AFU.id

Indeks Berita

Krisis Dokter di Indonesia, Satu Dokter Bisa Pegang Tiga Izin Praktik

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan Indonesia masih menghadapi kekurangan dokter dan dokter spesialis. Salah satu tanda paling nyata, menurut dia, adalah masih banyak dokter yang memegang tiga Surat Izin Praktik atau SIP sekaligus. Budi mengatakan, kondisi itu menunjukkan jumlah dokter yang tersedia belum sebanding dengan kebutuhan layanan kesehatan di masyarakat. “Kalau SIP tiga itu kan artinya yang ada hanya sepertiga dari yang dibutuhkan,” kata Budi dalam rapat kerja

Krisis Dokter di Indonesia, Satu Dokter Bisa Pegang Tiga Izin Praktik

Jaksa Agung Curhat Lagi: Kejagung Hasilkan Uang, tapi Tak Diberi Uang

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin kembali curhat soal minimnya anggaran Kejaksaan Agung dalam mengurus barang sitaan. Burhanuddin menyebut Kejaksaan Agung selama ini banyak memulihkan uang negara dari hasil penanganan perkara. Namun, lembaganya justru belum mendapat anggaran yang memadai untuk menjaga dan merawat aset-aset yang disita. “Karena saya selalu berteriak, kami menghasilkan uang tapi kami tidak diberi uang untuk melakukan pengamanan barang-barang yang kami sita,” kata Burhanuddin dalam

Jaksa Agung Curhat Lagi: Kejagung Hasilkan Uang, tapi Tak Diberi Uang

Menkes Usul Pasien TBC Dapat MBG, DPR: Mudah-mudahan Cuma Bercanda

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengkritik usulan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin agar pasien tuberkulosis atau TBC masuk sebagai penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Charles menilai usulan tersebut sulit diterapkan di lapangan. Menurut dia, skema MBG tidak dirancang khusus untuk menjangkau pasien TBC yang tersebar di berbagai wilayah. “Untuk apa memberikan MBG kepada penderita TBC saya rasa ini sesuatu yang sangat tidak realistis,” kata Charles kepada wartawan di Komplek

Menkes Usul Pasien TBC Dapat MBG, DPR: Mudah-mudahan Cuma Bercanda

MUI Duga Ada Aktor Internasional di Balik Penolakan Pidana LGBT

Majelis Ulama Indonesia atau MUI menduga ada indikasi aktor internasional, kucuran dana asing, hingga kepentingan tertentu di balik kampanye LGBT di Indonesia. Dugaan itu disampaikan setelah 37 organisasi masyarakat sipil menolak desakan MUI agar pemerintah dan DPR membuat regulasi pidana terhadap pelaku dan pihak yang mengampanyekan LGBT. MUI menilai penolakan tersebut tidak bisa hanya dibaca sebagai perbedaan sikap. Lembaga itu meminta pemerintah ikut menelaah latar belakang, aktor, jaringan,

MUI Duga Ada Aktor Internasional di Balik Penolakan Pidana LGBT

Jokowi Mulai Safari Besok, Mungkinkah Lampung dan NTT Menjadi “Kandang Gajah”?

Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi mulai bergerak ke daerah setelah purnajabatan. Lampung menjadi provinsi pertama yang akan dikunjungi Jokowi pada Jumat (26/6/2026). Selain Lampung, Jokowi juga berencana mengunjungi Nusa Tenggara Timur dan Jawa Barat. Di NTT, elite PSI bahkan sudah lebih dulu menyebut wilayah itu berpeluang menjadi “kandang gajah”. “Ke Lampung besok pagi. Mau ikut?,” kata Jokowi kepada awak media seusai turun dari mobilnya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Kamis (25/6/2026).

Jokowi Mulai Safari Besok, Mungkinkah Lampung dan NTT Menjadi “Kandang Gajah”?

Proses Skrining Kesehatan Sebelum Latsarmil Kopdes Merah Putih Patut Dipertanyakan

Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) Komponen Cadangan (Komcad) dalam Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) menuai pro kontra setelah tiga orang peserta dinyatakan meninggal dunia. Tiga korban meninggal dunia dalam pelatihan Latsarmil Program SPPI adalah sebagai berikut: Anisa Muyassaroh meninggal dunia di Balikpapan akibat heat stroke dan komplikasi henti jantung pada 18 Juni

Proses Skrining Kesehatan Sebelum Latsarmil Kopdes Merah Putih Patut Dipertanyakan

Sudah 3 Orang Calon Manajer Kopdes dan Kampung Nelayan Meninggal di Pelatihan Dasar Militer, DPR, Akademisi dan Masyarakat Sipil Minta Evaluasi

Jumlah peserta program Sarjana Penggerak Pembangun Indonesia (SPPI) yang meninggal dunia saat mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) kembali bertambah. Satu lagi calon pengelola Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) dilaporkan gugur, membuat total korban jiwa hingga saat ini menjadi tiga orang, setelah sebelumnya dua calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) meninggal dunia. Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengonfirmasi identitas korban terbaru adalah Novia Rahmadhani Sihotang, peserta Program

Sudah 3 Orang Calon Manajer Kopdes dan Kampung Nelayan Meninggal di Pelatihan Dasar Militer, DPR, Akademisi dan Masyarakat Sipil Minta Evaluasi

Manipulasi Harga Ekspor Sawit Diusut, Kejagung Masih Tunggu BPKP

Kejaksaan Agung mengusut dugaan manipulasi harga ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) oleh sejumlah perusahaan sawit. Dugaan itu berkaitan dengan praktik under-invoicing, yakni pencatatan nilai ekspor yang diduga lebih rendah dari nilai sebenarnya. Saat ini, penyidik masih menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan nilai kerugian negara. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Febrie Adriansyah mengatakan perkara tersebut sudah m

Manipulasi Harga Ekspor Sawit Diusut, Kejagung Masih Tunggu BPKP

Pendapat DPR Terbelah soal MBG untuk Pasien TBC, Sebut Tak Masuk Akal

Dua wakil ketua komisi di DPR RI memiliki pandangan bertolak belakang tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk pasien Tuberkulosis (TBC). Wakil Ketua Komisi IX, Charles Honoris menolak usulan tersebut karena dianggap tidak realistis, sementara Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hadrian Irfani justru memberikan persetujuan dengan catatan administratif. Perselisihan ini menambah kompleksitas persoalan nutrisi yang menjadi prioritas pemerintah. Politikus PDI-P Charles Honoris menganggap proposal Me

Pendapat DPR Terbelah soal MBG untuk Pasien TBC, Sebut Tak Masuk Akal

Serahkan Hasil Sitaan, KPK Ungkap Modus Terdakwa Pakai Nama Orang Lain Beli Barang Hasil Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap banyak barang sitaan dalam perkara korupsi yang ternyata bukan tercatat atas nama terdakwa sendiri, melainkan menggunakan identitas pihak lain. Modus ini disebut kerap dipakai untuk menyembunyikan aset hasil tindak pidana korupsi. Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Mungki Hadipratikto, mengonfirmasi praktik tersebut kerap ditemukan penyidik. Saat ditanya seberapa sering temuan semacam itu terjadi, Mungki me

Serahkan Hasil Sitaan, KPK Ungkap Modus Terdakwa Pakai Nama Orang Lain Beli Barang Hasil Korupsi