Indeks Berita

Memiskinkan Pengoplos LPG dengan Pasal TPPU

Badan Reserse Kriminal Polri menegaskan akan memiskinkan pengoplos atau pelaku penyalahgunaan liquefied petroleum gas atau LPG subsidi dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). "Kami akan menerapkan pasal Undang-Undang Migas sekaligus Undang-Undang TPPU untuk memiskinkan para pelaku-pelaku kejahatan ini," kata Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Mohammad Irhamni dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Ia mengatakan bahwa subsidi merupakan kebijakan pem

3 bulan lalu

14 PMI Ilegal Diamankan di Perairan Karimun, Kapal Dikejar dan Ditembak Peringatan

Tim Quick Response Region Naval Command IV Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Karimun (Lanal TBK), Kepulauan Riau kembali berhasil menggagalkan penyelundupan 14 orang pekerja migran Indonesia (PMI) non-prosedural tujuan Malaysia. Komandan Lanal (Danlanal) TBK Letkol Laut Samuel C. Noya mengatakan dalam kasus ini, tim mengamankan satu orang tekong kapal berinisial W (48 tahun) dan satu ABK berinisial A (37 tahun), serta sembilan PMI laki-laki dan lima perempuan dari berbagai daerah di Indo

3 bulan lalu

Soal Video Dugaan Fitnah Amien Rais, Istana Diingatkan Jangan Pakai Alat Negara untuk Urusan Pribadi

Pakar Hukum Hery Firmansyah menegaskan, tudingan Amien Rais terhadap Presiden Prabowo Subianto merupakan delik aduan yang tidak seharusnya direspons dengan mengerahkan perangkat kementerian negara. "Korban langsung yang harus merespons," ujar Hery di Jakarta, Senin (4/5/2026). Hery menjelaskan, setiap dalil yang menyangkut nama baik seseorang wajib didasari bukti kuat layaknya langkah hukum yang pernah ditempuh mantan Presiden SBY. "Tudingan tanpa bukti itu fitnah," tegasnya. Menurutnya, motif s

3 bulan lalu

PDIP Usul Ambang Batas 5,5–6 Persen, Naik dari 4 Persen untuk Perkuat Representasi DPR

Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyebut ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang ideal berada pada kisaran 5,5 hingga 6 persen. Pernyataan tersebut disampaikan Said menanggapi usulan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang mengaitkan ambang batas parlemen dengan jumlah komisi di DPR RI pada pemilu mendatang. “Kalau dikaitkan dengan jumlah komisi dan AKD (alat kelengkapan dewan), yang ideal memang 38 kursi, ya sekitar 5,5 s

3 bulan lalu

Berapa Parliamentary Threshold yang Ideal? PDIP: Ditentukan Lewat Dialog dan Kajian Mendalam

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan, penentuan angka ambang batas parlemen ( parliamentary threshold ) yang ideal tak boleh secara sepihak. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa penentuannya harus lewat mekanisme dialog dengan partai politik (parpol) lain. Hasto Kristiyanto bahkan menyebut parpol nonparlemen harus terlibat dan pembahasannya berbasis pada kajian mendalam. Ia menyatakan, perjalanan pemilihan umum (pemilu) di era reformasi telah

3 bulan lalu

Iran Tolak Keterlibatan AS di Hormuz, Tidak Ada yang Percaya Skenario dan Khayalan Trump

Anggota parlemen senior Iran, Senin dini hari memperingatkan bahwa keterlibatan Amerika Serikat (AS) dalam pengelolaan pelayaran di Selat Hormuz akan dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata, sekaligus menolak peran yang diusulkan Washington di jalur perairan tersebut. Ibrahim Azizi, Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri parlemen Iran, mengatakan bahwa “setiap campur tangan Amerika dalam rezim maritim baru di Selat Hormuz akan dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata

3 bulan lalu

Korupsi Masih Jadi Musuh Utama, PPATK Dapat Tugas Khusus dari Presiden Prabowo

Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto memanggil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yakni Ivan Yustiavandana. Pertemuan tersebut bertempat di kediaman pribadi Prabowo Subianto, yaitu Hambalang, Provinsi Jawa Barat (Jabar), Minggu (3/5/2026). Keduanya fokus melakukan evaluasi terhadap transaksi keuangan dan pengawasan ketat aliran dana pemerintah. Pemanggilan PPATK juga merupakan agenda rutin bulanan untuk memastikan transparansi pemerintah berjalan dengan

3 bulan lalu

Legalitas Pers Dipermudah, Verifikasi Hambat Pendirian Media

Bertepatan dengan peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia pada 3 Mei, Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus mengapresiasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dinilai telah mempermudah proses pengurusan badan hukum bagi perusahaan pers di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Firdaus dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, sekaligus menegaskan bahwa pendirian perusahaan pers di berbagai platform merupakan hak asasi yang dijamin oleh UUD 1945 dan prinsip-prinsi

3 bulan lalu

Trump Akui “Bertindak Seperti Perompak”, Iran: Pelanggaran Hukum Internasional

Esmaeil Baghaei, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, pada Sabtu, (2/5/2026) mengecam pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menyebut penyitaan kapal-kapal Iran oleh AS sebagai "perompakan". "Presiden AS secara terbuka menggambarkan penyitaan ilegal kapal-kapal Iran sebagai 'perompakan,' dengan berani membanggakan bahwa 'kami bertindak seperti perompak,'" kata Baghaei dalam sebuah unggahan di platform X. "Ini bukan sekadar salah ucap. Ini adalah pengakuan langsung dan me

3 bulan lalu

Tambang Emas Ditolak di Beutong Ateuh, Warga Khawatir Bencana Ekologis Berulang

Masyarakat Beutong Ateuh, bersama komunitas Pawang Uteun, Yayasan APEL Green Aceh dan sejumlah organisasi masyarakat sipil menyurati Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan penolakan terhadap rencana pertambangan emas di Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. “Surat tersebut dikirim sebagai bentuk keprihatinan mendalam atas ancaman kerusakan hutan hujan tropis, hilangnya sumber mata air, rusaknya bentang alam pegunungan, serta meningkatnya risiko bencana ekologis apabila akti

3 bulan lalu