Indeks Berita

301 Aduan Bongkar Celah SPMB 2026, Manipulasi KK dan Nilai Rapor Masih Terjadi

Manipulasi alamat, rekayasa kartu keluarga (KK), hingga penggelembungan nilai rapor masih mewarnai pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat berbagai bentuk kecurangan tersebut berdasarkan ratusan pengaduan masyarakat yang diterima selama proses penerimaan murid baru berlangsung. Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengatakan pihaknya menerima 301 laporan terkait pelaksanaan SPMB 2026. Sebanyak 187 laporan atau sekitar 62 per

1 bulan lalu

Kebut Penyelesaian RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII), Pemerintah Bangun Tax Haven Ala Cayman Island di Bali?

Sebuah agenda besar sedang digarap agak diam-diam di DPR. Pemerintah bersama Komisi XI DPR RI saat ini tengah mengebut pembahasan Rancangan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII). Kawasan ini dibentuk sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing Indonesia dalam menarik investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI). Kawasan ini juga akan dirancang seperti Dubai International Financial Centre (DIFC) atau Abu Dhabi Global Market (ADGM) untuk menarik hot money

1 bulan lalu

Komnas HAM Catat 3.003 Aduan Sepanjang 2025, Polri Jadi Pihak yang Paling Banyak Dilaporkan

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi institusi yang paling banyak diadukan dalam Laporan Tahunan 2025 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dengan total 805 laporan. Secara keseluruhan, Komnas HAM menerima 3.003 pengaduan pelanggaran HAM sepanjang 2025, sekaligus menyoroti belum tuntasnya penyelesaian 17 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang hingga kini masih menunggu kepastian hukum dan pemulihan bagi korban. Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan penyelesaian pe

1 bulan lalu

Sekolah Jadi Mesin Rente, Anggaran Pendidikan Korupsi Bupati Langkat Dituntut Dikembalikan

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menuntut agar anggaran pendidikan yang diduga dikorupsi dalam kasus yang menjerat Bupati Langkat Syah Afandin dikembalikan untuk kepentingan dunia pendidikan. Menurutnya, dana pendidikan merupakan hak konstitusional peserta didik yang mutlak harus dipulihkan, bukan hilang akibat praktik korupsi. Ubaid menilai kasus di Langkat membuktikan anggaran pendidikan di tingkat daerah masih menjadi sasaran empuk penyelewenga

1 bulan lalu

MPBI DIY Cabut Dukungan, Singgung Sikap Mesra Partai Buruh dengan Pendukung UU Cipta Kerja

Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) resmi mencabut dukungan terhadap Partai Buruh. Salah satu alasan yang disorot adalah sikap Partai Buruh yang dinilai mulai tidak konsisten dalam melawan Undang-Undang Cipta Kerja. Keputusan itu diumumkan dalam acara perpisahan antara serikat buruh dan Partai Buruh di Gedung Pertemuan AJB Bumiputera 1912, Kota Yogyakarta, Minggu (5/7/2026). Ketua MPBI DIY sekaligus Ketua Exco Partai Buruh DIY, Irsad Ade Irawan, mengatakan sel

1 bulan lalu

Pilot PT AMA Ditembak di Wilayah Tanpa Pos Pengamanan, TNI Siapkan Penambahan Aparat di Papua

Penembakan pilot asal Amerika Serikat Nicholas F. Goselin dan pembakaran pesawat milik PT AMA di Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua, mendorong memperkuat pengamanan di sejumlah wilayah rawan. Penambahan personel dan pos keamanan Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan difokuskan pada kawasan yang selama ini belum memiliki penjagaan, terutama di jalur penerbangan perintis. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III Letnan Jenderal Lucky Avianto mengatakan evaluasi dilakukan setelah di

1 bulan lalu

Menhut Raja Juli Lapor Penolakan Gratifikasi ke KPK Buntut Amplop Misterius Bupati Kuansing

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni telah melaporkan penolakan gratifikasi pada Jumat (3/7/2026). Laporan tersebut berkaitan dengan amplop yang saat ini diketahui telah dikembalikan oleh Raja Juli setelah sebelumnya sengaja ditinggalkan oleh Bupati nonaktif Kuansing, Suhardiman Amby saat keduanya bertemu. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo telah mengonfirmasi laporan tersebut diserahkan langsung oleh pihak Menhut pada Jumat pekan lalu. Budi menyeb

1 bulan lalu

Dino Patti Djalal Kritik RI Cuma Kirim Dubes ke Iran: Bebas Aktif atau Takut Amerika?

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, mengkritik keputusan pemerintah Indonesia yang hanya mengutus Duta Besar RI di Teheran untuk menghadiri prosesi pemakaman Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Dino mempertanyakan konsistensi politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Ia menilai absennya pejabat tinggi pemerintah pusat dalam prosesi tersebut memunculkan tanda tanya, terutama karena sejumlah negara lain mengirim perwakilan setingkat presiden, perdana menteri, maupun

1 bulan lalu

Penyebaran Budaya LGBTQ Masuk Perpres Pertahanan, Apa yang Sebenarnya Diatur?

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029 mencantumkan “penyebaran budaya Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer atau LGBTQ” sebagai salah satu ancaman nonmiliter. Namun, Perpres yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada 24 Oktober 2025 tersebut tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan frasa “penyebaran budaya LGBTQ”, termasuk bentuk tindakan yang masuk dalam kategori tersebut maupun indikator penilaiannya. Ketent

1 bulan lalu

Skandal SPMB 2026: Dari Manipulasi Alamat hingga Dugaan Jual Beli Kursi

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menerima 301 pengaduan terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB 2026. Dari jumlah itu, jalur domisili menjadi jalur yang paling banyak dilaporkan bermasalah. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mengatakan pengaduan masyarakat menunjukkan seluruh jalur penerimaan memiliki titik rawan. Namun, pola masalah paling dominan muncul pada jalur domisili. “Tingkat dan pola kerawanannya berbeda-beda,” kata Ubaid dalam keterangan tertulis

1 bulan lalu