AFU.id

Indeks Berita

Memahami Alur dan Tahapan Sebelum Muktamar ke-35 PBNU, Siapa Calon Terkuat?

Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2026 yang akan digelar di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Desa Mojo, Kabupaten Kediri, pada 20-22 Juni 2026 mendatang, dipastikan akan dihadiri lebih dari 500 peserta dan peninjau. Acara ini menjadi tahapan konstitusional yang wajib digelar sebelum puncak Muktamar NU ke-35 yang akan berlangsung pada 1-5 Agustus 2026. Forum tertinggi bagi warga NU ini akan menentukan arah kepemimpinan dan program jam'iyah Islam terbesar di d

Memahami Alur dan Tahapan Sebelum Muktamar ke-35 PBNU, Siapa Calon Terkuat?

Menteri Koperasi: LPG, Beras, dan Pupuk di Koperasi Harus Lebih Murah dari Pasar

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus mampu menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga di bawah pasar. Ketentuan ini berlaku untuk barang-barang bersubsidi yang menjadi kebutuhan sehari-hari warga. Ferry menyebut barang-barang subsidi seperti LPG 3 kilogram, beras, minyak goreng, hingga pupuk wajib dijual dengan harga lebih murah. Ia menegaskan hal itu menjadi salah satu indikator keberhasilan operasional Koperasi Merah Putih di lapanga

Menteri Koperasi: LPG, Beras, dan Pupuk di Koperasi Harus Lebih Murah dari Pasar

Gerindra Bantah Instruksikan Kader Bangun SPPG, tapi Puluhan Yayasan MBG Diduga Terafiliasi Parpol

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra sekaligus Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada instruksi institusional dari partai kepada kadernya untuk membangun ataupun menguasai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan itu disampaikan menyusul mencuatnya kabar sejumlah kader Gerindra terdaftar sebagai pemilik SPPG dalam jumlah signifikan. "Mohon maaf, saya bukan sebagai Mensesneg ya, sebagai kader Partai Gerindra kan ad

Gerindra Bantah Instruksikan Kader Bangun SPPG, tapi Puluhan Yayasan MBG Diduga Terafiliasi Parpol

Angka Nikah Terus Turun, Kemenag Buka Ajang Taaruf di Bulan Muharram

Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) akan menggelar ajang pencarian jodoh islami bertajuk Golek Garwo dalam rangkaian program Peaceful Muharram 1448 Hijriah yang dimulai pada 16 Juni 2026. Forum taaruf itu menjadi bagian dari Islamic Wedding Expo 2026 sebuah langkah konkret pemerintah merespons tren penurunan angka pernikahan di Indonesia yang terus berlanjut selama satu dekade terakhir. Direktur Jenderal Bimas Islam Kemenag, Abu Rokhmad, menyataka

Angka Nikah Terus Turun, Kemenag Buka Ajang Taaruf di Bulan Muharram

Raffi Ahmad: Saya Hanya Foto, Tidak Ada Hubungan Bisnis dengan Blueray

Raffi Ahmad membantah keterlibatannya dalam kasus impor barang yang menyeret nama perusahaan Blueray Cargo. Ia menegaskan tidak pernah melakukan transaksi, pemesanan, maupun menerima kiriman barang dari perusahaan tersebut, Raffi menjelaskan pertemuan dengan pihak Blueray terjadi secara tidak sengaja saat dirinya berada di New York pada Oktober 2025 usai mengikuti Chicago Marathon. “Setelah selesai dari Chicago, karena masih ada waktu kosong, saya juga berangkat ke New York sebentar,” kata Raffi

Raffi Ahmad: Saya Hanya Foto, Tidak Ada Hubungan Bisnis dengan Blueray

Rp5,4 Juta Bansos Tunai vs Kenaikan Pertamax: Bantalan Sosial atau Beban APBN?

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mewacanakan pemberian bantuan sosial (bansos) berupa uang tunai kepada masyarakat tidak mampu. Penyaluran dengan skema direct cash transfer (transfer secara langsung) ke penerima dinilai lebih transparan dan mengurangi kebocoran. Bansos tunai langsung ini merupakan akumulasi berbagai bentuk bansos yang sudah ada, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST) dan seterusnya, dengan jumlah total per penerima diperki

Rp5,4 Juta Bansos Tunai vs Kenaikan Pertamax: Bantalan Sosial atau Beban APBN?

Pigai Belum Angkat Bicara Soal Vonis Kasus Andrie Yunus, Mengapa?

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengaku belum dapat memberikan komentar atas vonis yang dijatuhkan Pengadilan Militer II-08 Jakarta terhadap 4 terdakwa kasus penyiraman air keras kepada Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus, Rabu (10/6/2026). Pigai beralasan baru tiba dari kunjungan daerah di Kupang dan langsung menghadiri rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI tanpa sempat mengakses informasi terkini. "Saya dari Kupang, dari bandara langsung masuk ke sini, handphone saya belum a

Pigai Belum Angkat Bicara Soal Vonis Kasus Andrie Yunus, Mengapa?

Kasus Ijazah Palsu Jokowi: Kubu Yakup Sebut Berkas P21, Roy Suryo Tuntut Bukti Tertulis

Kuasa hukum eks Presiden RI ke-7, Joko Widodo, Yakup Hasibuan, menyatakan kasus tudingan ijazah palsu yang menjerat Roy Suryo cs kini tinggal menunggu pelaksanaan tahap II, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau P21. Hal tersebut didasarkan pada pernyataan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Selasa (2/6/2026). "Alhamdulillah, jaksa sampai dengan hari ini sud

Kasus Ijazah Palsu Jokowi: Kubu Yakup Sebut Berkas P21, Roy Suryo Tuntut Bukti Tertulis

UU Polri Disahkan: DPR Minta Polisi Hentikan Budaya "No Viral No Justice"

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) meningkatkan profesionalisme dan responsivitas dalam menangani setiap laporan masyarakat, tanpa harus menunggu sebuah kasus menjadi viral di media sosial. Desakan itu disampaikan menyusul pengesahan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa lalu. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah, menegaskan pengesahan UU Polri harus me

UU Polri Disahkan: DPR Minta Polisi Hentikan Budaya "No Viral No Justice"

Bantu Masyarakat Selesaikan Masalah Hukum, Kementerian HAM Siapkan Ratusan Mediator dan Analis di Pengadilan

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menerbitkan surat keputusan (SK) penunjukan 110 tenaga mediator non-hakim yang akan ditempatkan di pengadilan seluruh Indonesia. Kebijakan itu diumumkan Menteri HAM, Natalius Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin. Diketahui, rapat tersebut meliputi agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2027. Pigai menyebut kehadiran mediator itu sebagai bagian dari up

Bantu Masyarakat Selesaikan Masalah Hukum, Kementerian HAM Siapkan Ratusan Mediator dan Analis di Pengadilan