan putusan Perkara N

MK Tolak Uji Materiil UU IKN, Jakarta Tetap Ibu Kota hingga Keppres Terbit

Berkas Perkara Kekerasan Seksual Ponpes Pati Hampir Rampung, Muncul Pengakuan Dua Korban Baru

Proses hukum terhadap tersangka Ashari (AS) dalam kasus pencabulan di Pondok Pesantren Ndholo Kusumo, Pati, saat ini berfokus pada kelengkapan berkas perkara pemeriksaan saksi dan korban sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. "Perkembangan perkara pada saat ini masih dalam pengumpulan barang bukti, kemudian akan dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum," ungkap Kuasa Hukum Korban, Ali Yusron, kepada AFU.ID , Rabu (13/5/2026). Penyidik saat ini tengah merampungkan seluruh keterangan serta hasil visum korban

Berkas Perkara Kekerasan Seksual Ponpes Pati Hampir Rampung, Muncul Pengakuan Dua Korban Baru