AFU.id

Indeks Berita

50 Kapal di Selat Hormuz Diminta Putar Balik di Tengah Blokade AS

50 kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz diminta putar balik di tengah blokade perairan dan pelabuhan Iran oleh militer Amerika Serikat. Meski begitu, kapal berbendera non-Iran bebas melintas. “Hingga hari ini, lima puluh kapal komersial telah dialihkan oleh pasukan AS untuk memastikan kepatuhan,” kata Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) melalui platform X, Senin (4/5/2026). Diberitakan sebelumnya, sejak 13 April kemarin, Angkatan Laut AS mulai memblokade seluruh lalu lintas maritim ke

50 Kapal di Selat Hormuz Diminta Putar Balik di Tengah Blokade AS

Peneliti BRIN Ungkap Penyebab Erosi di Pesisir Pantura Sebesar 65 Persen

65,8 persen area garis Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa mengalami erosi. Biangnya, adalah pertumbuhan area permukiman dan meningkatnya kegiatan ekonomi yang masif. Itu diakibatkan tingginya tekanan demografi yang berujung pada ekstraksi sumber daya laut dan pesisir. Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tubagus Solihuddin menyebut, sebanyak 84 persen Pantai Utara Jawa itu tersusun oleh endapan pluvial dan endapan delta. “Secara geologi endapan yang meny

Peneliti BRIN Ungkap Penyebab Erosi di Pesisir Pantura Sebesar 65 Persen

Pengadaan Fiktif Proyek Perumahan Rugikan Negara Rp46,8 Miliar, Masuk Sidang Putusan

Sebanyak dua terdakwa dalam kasus dugaan pengadaan fiktif pada proyek perumahan tahun 2022–2023, Herry Nurdy Nasution dan Didik Mardiyanto, dijadwalkan siap menjalani sidang putusan majelis hakim, di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Selasa, (21/4/26). Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakpus menyebutkan, sidang tersebut seharusnya dijadwalkan pada Selasa (21/4), namun ditunda lantaran majelis hakim belum selesai bermusyawarah. Kali ini, sidang akan dipimpin oleh Hakim Ketua I Waya

Pengadaan Fiktif Proyek Perumahan Rugikan Negara Rp46,8 Miliar, Masuk Sidang Putusan

9 Tersangka Kasus Suap Pengerukan Pelabuhan Belum Ditahan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku perlu melakukan sejumlah pendalaman sebelum memutuskan menahan sembilan tersangka kasus dugaan suap proyek pengerukan alur pelayaran di empat pelabuhan. Oleh sebab itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan KPK masih memeriksa sejumlah saksi baik yang merupakan tersangka maupun nontersangka. “Ya, tentunya masih ada keterangan-keterangan yang akan dipertebal lagi oleh penyidik,” ujar Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa, (5/5/26). Sementara i

9 Tersangka Kasus Suap Pengerukan Pelabuhan Belum Ditahan KPK

Buronan Internasional Kasus Penipuan Lintas Negara Ditangkap di Soekarno-Hatta

Tim gabungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berhasil menangkap warga negara Indonesia (WNI) yang masuk dalam daftar buronan Red Notice Interpol (RNI) terkait kasus penipuan daring ( online ) lintas negara. Buronan itu berinisial LCS dan ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Minggu (3/5). Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Himawan Bayu Aji dalam keterangan di Jakarta, Selasa, (5/5/26) mengatakan penangkapan i

Buronan Internasional Kasus Penipuan Lintas Negara Ditangkap di Soekarno-Hatta

Gratifikasi dalam Pengurusan Cukai Bea Cukai Didalami KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pengurusan cukai saat memeriksa aparatur sipil negara (ASN) pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berinisial SA. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan pendalaman tersebut dilakukan lembaga antirasuah pada 4 Mei 2026, yakni untuk penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Ditjen Bea Cukai. "Penyidik melakukan pendalaman terhadap saksi soal adanya dugaan penerimaan oleh oknum pada Ditjen Bea Cukai, khususnya yang berkaitan d

Gratifikasi dalam Pengurusan Cukai Bea Cukai Didalami KPK

Kecelakaan Kereta Berulang, Perlintasan Sebidang Jadi Penyebab Utama

Ada sorotan tajam terhadap masinis, sopir taksi, dan bahkan Dirut PT Kereta Api Indonesia (KAI), setelah kecelakaan kereta api terjadi di Bekasi pada 27 April 2026, yang sedikitnya menewaskan 16 orang. Kecelakaan kereta di Bekasi Timur itu sendiri mirip dengan beberapa kecelakaan kereta api sebelumnya, yakni terjadi di sekitar pintu perlintasan kereta. Menuntut seseorang untuk bertanggung jawab memang tak salah dan sudah lumrah, asal tepat sasaran. Tapi melupakan penyebab kecelakaan yang sering

Kecelakaan Kereta Berulang, Perlintasan Sebidang Jadi Penyebab Utama

Bocor Anggaran Gegara Main Restitusi, Purbaya Mau Copot Dua Pejabat Ditjen Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pihaknya telah melakukan investigasi terhadap sejumlah pejabat yang memiliki kewenangan besar dalam penerbitan restitusi pajak (pengembalian kelebihan pemabayaran pajak). Purbaya mengaku kesal, lantaran anggaran negara terancam bocor gara-gara besarnya pembayaran restitusi yang diniai tak terkendali. Menkeu mengancam akan mencopot dua pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP). "Saya investigasi lima orang pejabat yang paling tinggi mengelua

Bocor Anggaran Gegara Main Restitusi, Purbaya Mau Copot Dua Pejabat Ditjen Pajak

Waspada Badai PHK, Pemerintah Diminta Keluarkan Beberapa Jurus Peredam

Indonesia diminta waspada, karena dalam tiga bulan ke depan, badai pemutusan hubungan kerja (PHK). Tak tanggung-tanggung diperkirakan diperkirakan sekitar 9.000 karyawan bakal terdampak. Hal itu disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Said menyebut, ada lima sektor industri yang terdampak kondisi ekonomi global yang sedang tidak pasti. Sinyal pengurangan tenaga kerja itu sudah mulai disampaikan sejumlah perusahaan kepada serikat buruh di level pabrik dalam t

Waspada Badai PHK, Pemerintah Diminta Keluarkan Beberapa Jurus Peredam

Kebijakan Pendidikan Hanya Jadi Formalitas Tanpa Perubahan Pola Pikir

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menekankan perubahan pola pikir, mentalitas, dan orientasi misi sebagai fondasi utama dalam menyukseskan kebijakan pendidikan nasional. Ia mengatakan ketiga aspek tersebut merupakan syarat mutlak agar program prioritas pemerintah tidak berhenti sebatas formalitas administratif, melainkan mampu memberikan dampak nyata. "Tanpa ketiganya, semua kebijakan itu hanya akan berhenti sebagai program dan formalitas yang sekadar ditandai dengan capaian

Kebijakan Pendidikan Hanya Jadi Formalitas Tanpa Perubahan Pola Pikir