Indeks Berita

Penangkapan Sistematis Perempuan Palestina: 90 Tahanan Selama April, Mayoritas Dituduh Penghasut

Palestinian Prisoner's Society (PPS) menyatakan otoritas Israel meningkatkan penangkapan perempuan secara sistematis dan berkelanjutan, kantor berita Palestina WAFA melaporkan, Kamis (23/4). Jumlah tahanan perempuan tercatat mencapai 90 orang sepanjang April, angka signifikan yang sebelumnya hanya tercatat saat gelombang penangkapan massal terjadi di awal perang. Penjara Damon menampung sebagian besar tahanan, termasuk dua anak di bawah umur, seorang perempuan hamil, 25 tahanan administratif, ti

4 bulan lalu

Kasus Kuota Haji, KPK: Banyak Biro Haji yang Belum Mengembalikan Uang ke KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak hanya menerima pengembalian uang terkait kasus dugaan korupsi kuota haji dari pendakwah sekaligus pemilik biro perjalanan haji PT Zahra Oto Mandiri atau Uhud Tour, Khalid Zeed Abdullah Basalamah (KB). “KPK tidak hanya menerima pengembalian uang dari saudara KB saja, namun juga terdapat pengembalian dari PIHK-PIHK (penyelenggara ibadah haji khusus atau biro haji) lainnya,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis

4 bulan lalu

Lebanon Tegaskan Pasukan Israel Harus Keluar atau Perjanjian Ditolak

Pemerintah Lebanon tidak akan menandatangani perjanjian apa pun dengan Israel kecuali perjanjian tersebut mencakup "penarikan penuh" pasukan Israel dari wilayahnya, demikian dilaporkan Washington Post pada Kamis, (24/4/26) mengutip Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam. "Kita tidak dapat hidup dengan adanya zona penyangga… kehadiran Israel di mana pengungsi Lebanon tidak diizinkan untuk kembali, di mana desa dan kota yang hancur tidak dapat dibangun kembali," kata Salam. Sementara itu, Presiden Le

4 bulan lalu

PKB Sentil Penyataan KPK: Pembatasan Masa Jabatan Ketua Parpol Tak Jamin Korupsi Berkurang

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memandang bila usulan pengaturan pembatasan kepemimpinan ketua umum partai politik menjadi maksimal dua kali periode masa kepengurusan diterapkan, maka belum tentu menjamin minimnya perilaku korupsi. “Pembatasan tidak menjamin perilaku korup dapat diminimalkan,” ujar Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat PKB M. Hasanuddin Wahid saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Kamis. Sementara itu, dia menilai yang seharusnya menjadi perhatian pada saat ini adalah pelembagaa

4 bulan lalu

Wacana Investasi Jangka Panjang Jepang di Indonesia, Dari Otomotif hingga Real Estate

Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Jepang di Jakarta Myochin Mitsuru menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang menjanjikan untuk investasi jangka panjang, terutama pada industri otomotif. "Indonesia adalah negara ketiga yang menjanjikan untuk investasi jangka panjang, maksud saya satu dekade ke depan," kata Myochin dalam diskusi dengan media di Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, Kamis, (23/4/2026). Ia mengungkapkan banyak perusahaan Jepang yang menganggap Indonesia sebagai negara yang sang

4 bulan lalu

Dua Hari Ditahan, WNA Inggris Bunuh Diri di Detensi Imigrasi Depok

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menyebutkan bahwa seorang warga negara asing (WNA) laki-laki asal Inggris berinisial DJR (53) yang meninggal di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Depok, Jawa Barat, akibat bunuh diri. "Ya sekarang perkembangannya bahwa sebenarnya beliau almarhum WNA Inggris itu, memang meninggal bunuh diri di dalam," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Hendarsam Mar

4 bulan lalu

Riuh Pengadilan Soal SK Pemberentian Dirut: PDAM Kota Semarang: Jangan Ada Opini Liar

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Moedal Kota Semarang memastikan pelayanan air bersih kepada pelanggan tidak terpengaruh dengan sengketa hukum yang berujung putusan pengadilan tata usaha negara (PTUN). Direktur Utama PDAM Tirta Moedal Ady Setiawan, di Semarang, Kamis, (23/4/2026), menjelaskan bahwa operasional perusahaan tidak terdampak persoalan hukum tersebut dan layanan kepada pelanggan tetap menjadi prioritas utama. "Ada pemilik, kemudian ada mantan direksi. Nah, konflik agensi ini s

4 bulan lalu

8 Tahun Beroperasi Tanpa Izin, Tambang PT AKT Gunakan Dokumen Ilegal

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI telah memeriksa beberapa pegawai Kementerian ESDM sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dan pengelolaan pertambangan PT AKT (Asmin Koalindo Tuhup) di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. “Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang dari ESDM sebagai saksi untuk menerangkan apa yang terjadi,” kata Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi di J

4 bulan lalu

Ciut Diciduk, 19 Pegawai ESDM Jatim Kembalikan Uang Pungli Izin Tambang

Sebanyak 19 pegawai Bidang Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur mengembalikan uang hasil dugaan pungutan liar (pungli) perizinan tambang kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim Wagiyo di Surabaya, Kamis, (23/4/2026), mengatakan total uang yang telah dikembalikan mencapai Rp707 juta dan proses pengembalian dilakukan secara bertahap. “Dengan itikad baik tanpa paksaan, kami mengimbau seluruh staf pada bidang pertambangan tersebut untuk s

4 bulan lalu

Kongkalikong Pejabat Pelabuhan dan Direktur Tambang, Negara Dikibuli Ekspor Ilegal Sejak 2017

Kejaksaan Agung menetapkan tiga orang tersangka baru dalam pusaran dugaan korupsi pengelolaan pertambangan batu bara PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, pada Kamis 23 April 2026. Ironisnya, perusahaan ini terbukti tetap melakukan eksploitasi dan ekspor secara bebas hingga tahun 2025 meskipun izin operasionalnya telah dicabut sejak tahun 2017. "Tim penyidik pada Jampidsus melakukan pengembangan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dan peng

4 bulan lalu