IKN Jadi Kota Hantu: PDIP Tagih Janji Gibran, PSI Kepanasan
Peta politik dan tata kelola pemerintahan berada dalam fase transisi kompleks, menyusul putusan hukum terbaru Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI). Dinamika tersebut tak hanya menyangkut persoalan legalitas formal mengenai letak ibu kota negara Indonesia. Akan tetapi, justru membuka ruang perdebatan baru mengenai efisiensi anggaran, komitmen politik para pemimpin terpilih, dan perseteruan taktis antarpartai politik. Jakarta yang masih memegang status ibu kota secara hukum dan lambatnya














