AFU.id

Indeks Berita

Peredaran Sabu Dikendalikan dari Dalam Lapas, Napi di Pangkalpinang Jadi Tersangka

Seorang narapidana Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang ditetapkan sebagai tersangka karena mengendalikan peredaran sabu dari dalam penjara. Penetapan tersebut adalah hasil pengembangan kasus penyitaan narkotika yang sebelumnya mengungkap peredaran sabu di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Direktur Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung, Komisaris Besar Polisi Ronald F. Sipayung, mengatakan penyidikan bermula dari penangkapan tersangka FB pada Mei lalu. Dari penangkapan itu, polisi

Peredaran Sabu Dikendalikan dari Dalam Lapas, Napi di Pangkalpinang Jadi Tersangka

Keluarga Bantah Nadira Ditemukan di Majalaya, Pencarian Mahasiswi Tel-U Masih Berlangsung

Kabar penemuan Nadira Az-Zahra, mahasiswi Telkom University yang dilaporkan hilang usai berangkat kuliah, berujung simpang siur. Kepolisian sempat menyebut Nadira berada di Majalaya, Kabupaten Bandung, tetapi keluarga membantah informasi tersebut dan menyatakan pencarian masih berlangsung hingga Minggu (5/7/2026). Kapolsek Rancasari Kompol Herman Junaidi sebelumnya mengatakan Nadira ditemukan di wilayah Majalaya. Ia menyebut informasi yang diterima polisi mengarah pada keberadaan Nadira di rumah

Keluarga Bantah Nadira Ditemukan di Majalaya, Pencarian Mahasiswi Tel-U Masih Berlangsung

Dana Investor Diselewengkan, Tiga Korporasi TaniHub Dituntut Rp359,9 Miliar

Tiga perusahaan dalam grup TaniHub dituntut membayar denda masing-masing Rp1 miliar dan uang pengganti dengan total mencapai Rp359,9 miliar dalam kasus korupsi investasi startup. Jaksa meyakini ketiga korporasi tersebut terbukti terlibat dalam penyalahgunaan dana investasi yang berasal dari PT BRI Ventura Investama (BVI) dan PT MDI Ventures. Sidang pembacaan tuntutan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Senin (6/7/2026). "Tiga korporasi yang menjadi terdakwa ialah P

Dana Investor Diselewengkan, Tiga Korporasi TaniHub Dituntut Rp359,9 Miliar

KPK Dalami Kemiripan Kasus Langkat dan Muara Enim, Proyek Pendidikan Jadi Fokus

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membandingkan pola korupsi proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat dengan perkara yang pernah diungkap di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan penyidik masih mengumpulkan alat bukti untuk melihat ada atau tidaknya kesamaan modus dalam kedua perkara tersebut. Menurut Taufik, pengembangan penyidikan tetap dimungkinkan apabila nantinya ditemukan proyek lain yang memiliki pola serupa. "

KPK Dalami Kemiripan Kasus Langkat dan Muara Enim, Proyek Pendidikan Jadi Fokus

Ini Alasan Kubu Nadiem Laporkan 4 Hakim Ke Komisi Yudisial Hari Ini

Tim kuasa hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim melaporkan empat hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat ke Komisi Yudisial (KY), Senin (6/7/2026). Keempatnya adalah Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah serta hakim anggota Sunoto, Mardiantos, dan Eryusman. Kuasa hukum Nadiem, Dodi S Abdulkadir, mengatakan laporan tersebut hanya ditujukan kepada empat dari lima hakim yang menangani perkara ini. Satu haki

Ini Alasan Kubu Nadiem Laporkan 4 Hakim Ke Komisi Yudisial Hari Ini

Dibakar Usai Melapor Perundungan, Kasus Pembakaran Santri di Lombok Baru Diselidiki Hampir Enam Bulan Kemudian

Hampir enam bulan setelah tiga santri mengalami luka bakar di sebuah pondok pesantren di Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, perkara itu baru masuk penanganan kepolisian. Satu korban meninggal dunia, sedangkan dua anak lainnya mengalami luka bakar serius dan menjalani pemulihan, sementara dugaan bahwa peristiwa tersebut berkaitan dengan perundungan oleh senior masih harus dibuktikan melalui penyelidikan. Insiden terjadi pada Sabtu, (13/12/25) di Pondok Pesantren Rosudatussaulati

Dibakar Usai Melapor Perundungan, Kasus Pembakaran Santri di Lombok Baru Diselidiki Hampir Enam Bulan Kemudian

KPK Bongkar Tiga Sumber Gratifikasi Bupati Langkat, Salah Satunya Proyek Seragam SD

Penerimaan gratifikasi senilai Rp3,5 miliar terungkap dalam penyidikan kasus korupsi yang menjerat Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut uang tersebut diterima di luar suap proyek yang menjadi dasar operasi tangkap tangan terhadap Ondim. Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengatakan temuan itu diperoleh setelah penyidik mendalami perkara pascaoperasi tangkap tangan. Menurutnya, gratifikasi yang diterima Ondim berasal dari

KPK Bongkar Tiga Sumber Gratifikasi Bupati Langkat, Salah Satunya Proyek Seragam SD

Baliho Ucapan Ultah Jokowi Pakai Nama Pemkot, Wali Kota Solo Dilaporkan ke Kejari

Wali Kota Surakarta Respati Ardi dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Surakarta terkait pemasangan baliho ucapan selamat ulang tahun kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mencantumkan identitas Pemerintah Kota Surakarta. Laporan diajukan Koalisi Masyarakat Sipil Surakarta pada Jumat (3/7/2026). Pelapor Budi Kuswanto dan Tri Sapto didampingi kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Mega Bintang, Muhammad Arnas. Mereka meminta aparat penegak hukum menelusuri sumber pendanaan baliho serta dasar pengguna

Baliho Ucapan Ultah Jokowi Pakai Nama Pemkot, Wali Kota Solo Dilaporkan ke Kejari

Raja Juli Klaim Amplop Sudah Dikembalikan, Pelaporan ke KPK Dilakukan Usai OTT

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memverifikasi laporan penolakan gratifikasi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang disampaikan pada Jumat (3/7/2026). Laporan tersebut masuk beberapa hari setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) dalam perkara dugaan suap jabatan di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan kepada KPK pada Jumat siang. Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK kini akan memeriksa laporan ters

Raja Juli Klaim Amplop Sudah Dikembalikan, Pelaporan ke KPK Dilakukan Usai OTT

Skandal Rekayasa Keuangan PT Pos Indonesia, Temuan Fraud Rp37,72 Miliar di Balik Mundurnya Daud Joseph

Dunia Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali diguncang oleh skandal tata kelola yang pelik. Hanya dalam waktu tiga bulan setelah dilantik, Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), Daud Joseph, resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri yang mendadak ini rupanya menjadi puncak gunung es dari terbongkarnya borok finansial perusahaan: temuan praktik kecurangan (fraud) pegawai senilai puluhan miliar rupiah, lonjakan utang, hingga indikasi kuat rekayasa laporan keuangan yang telah m

Skandal Rekayasa Keuangan PT Pos Indonesia, Temuan Fraud Rp37,72 Miliar di Balik Mundurnya Daud Joseph