AFU.id

Indeks Berita

Lima Aksi Demo Serentak di Jakarta, Ribuan Aparat Disiagakan

Sedikitnya lima aksi demonstrasi mewarnai Jakarta pada Kamis (18/6/2026). Massa dari berbagai elemen masyarakat, organisasi perempuan, hingga kelompok mahasiswa turun ke jalan untuk menyampaikan tuntutan di sejumlah titik ibu kota. Aksi digelar di kawasan eks Hotel Sultan, Jalan Medan Merdeka Selatan, Pos Lantas Simpang Lima Senen, hingga kawasan Dukuh Atas dan Istana Negara. Massa dari Lembaga Bantuan Hukum Tridharma Indonesia, Aliansi Mahasiswa Jakarta Pinggiran, serta sejumlah kelompok masyar

Lima Aksi Demo Serentak di Jakarta, Ribuan Aparat Disiagakan

Takedown Konten Jadi Bayang-Bayang Demokrasi Digital, Komdigi Klaim Tak Bungkam Kritik

Kebijakan takedown konten kembali menjadi sorotan dalam demokrasi digital. Di tengah ruang publik yang makin bergeser ke media sosial, pemerintah menegaskan penurunan konten bukan untuk membungkam kritik. Direktur Ekosistem Media pada Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Farida Dewi Maharani, mengatakan pemerintah menghargai kebebasan berpendapat yang kini telah berubah mengikuti perkembangan teknologi. “Kami sebagai pemerintah menghargai kebebasan

Takedown Konten Jadi Bayang-Bayang Demokrasi Digital, Komdigi Klaim Tak Bungkam Kritik

Emak-Emak Long March ke Istana, Demo Kenaikan BBM dan Upah Rendah

Tuntutan penurunan harga BBM dan perbaikan kesejahteraan buruh menggema dalam aksi long march Aliansi Perempuan Indonesia menuju Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/6/2026). Massa menilai beban hidup masyarakat kian berat di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok dan minimnya perlindungan terhadap pekerja. Aksi tersebut melibatkan 90 organisasi perempuan dari berbagai daerah. Massa didominasi perempuan buruh yang mengenakan pakaian berwarna merah muda dan membawa peralatan dapur sebagai simbol sema

Emak-Emak Long March ke Istana, Demo Kenaikan BBM dan Upah Rendah

Demokrasi Digital Terjebak Politik Emosi, Transparansi Algoritma Jadi Sorotan

Demokrasi digital di Indonesia seolah mulai terjebak dalam politik emosi. Percakapan publik di dunia maya tak lagi mengedepankan kekuatan argumen, tapi diatur algoritma, viralitas, dan resonansi emosional. Penulis buku ‘Demokrasi Digital: Viralitas, Algoritma, dan Suara Gen Z’ , Andi Ilham Paulangi, menyatakan ruang publik telah mengalami transformasi besar seiring berkembangnya teknologi digital. Dari yang sebelumnya banyak dimediasi oleh media konvensional, kini terus bergeser ke ruang digital

Demokrasi Digital Terjebak Politik Emosi, Transparansi Algoritma Jadi Sorotan

Massa Hadang Eksekusi Hotel Sultan, Aparat Kerahkan Water Canon

Eksekusi pengosongan bangunan eks Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Kamis (18/6/2026), diwarnai kericuhan. Bentrokan pecah ketika sejumlah pendemo berupaya menghalangi jalannya eksekusi. Situasi mulai memanas sesaat setelah panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membacakan putusan eksekusi di kawasan Blok 15 eks Hotel Sultan. Massa yang mengatasnamakan karyawan eks Hotel Sultan dan masyarakat kemudian menyampaikan penolakan terhadap proses pengosongan. Situasi mulai mem

Massa Hadang Eksekusi Hotel Sultan, Aparat Kerahkan Water Canon

Sony Sonjaya Bungkam saat Hadiri Pemeriksaan di Kejagung Hari Ini

Eks wakil kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya bungkam atau tak angkat bicara saat tiba di Gedung Bundar Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Kamis, (18/6/2026). Kehadirannya tersebut sebagai pemenuhan agenda pemeriksaan oleh penyidik Kejagung di tengah proses dirinya mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC) dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG). Berdasarkan pantauan tim redaksi AFU.ID , pengacara Sony Sonjaya, Krisna Murti hadir lebih dulu di Kejagung.

