AFU.id

Indeks Berita

Puluhan Ribu Calon Pengelola Koperasi Desa dan Kampung Nelayan Ikut Latsarmil Komcad

Sebanyak 35.476 calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) mengikuti pelatihan dasar militer Komponen Cadangan atau Komcad. Kementerian Pertahanan menyebut, pelatihan tersebut diberikan untuk membentuk kedisiplinan, kepemimpinan, kerja sama, hingga etos kerja para calon pengelola sebelum mereka menjalankan tugas di lapangan. Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan, peserta

Puluhan Ribu Calon Pengelola Koperasi Desa dan Kampung Nelayan Ikut Latsarmil Komcad

76 Sekolah Dicoret dari Prioritas MBG, Anggaran Dialihkan ke 3T dan Kelompok Rentan

Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menyisir penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak lagi membutuhkan intervensi pemerintah. Hasil pendataan sementara, BGN menemukan 76 sekolah di Pulau Jawa dengan puluhan ribu siswa yang masuk kategori mampu. Sekolah-sekolah itu tidak lagi menjadi prioritas penerima manfaat MBG. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, total siswa dari sekolah tersebut mencapai 39.352 orang. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk mereka akan dialih

76 Sekolah Dicoret dari Prioritas MBG, Anggaran Dialihkan ke 3T dan Kelompok Rentan

Dibeli Rp1 Triliun Lalu Mangkrak, Motor Listrik MBG Bakal Dihibahkan untuk Guru Honorer

Ribuan motor listrik pengadaan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum juga jelas distribusinya. Kendaraan yang dibeli dengan nilai sekitar Rp1 triliun itu kini justru diusulkan untuk dihibahkan kepada guru honorer di daerah. Usulan tersebut muncul setelah ribuan motor listrik itu mangkrak di gudang penyedia dan masuk dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola MBG. Kejaksaan Agung telah menyegel sekitar 17.600 unit motor listrik yang masih tersimpan

Dibeli Rp1 Triliun Lalu Mangkrak, Motor Listrik MBG Bakal Dihibahkan untuk Guru Honorer

Profil Pontjo Sutowo dan Akhir Sengketa Hotel Sultan, Dari Warisan Ibnu Sutowo ke Eksekusi Negara

Nama Pontjo Sutowo kembali menjadi sorotan setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeksekusi pengosongan Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026). Pontjo dikenal sebagai bos PT Indobuildco, perusahaan yang selama ini mengelola Hotel Sultan. Namanya melekat dalam sengketa panjang hotel tersebut karena PT Indobuildco merupakan perusahaan yang didirikan ayahnya, Ibnu Sutowo, mantan bos minyak sekaligus tokoh militer pada masa Orde Baru. Eksekusi

Profil Pontjo Sutowo dan Akhir Sengketa Hotel Sultan, Dari Warisan Ibnu Sutowo ke Eksekusi Negara

PDIP Ingin Jadi Partai Penyeimbang di Luar Pemerintah, Golkar: Entah Apa yang Diseimbangkan?

Klaim PDI Perjuangan (PDIP) sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan kembali menjadi sorotan. Partai Golkar menghormati posisi politik tersebut, namun mempertanyakan praktik penyeimbang yang selama ini dijalankan PDIP. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan, pilihan politik PDIP sepenuhnya menjadi hak partai berlambang banteng itu. Ia menyebut Golkar tidak dalam posisi memaksa PDIP menyatakan diri sebagai oposisi atau bergabung dengan pemerintahan. “Terserah PDIP sa

PDIP Ingin Jadi Partai Penyeimbang di Luar Pemerintah, Golkar: Entah Apa yang Diseimbangkan?

Nelayan Pantura Tolak Rencana Mega Proyek Giant Sea Wall: "Jangan Jual Nama Rakyat Demi Kepentingan Pemodal!"

Rencana ambisius pemerintah untuk membangun Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall/GSW) sepanjang 535 kilometer dari Banten hingga Gresik dengan anggaran fantastis mencapai US$80 miliar atau sekitar Rp1.200 triliun mendapat penolakan keras dari para nelayan dan masyarakat sipil. Aliansi Rakyat Miskin Semarang Demak (ARMSD), sebuah jaringan warga dan nelayan tradisional yang mendiami pesisir Pantura Jawa Tengah, menilai proyek mercusuar ini bukan solusi sejati, melainkan ancaman baru yang berisiko

Nelayan Pantura Tolak Rencana Mega Proyek Giant Sea Wall: "Jangan Jual Nama Rakyat Demi Kepentingan Pemodal!"

KPK Ungkap 60 Persen Sekolah di Indonesia Masih Langgar Prosedur SPMB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan sebanyak 60 persen sekolah di Indonesia masih melakukan pelanggaran prosedur Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). KPK mengungkapkan data tersebut berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan tahun 2024. Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief dalam hal ini memperingatkan dinas pendidikan dan pihak sekolah perlu selalu mewaspadai potensi korupsi dalam pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026-2027. “Tahun 2024 ternyata 60

KPK Ungkap 60 Persen Sekolah di Indonesia Masih Langgar Prosedur SPMB

Gabungan Pengusaha Tolak Kebijakan MBG Disetop Saat Libur Sekolah, Sebut Banyak Pihak Dirugikan

Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) menyatakan menolak kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menghentikan sementara penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama periode libur sekolah. Penolakan ini disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta Selatan pada Kamis (18/6/2026). Kebijakan penghentian ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kepala BGN Nomor 12 Tahun 2026 yang diteken pada (17/6/2026). Kebijakan tersebut diketahui berkaitan dengan peniadaan program MBG selama p

Gabungan Pengusaha Tolak Kebijakan MBG Disetop Saat Libur Sekolah, Sebut Banyak Pihak Dirugikan

Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka Keenam Kasus Korupsi MBG

Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review, Glory Harimas Sihombing (GHS), sebagai tersangka kasus korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN). Penetapan ini dilakukan setelah penyidik menemukan keterlibatan GHS dalam rangkaian pengaturan program tersebut. “Setelah melakukan pemeriksaan dan berdasarkan dua alat bukti yang ada. Maka, tim penyidik menetapkan saudara GHS sebagai tersangka,” kata Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda B

Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka Keenam Kasus Korupsi MBG

Aset Hotel Sultan Rp28,9 Triliun Dieksekusi, Terbesar dalam Perkara Perdata Indonesia

Nilai aset di kawasan eks Hotel Sultan, Jakarta Pusat, yang dieksekusi mencapai sekitar Rp28,9 triliun. Angka tersebut menjadikannya eksekusi perdata terbesar dan termahal di Indonesia. Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Sunoto, menyebut pelaksanaan eksekusi ini berdasarkan putusan PN Jakarta Pusat Nomor 208/Pdt.G/2025/Jkt.Pst juncto penetapan eksekusi pengosongan Nomor 01/Pdt.Eks/2026/PN.JKT.PST. Dia mengatakan lahan yang dieksekusi berupa tanah eks Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 26 dan

Aset Hotel Sultan Rp28,9 Triliun Dieksekusi, Terbesar dalam Perkara Perdata Indonesia