AFU.id

Indeks Berita

Hasto: Kalau Pemerintah Dengarkan Suara Rakyat, Korupsi MBG Bisa Dicegah

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendukung terhadap penegakan hukum dugaan korupsi tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). "Kami sangat-sangat prihatin dan kami memberikan dukungan terhadap seluruh upaya penegakan hukum," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto ditemui di Jakarta, Minggu. Menurut dia, dugaan korupsi di BGN sebetulnya bisa dicegah sejak awal karena masyarakat telah menyampaikan berbagai kritik. "Dari awal kan suara-suara kritis masyarakat sudah mengung

Hasto: Kalau Pemerintah Dengarkan Suara Rakyat, Korupsi MBG Bisa Dicegah

Satgas Operasi Cantenz Tangkap Terduga Pemasok Senjata Api untuk KKB

Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz menangkap YK (52) yang diduga menjadi penyalur senjata api dan amunisi kepada jaringan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua Pegunungan. Kasatgas Humas Damai Cartenz Kombes Yusuf Sutejo di Jayapura, Minggu menyebut, YK ditangkap pada Sabtu (6/6), sekitar pukul 13.16 WIT di kawasan Pasar Sentral Sarmi, Kabupaten Sarmi, Papua, setelah personel memperoleh informasi mengenai keberadaan yang bersangkutan di lokasi tersebut. Ia menjelaskan, penangkapan tersebut

Satgas Operasi Cantenz Tangkap Terduga Pemasok Senjata Api untuk KKB

Said Iqbal Diisukan Masuk Kabinet, Buruh Minta Dilibatkan dalam Kebijakan

Sinyal masuknya Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI Said Iqbal ke Kabinet Merah Putih disambut positif oleh Federasi Serikat Pekerja ASPEK Indonesia. Presiden FSP ASPEK Indonesia Abdul Gofur menilai sinyal tersebut menunjukkan adanya ruang lebih besar bagi keterwakilan buruh dalam pengambilan kebijakan nasional. Menurut Gofur, kehadiran tokoh buruh di kabinet dapat menjadi langkah maju bagi demokrasi industrial dan hubungan industrial di Indonesia. Ia mengatakan gerakan buruh selama in

Said Iqbal Diisukan Masuk Kabinet, Buruh Minta Dilibatkan dalam Kebijakan

Polri yang Kuat Dinilai Butuh Pengawasan Eksternal yang Kuat

Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri dinilai tidak cukup hanya dilakukan di internal institusi. Pengawasan eksternal melalui Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas juga perlu diperkuat agar lebih efektif dan dipercaya publik. Anggota DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan Polri memiliki kewenangan besar dalam penegakan hukum, sehingga membutuhkan sistem pengawasan yang kuat, independen, dan efektif. “Polri sebagai institusi penegak hukum yang memiliki kewenangan besar membutu

Polri yang Kuat Dinilai Butuh Pengawasan Eksternal yang Kuat

Korban Perundungan di Sekolah Rakyat, Prabowo: Jangan Kecil Hati

Presiden Prabowo Subianto meminta para siswa Sekolah Rakyat belajar dengan sungguh-sungguh dan disiplin untuk memperbaiki masa depan keluarga. Pesan itu disampaikan Prabowo saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan, Bali, Minggu. Ia menekankan pentingnya kerja keras, kepatuhan kepada guru, serta rasa hormat kepada orang tua. “Kamu harapan orang tuamu,” kata Prabowo. Prabowo juga meminta para siswa menjaga sopan santun, bersikap baik kepada sesama, dan tidak menjelekkan orang lain.

Korban Perundungan di Sekolah Rakyat, Prabowo: Jangan Kecil Hati

Aturan Turunan UU Pesantren Diminta Tak Bebani Administrasi

Penerbitan aturan turunan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren diminta tidak menambah beban birokrasi bagi pengelola pesantren. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan DPR akan mengawal penerbitan hingga implementasi aturan turunan UU Pesantren agar benar-benar memberi manfaat bagi pesantren, santri, dan alumninya. Menurut Cucun, belum semua alumni maupun pengelola pesantren memahami ruang kehadiran negara melalui UU Pesantren. Karena itu, ia meminta pemerintah memas

Aturan Turunan UU Pesantren Diminta Tak Bebani Administrasi

Imbas Overkapasitas, 1.553 Napi Jambi dan 990 Napi Riau Direlokasi Massal

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) melakukan relokasi massal narapidana di Lapas Jambi dan Lapas Bagansiapiapi, Riau ke lapas baru dengan kapasitas lebih luas. Juru Bicara Ditjenpas Rika Aprianto menjelaskan, jumlah napi dari Lapas Kelas IIA Jambi yang direlokasi sebanyak 1.553 orang, dan di Lapas Kelas II Bagansiapiapi, Riau sebanyak 990 orang. "Relokasi ini dalam rangka peningkatan kualitas pembinaan dan keamanan di Lapas Jambi

Imbas Overkapasitas, 1.553 Napi Jambi dan 990 Napi Riau Direlokasi Massal

Siasati Overkapasitas 400 Siswa di Bali, Prabowo Bidik Aset Negara Menganggur Jadi Solusi Cepat

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan jajaran kementerian terkait untuk segera menambah fasilitas Sekolah Rakyat di Provinsi Bali guna menampung tingginya minat pendaftaran siswa kurang berdaya. "Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya nanti diusahakan. Nanti pemerintah pusat dari lahannya kita carikan ya, kita upayakan," kata Presiden Prabowo saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali, Minggu, dikutip dari siara

Siasati Overkapasitas 400 Siswa di Bali, Prabowo Bidik Aset Negara Menganggur Jadi Solusi Cepat

Tembak Mati Karyawan Freeport, Anggota KKB Ilaga Ditangkap Satgas ODC

Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 berhasil menangkap seorang pria berinisial YM (24), anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) wilayah Kepala Air, Kodap III Ilaga, yang diduga menewaskan seorang karyawan PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartenz 2026 Komisaris Besar Polisi Yusuf Sutejo saat dihubungi dari Nabire, Minggu, membenarkan YM ditangkap di kawasan Pasar Kago, Kota Ilaga, Kabupaten Puncak, pada Sabtu (6/6). "YM masuk daftar penca

Tembak Mati Karyawan Freeport, Anggota KKB Ilaga Ditangkap Satgas ODC

Buntut Dugaan Pelanggaran Penagihan, OJK Kaji Sanksi Administratif untuk Pinjol 'Solusiku'

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memanggil dan meminta klarifikasi kepada PT Anugerah Digital Indonesia selaku penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau pinjaman daring (pindar) dengan merek “Solusiku” terkait dugaan pelanggaran proses penagihan. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan f

Buntut Dugaan Pelanggaran Penagihan, OJK Kaji Sanksi Administratif untuk Pinjol 'Solusiku'