Sony Sonjaya Bungkam saat Hadiri Pemeriksaan di Kejagung Hari Ini

Muhammadiyah Kritik Program MBG: Bukan Soal Jumlah Penerima, tapi Kualitas Pengelolaan

Muhammadiyah meminta perbaikan besar-besaran terhadap sistem pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya sesuai dengan tujuan strategis nasional. Desakan itu datang di tengah berbagai kritik dan dinamika implementasi di lapangan. Direktur Badan Pelayan dan Pemenuhan Gizi Muhammadiyah (BPPGM), Nurul Yamin, menilai evaluasi diperlukan untuk memperkuat sistem pengelolaan. Ia menyebut kritik publik harus dijadikan momentum perbaikan. “Program ini harus menjadi ikhtiar penting

Muhammadiyah Kritik Program MBG: Bukan Soal Jumlah Penerima, tapi Kualitas Pengelolaan

Eksekusi Hotel Sultan Dijaga Ketat, Ribuan Personel TNI-Polri Dikerahkan

Eksekusi lahan Blok 15 Gelora Bung Karno eks Hotel Sultan dijadwalkan berlangsung di Jakarta, Kamis (18/6/2027). Aparat gabungan mengerahkan ribuan personel untuk mengamankan proses eksekusi di lokasi tersebut. "Untuk pengamanan eksekusi eks Hotel Sultan, 3.161 personel disiagakan, terdiri dari TNI, Polri, dan pemerintah daerah," kata Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri, di Jakarta, Kamis (18/6). Pengamanan dilakukan untuk memastikan proses eksekusi berjalan tertib

Eksekusi Hotel Sultan Dijaga Ketat, Ribuan Personel TNI-Polri Dikerahkan

Laporan Bloomberg: Lingkaran Dalam Prabowo Bikin Pasar tak Nyaman dan Guncang Rupiah

Media keuangan dan data terkemuka Bloomberg menurukan laporan yang cukup mengejutkan. Tajuknya adalah "Lingkaran Dalam Prabowo Bikin Pasar tak Nyaman dan Guncang Rupiah". Laporan yang diturunkan pada Selasa (16/6/2026) tersebut, menyoroti kekhawatiran investor global terhadap konsentrasi kekuasaan pada lingkaran dalam Presiden Prabowo Subianto. Menguatnya peran orang dekat di istana dinilai melemahkan peran teknokrat, memicu ketidakpastian kebijakan, dan mendorong fenomena jual bersih (sell Indo

Laporan  Bloomberg: Lingkaran Dalam Prabowo Bikin Pasar tak Nyaman dan Guncang Rupiah

Supratman Minta Tambahan Anggaran Rp837 Miliar, Bantuan Hukum Warga Miskin Jadi Porsi Terbesar

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp837 miliar untuk tahun anggaran 2027. Usulan itu diajukan karena pagu indikatif Kementerian Hukum sebesar Rp3,4 triliun dinilai masih membutuhkan penyesuaian untuk membiayai sejumlah program strategis. Tambahan anggaran tersebut disiapkan untuk 11 kegiatan utama di lingkungan Kementerian Hukum. Porsi terbesar diarahkan untuk pembinaan literasi dan pembudayaan hukum, termasuk bantuan hukum bagi masyarakat miskin. D

Supratman Minta Tambahan Anggaran Rp837 Miliar, Bantuan Hukum Warga Miskin Jadi Porsi Terbesar