AFU.id

Indeks Berita

PDI-P Kritik Usulan Kenaikan Biaya Haji 2027 Jadi Rp 107 Juta Tidak Rasional, Ini Sebabnya

Anggota Komisi VIII DPR, Selly Andriany Gantina menyebut usulan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) yang menaikkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 Hijriah/2027 Masehi menjadi Rp107 juta per jemaah tidak rasional dan perlu dikaji ulang. Ketua Kelompok Fraksi PDI-P di Komisi VIII itu menyampaikan kritiknya dalam rapat kerja bersama Kementerian Haji dan Umrah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026). Menurutnya, kenaikan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar Ke

PDI-P Kritik Usulan Kenaikan Biaya Haji 2027 Jadi Rp 107 Juta Tidak Rasional, Ini Sebabnya

Dituding Langgar Cagar Budaya, Ini Penjelasan Fadli Zon soal Bangunan Baru di Istana

Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon membantah tudingan pembangunan gedung baru di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta melanggar ketentuan cagar budaya. Ia menegaskan konstruksi yang saat ini masih berlangsung tersebut tidak menyalahi aturan karena tidak dibangun di atas bangunan yang berstatus cagar budaya. Fadli menyampaikan hal itu kepada awak media usai mendampingi penyambutan Perdana Menteri India Narendra Modi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/7/2026). Ia membe

Dituding Langgar Cagar Budaya, Ini Penjelasan Fadli Zon soal Bangunan Baru di Istana

Bupati Kuansing Palak Ratusan Petani untuk Uruskan Pelepasan Hutan Seluas Ribuan Hektare

Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby diduga memalak ratusan petani yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa (KUD) di wilayahnya. Praktik ini terungkap dalam pengembangan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kasus dugaan suap jual-beli jabatan yang menjerat sang bupati. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, Suhardiman diduga mengumpulkan sejumlah uang dari 914 petani anggota KUD. “Pemalakan tersebut diduga untuk pengurusan pelepasan izin kawasan hutan,“ ujar

Bupati Kuansing Palak Ratusan Petani untuk Uruskan Pelepasan Hutan Seluas Ribuan Hektare

Rela Jual Emas demi Warga, Jalan Hutan di Kebumen Ini Dinamai "Jalan Siti Sudar"

Seorang perempuan warga asal Jakarta, Siti Sri Mulati yang berusia 72 tahun, membangun jalan sepanjang 2,5 kilometer dan dua jembatan di Desa Plumbon, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Diketahui, seluruh biaya pembangunan ia tanggung sendiri, mulai dari tabungan pribadi hingga hasil penjualan perhiasan emas miliknya. Perempuan yang akrab disapa Siti Sudar itu mengaku sudah memendam keinginan membuka akses jalan tersebut selama 20 tahun. Ia tergerak setelah berulang kali me

Rela Jual Emas demi Warga, Jalan Hutan di Kebumen Ini Dinamai "Jalan Siti Sudar"

Curang di Absensi Digital, Ratusan ASN Kabupaten Cirebon Terancam Sanksi

Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon terancam sanksi disiplin tingkat sedang. Sebanyak 577 orang di antaranya kedapatan diduga menggunakan aplikasi Fake GPS untuk memanipulasi titik lokasi presensi digital mereka. Temuan ini bermula dari kegiatan monitoring dan evaluasi kedisiplinan ASN yang dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon. Dalam proses tersebut, sebanyak 1.320 ASN diperiksa lantaran di

Curang di Absensi Digital, Ratusan ASN Kabupaten Cirebon Terancam Sanksi

Sinyal Merah Pendidikan Kedokteran: Dugaan Bunuh Diri dr. Adrian Rantung Tambah Daftar Panjang Dokter Meninggal Akibat Perundungan

Dunia pendidikan kedokteran Indonesia kembali dihantam kabar duka. Meninggalnya dr. Adrian Rantung, seorang dokter yang tengah menempuh Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesiologi di Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi (Unsrat),diduga akibat bunuh diri, memicu gelombang duka mendalam sekaligus kemarahan masyarakat. Almarhum ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di kamar kosnya di Manado, Sulawesi Utara, pada Minggu (5/7/2026). Penemuan tragis ini terjadi setelah dr. Adrian

Sinyal Merah Pendidikan Kedokteran: Dugaan Bunuh Diri dr. Adrian Rantung Tambah Daftar Panjang Dokter Meninggal Akibat Perundungan

Gugatan Pegawainya Dikabulkan PTUN, Pigai Bakal Ajukan Banding

Pegawai Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), Ernie Nurheyanti M Toelle atau Yanti, memenangkan gugatan melawan Menteri HAM Natalius Pigai di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan Yanti dan membatalkan surat keputusan yang memindahkannya dari jabatan manajerial ke jabatan fungsional. Putusan perkara Nomor 59/G/2026/PTUN.JKT itu dibacakan pada Kamis (2/7/2026). “Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya,” demikian bunyi amar putusan yang tercan

Gugatan Pegawainya Dikabulkan PTUN, Pigai Bakal Ajukan Banding

Ketua MPR Diutus Prabowo ke Iran, Politisi PDIP: Mekanismenya Keliru

Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mempersoalkan mekanisme Presiden Prabowo Subianto mengutus Ketua MPR Ahmad Muzani untuk menghadiri pemakaman Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Bambang mengaku belum menerima informasi resmi mengenai penugasan tersebut. Namun, ia menilai Presiden tidak bisa memberikan perintah langsung kepada Ketua MPR dalam kapasitasnya sebagai pimpinan lembaga negara. “Saya belum terinfo. Tapi, kalau Pak Presiden mengutus Ketua MPR, saya kira

Ketua MPR Diutus Prabowo ke Iran, Politisi PDIP: Mekanismenya Keliru

Aturan Baru Terbit, PPPK Paruh Waktu Bisa Diangkat Tanpa Seleksi Ulang

Aturan baru mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu resmi berlaku. Salah satu ketentuannya menghapus kewajiban seleksi ulang bagi PPPK paruh waktu yang akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu. Peraturan tersebut ditandatangani Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widiyantini, pada 19 Juni

Aturan Baru Terbit, PPPK Paruh Waktu Bisa Diangkat Tanpa Seleksi Ulang

Kemenhut Buka Pintu, Hutan Lindung Kini Bisa Jadi Proyek Karbon

Kawasan hutan lindung yang selama beberapa dekade nyaris haram disentuh untuk kepentingan bisnis, kini resmi dibuka pintunya. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengubah haluan besar tata kelola hutan nasional melalui revisi Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011-2030, meninggalkan pendekatan lama yang kaku menuju skema baru yang memungkinkan kawasan lindung dimanfaatkan lewat bisnis karbon hingga pemulihan ekosistem. Perubahan itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 8 Tahun

Kemenhut Buka Pintu, Hutan Lindung Kini Bisa Jadi Proyek Karbon