Indeks Berita

Sebut Ada Upaya Melokalisir Kasus, YLBHI Ingin Aktor Intelektual Penyiram Andrie Yunus Diseret ke Ranah Hukum

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur mencium adanya upaya untuk mempersempit pengusutan kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator Komite untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS), yakni Andrie Yunus. Isnur menilai proses hukum yang berjalan saat ini berisiko hanya berhenti pada empat pelaku. Padahal, bukti di lapangan menunjukkan adanya jaringan yang lebih besar dan terorganisir. Ia pun kecewa lantaran aktor intelektual maupun penyand

4 bulan lalu

Kementerian PKP RI Garansi 5.000 Unit BSPS di Banten Tepat Sasaran dan Bebas Pungli

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Banten mengalami peningkatan signifikan pada Tahun Anggaran (TA) 2026 dengan total alokasi mencapai 5.000 unit rumah. Jumlah hunian yang akan dibedah tahun ini naik tajam dari 2025 yang hanya menyasar sebanyak 1.742 unit rumah di wilayah tersebut. Kementerian Perumahan Rakyat dan Permukiman Republik Indonesia (PKP RI) memprioritaskan perbaikan pada rumah warga berpenghasilan rendah yang masih berlantai tanah, atap bocor, serta minim p

4 bulan lalu

Capai 1 Juta Perjalanan, Indonesia-Jepang Tingkatkan Konektivitas Udara Strategis Via Jalur Bali

Konektivitas udara strategis antara Indonesia dan Jepang semakin diperkuat melalui pertemuan bilateral di Tokyo antara Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana dengan Japan Airlines (JAL). Widiyanti Putri Wardhana mengapresiasi kontribusi maskapai tersebut dalam mendukung mobilitas wisatawan dan perjalanan bisnis via rute Tokyo-Jakarta. Data tahun 2025 menunjukkan tren positif dengan total pertukaran wisatawan kedua negara yang telah melampaui angka satu juta perjalanan. Kunjungan tu

4 bulan lalu

Baleg DPR RI Usulkan Pembentukan Lembaga Terpadu di Bawah Presiden dalam RUU Satu Data

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Baleg DPR RI) mengusulkan pembentukan sebuah lembaga terpadu. Yang mana, hierarkinya berada langsung di bawah Presiden RI dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia. Anggota Baleg DPR RI, Firman Soebagyo mengkritik keras lemahnya tata kelola data nasional akibat tingginya ego sektoral antarkementerian dan lembaga. Ia menyampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) penyusunan RUU Satu Data Indonesia di Gedung DPR RI,

4 bulan lalu

Kuasa Hukum Andrie Yunus Desak Pembentukan TGIPF, Tak Terima Kasus Dilimpahkan ke Puspom TNI

Tim Kuasa Hukum Andrie Yunus tak menerima kasus penyiraman air keras kliennya dilimpahkan ke Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI). Mereka menilai pelimpahan dari Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya ke Puspom TNI tersebut berjalan tidak transparan dan melanggar hukum acara pidana. “Pelimpahan kepada Puspom TNI itu tidak jelas dan tidak transparan,” ungkap Kuasa Hukum Andrie Yunus, yakni Airlangga Julio di Jakarta pada Selasa, 31 Maret 2026. “Karena sampai dengan saat ini

4 bulan lalu

Strategi Wonderful Indonesia: Perkuat Konektivitas Udara Pariwisata Via Kolaborasi Rute Baru

Konektivitas udara pariwisata antara Indonesia dan Jepang kini semakin menguat melalui pertemuan bilateral tingkat tinggi di Tokyo pada akhir Maret 2026. Menteri Pariwisata Republik Indonesia (Menpar RI), Widiyanti Putri Wardhana menemui pimpinan All Nippon Airways (ANA) dalam rangka membahas pembukaan rute penerbangan baru. Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI mendorong maskapai Jepang tersebut untuk mengeksplorasi jalur langsung menuju destinasi unggulan selain Jakarta, seperti wilayah Daerah

4 bulan lalu

Ahmad Sahroni Bocorkan Rencana Komisi III DPR dalam Pembahasan RUU Hukum Acara Perdata

Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Ahmad Sahroni membocorkan rencana pihaknya dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Perdata. Sahroni menyampaikan, Komisi III DPR RI membuka ruang partisipasi luas dengan melibatkan berbagai organisasi advokat dan pemangku kepentingan. Langkah tersebut guna memastikan regulasi yang dihasilkan lebih komprehensif, responsif, dan minim penolakan dalam pengimplementasiannya nanti. Ia menyatakan bahwa

4 bulan lalu

Protes Pelimpahan Kasus ke Puspom, Pendamping Andrie Yunus Desak Investigasi Komnas HAM

Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) dari aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Andrie Yunus, yakni Afif Abdul Qoyim menyesalkan langkah Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya yang melimpahkan penanganan kasus penyerangan air keras kliennya kepada Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI). Afif Abdul Qoyim menilai keputusan tersebut sangat janggal dan menyalahi prosedur hukum yang berlaku. “Kami diinformasikan bahwa pihak Polda Metro Jaya telah melimpahkan kasus penyerangan air keras t

4 bulan lalu

Respons Anggaran Belanja Pegawai 30%, Pemprov DKI Jakarta Prioritaskan Nasib PPPK

Nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (Pemprov DKI) Jakarta kini menjadi perhatian utama. Melansir website Pemprov DKI Jakarta pada Senin, 30 Maret 2026, hal tersebut karena adanya rencana pembatasan belanja pegawai untuk Tahun Anggaran (TA) 2027 mendatang. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung lantas menegaskan komitmennya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja bagi ribuan tenaga honorer. Langkah tersebut merespons

4 bulan lalu

Anggaran Negara Terbatas, Komisi XIII DPR Dorong ‘Dana Abadi Korban’ dalam RUU PSDK

Keterbatasan anggaran negara dalam menanggung biaya pemulihan korban tindak pidana menjadi sorotan utama Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Mereka pun mendorong pembentukan regulasi terkait ‘Dana Abadi Korban’ ( Victim Trust Fund ) yang membuka ruang bagi partisipasi publik. Yang mana, pihak legislatif ingin mencantumkan regulasi tersebut dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSDK). Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya menyampaikan temua

4 bulan lalu