Indeks Berita

Ketua DPD Papua Minta RUU Pemilu Akomodasi 50 Persen Kuota Penduduk Asli

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Papua, Yanni mengusulkan adanya ruang lebih untuk kader Orang Asli Papua (OAP) dalam daftar calon anggota legislatif di Papua pada pemilihan umum mendatang. Dia berharap usulan tersebut diakomodir dalam pembahasan revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Usulan tersebut dilatarbelakangi masih adanya ketidaksesuaian antara harapan aturan Otonomi Khusus Papua dengan kenyataannya di lapangan. Yanni menilai kehadiran OAP di lembaga legislatif

2 bulan lalu

Resmi Jadi UU, Polri Pertahankan Syarat Pendidikan Minimal SMA

DPR tetap mempertahankan syarat minimal lulusan SMA atau sederajat dalam UU Polri yang baru disahkan pada Selasa (9/6/2026). Ketentuan tersebut sebelumnya disepakati dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Polri antara Komisi III DPR RI dan pemerintah. Dalam aturan baru itu, calon anggota Polri tetap dapat direkrut dengan latar belakang pendidikan minimal SMA, sesuai kebutuhan pembentukan personel kepolisian. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan syarat pendidikan tersebut ter

2 bulan lalu

Pembahasan Kilat UU Polri, Eddy Hiariej: Cuma Bahas Tujuh Poin

Wakil Menteri Hukum, Eddy Hiariej menjelaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berlangsung singkat karena hanya mencakup tujuh materi. Menurut Eddy, perubahan dalam UU Polri kali ini bersifat terbatas dan telah melalui berbagai tahapan pembahasan. “Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) sudah mengundang ahli dan masyarakat untuk memberikan masukan terhadap substansi RUU Polri,”

2 bulan lalu

Simalakama PPPK: Dibutuhkan di Wilayah 3 T, Banyak Daerah Punya Anggaran Cekak tak Mampu Membayar Gaji

Rapat antara Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri, mengungkap hal yang tak mengenakkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, saat ini ada sedikitnya 39 Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengalami 'gagal bayar' atau tidak mampu membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). "Ada 39 daerah yang perlu kita pikirkan. Mungkin mereka, kalau di PAD (Pendapatan Asli Daerah-red) juga akan berat, sehingga mungkin perlu di-top-up melalui TKD (Transfer je Daerah-red)," ka

2 bulan lalu

Dilema Kenaikan Tarif TransJakarta di Tengah Tekanan Ekonomi

Wacana penyesuaian tarif TransJakarta dari Rp3.500 menjadi Rp5.000 hingga Rp7.000 per perjalanan kembali mencuat di tengah tekanan fiskal Pemprov DKI Jakarta. Wacana ini muncul karena APBD selama ini tekor untuk subsidi. Tetapi, warga Jakarta dan sekitarnya yang sudah menikmati subsidi ini selama dua dekade lebih, tidak mudah menerima kenyataan pahit ini. Kebijakan ini dinilai membebani masyarakat berpenghasilan rendah di tengah melemahnya nilai tukar rupiah dan kenaikan biaya hidup. Tarif Trans

2 bulan lalu

KPK Usut Peran Telkom dalam Korupsi Layanan Notifikasi BRI, Kerugian Negara Rp2 Triliun

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut peran PT Telkom Indonesia (Telkom) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI). Penyidikan diperluas karena layanan notifikasi kepada nasabah melibatkan kerja sama antara sektor perbankan dan telekomunikasi. Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan penyidikan kasus tersebut berkembang hingga menyasar sektor telekomunikasi karena layanan notifikasi perbankan tidak ter

2 bulan lalu

7 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK Sepanjang 2026, Upaya Pencegahan Korupsi Gagal 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Muara Enim, Edison. Penangkapan Edison ini menambah daftar kepala daerah yang terjaring dugaan korupsi komisi antirasuah sepanjang tahun 2026 yang saat ini total 7 kepala daerah. Diketahui, Edison ditangkap di Sumatera Selatan (Sumsel) atas dugaan suap terkait pengadaan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan operasi tersebut

2 bulan lalu

Baru Jadi Penasihat Presiden, Said Iqbal Siap Laporkan Menteri yang Gagal Urus Buruh ke Prabowo

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengaku akan secara tegas akan melaporkan langsung menteri yang gagal mengurus nasib buruh kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu dia sampaikan sesaat dirinya dilantik menjadi penasihat khusus presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026). Said mengatakan, sebagai penasihat khusus presiden, ia memiliki ruang untuk memberikan analisis, rekomendasi serta evaluasi terha

2 bulan lalu

Baru Setahun Dilantik Sudah Kena OTT KPK, Ini Profil Edison Bupati Muara Enim yang Punya Harta Rp16 M

Baru setahun menjabat Bupati Muara Enim, Sumatra Selatan, Edison sudah terjerat masalah. Dia tekena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (8/6/2026). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, Edison, ditangkap dengan dugaan menerima suap dari pihak swasta untuk pengerjaan proyek-proyek pemerintah daerah Muara Enim. Dalam perkara ini, KPK turut menangkap 10 orang lainnya di Sumatra Selatan dan Jakarta. “Untuk barang bukti sejauh ini terinformasi ada uang tunai sendiri r

2 bulan lalu

Sebelum Dipecat, Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Sempat Larang Jajarannya Awasi MBG

Eks Ketua Ombudsman, Hery Susanto dipecat secara tak terhormat dari posisinya sebagai Ketua Ombudsman RI. Dalam sidang etik yang dipimpin Ketua Majelis Etik Ombudsman Jimly Asshiddiqie, Hery, diketahui sempat melarang anggota maupun staf Ombudsman untuk mengawasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Larangan Hery Susanto tersebut dinilai Jimly bertolak belakang dengan independensi lembaganya. “Jadi selama periode yang lalu itu, MBG tidak boleh disentuh. Ini kan kurang ajar,” sambung Jimly di Gedu

2 bulan lalu