AFU.id

Indeks Berita

Korupsi Minyak Mentah: Alfian Nasution dan Hanung Budya Dihukum 6 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar

Sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina (Persero) mulai memasuki babak akhir. Dari 8 terdakwa, dua di antarnya telah dijatuhi hukuman oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, pada Selasa (12/5/2026). Kedua terdakwa itu adalah Direktur Utama Pertamina Niaga tahun 2021-2023, Alfian Nasution dan Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Hanung Budya Yuktyanta tahun 2012-2014. Keduanya divonis hukuman 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar

Korupsi Minyak Mentah: Alfian Nasution dan Hanung Budya Dihukum 6 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar

Pengujian UU APBN 2026 Dibatalkan, Keluhan Masyarakat Terhadap MBG Terabaikan

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan penarikan kembali atau pencabutan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 menyoal tentang pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sidang pengucapan ketetapan nomor 127/PUU-XXIV/2026 dipimpin Ketua MK Suhartoyo didampingi oleh hakim konstitusi lainnya di ruang sidang pleno, Gedung 1 MK, Jakarta, Selasa, (12/5/26). “Terhadap permohonan 127/PUU-XXIV/2026 mah

Pengujian UU APBN 2026 Dibatalkan, Keluhan Masyarakat Terhadap MBG Terabaikan

Delapan Bankir Bebas di Kasus Sritex, Kejagung Lawan Lewat Kasasi

Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung mengajukan kasasi atas vonis bebas terhadap delapan pejabat bank pada kasus dugaan korupsi pemberian kredit bagi PT Sri Rejeki Isman (Sritex) yang merugikan negara sekitar Rp1,3 triliun. “Per hari kemarin, tanggal 11 Mei, tim JPU telah melakukan, menyatakan kasasi terhadap putusan bebas tersebut,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna di Jakarta, Selasa, (12/5/2026). Ia menjelaskan bahwa JPU bisa mengajukan kasa

Delapan Bankir Bebas di Kasus Sritex, Kejagung Lawan Lewat Kasasi

Mantan Polisi Pembunuh Mahasiswi ULM Divonis 12 Tahun, Lebih Ringan dari Tuntutan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin menjatuhkan vonis 12 tahun penjara kepada terdakwa Muhammad Seili, mantan anggota Polri yang terlibat kasus pembunuhan mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat (ULM), dalam sidang putusan yang digelar Selasa, (12/5/2026). Ketua Majelis Hakim Asni Meriyenti dalam amar putusannya menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dakwaan kesatu subsidair. “Menyatakan terdakwa Muhammad Seili telah

Mantan Polisi Pembunuh Mahasiswi ULM Divonis 12 Tahun, Lebih Ringan dari Tuntutan

Kerugian Negara Triliunan, Eks Bos Pertamina Divonis 6 Tahun Tanpa Uang Pengganti

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga (PPN) periode 2021–2023 Alfian Nasution divonis pidana penjara 6 tahun setelah terbukti terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) periode 2013–2024. “Menyatakan terdakwa Alfian Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primer penuntut umum,” kata Hakim Ketua Adek Nurhadi dalam sidang putusan di Pengadilan Tindak Pi

Kerugian Negara Triliunan, Eks Bos Pertamina Divonis 6 Tahun Tanpa Uang Pengganti

Truk Hilang Kendali Tewaskan 4 Orang, Sopir Jadi Tersangka

Kepolisian Resor Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) menetapkan sopir truk yang menyebabkan kecelakaan beruntun di Jalan Raya Padang Indarung pada Minggu (10/5/2026) sebagai tersangka. "Hari ini telah dilakukan gelar perkara terhadap peristiwa kecelakaan beruntun tersebut, hasilnya sopir truk ditetapkan sebagai tersangka," kata Kepala Seksi Humas Polresta Padang Ipda Wadhi, di Padang, Selasa, (12/5/26). Ia menjelaskan penetapan tersangka berdasarkan keterangan para saksi serta bukti-bukti yang

Truk Hilang Kendali Tewaskan 4 Orang, Sopir Jadi Tersangka

Jepang Siap Setop Ekspor Senjata Jika Dipakai untuk Agresi

Pemerintah Jepang akan mengambil langkah-langkah, termasuk menangguhkan pasokan komponen senjata, jika senjata Jepang yang diekspor ke negara lain digunakan untuk agresi terhadap negara ketiga, kata Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi, Selasa. "Jika dipastikan bahwa negara penerima menggunakan peralatan yang disediakan oleh Jepang, misalnya, untuk melakukan agresi terhadap negara lain; maka Jepang akan secara tegas menuntut negara itu untuk memperbaiki situasi, termasuk menghentikan pengg

Jepang Siap Setop Ekspor Senjata Jika Dipakai untuk Agresi

Menkeu Purbaya Tolak Tax Amnesty, Kecuali Ada Perintah Presiden

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, tidak akan menjalankan tax amnesty atau kebijakan pengampunan pajak selama dirinya menjabat, kecuali terdapat perintah langsung dari Presiden. “Kemarin saya ditanya, apakah tax amnesty ada lagi. Saya bilang, kecuali ada perintah dari presiden, saya tidak akan menjalankan tax amnesty selama saya jadi Menteri,” kata Purbaya dalam pelantikan delapan pejabat baru Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa

Menkeu Purbaya Tolak Tax Amnesty, Kecuali Ada Perintah Presiden

Kejagung Jerat Dirut PT TSHI, Suap Ketua Ombudsman Rp1,5 Miliar

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan pemilik sekaligus Direktur Utama PT TSHI berinisial LS sebagai tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) tahun 2013-2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna saat ditemui di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa penetapan tersangka ini usai penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menangkap LS pada Senin (11/5

Kejagung Jerat Dirut PT TSHI, Suap Ketua Ombudsman Rp1,5 Miliar

Gagal Tekan Rokok Ilegal, Tuntutan Reformasi Cukai Rokok Menguat

Praktisi kewirausahaan Khalilur Abdullah Sahlawiy atau akrab disapa Gus Lilur menilai pentingnya transformasi menyeluruh terhadap pelaku rokok ilegal agar masuk ke dalam sistem legal. “Negara harus membuka ruang transformasi. Pengusaha rokok ilegal harus diarahkan masuk ke jalur legal, bukan hanya ditindak,” ujar Gus Lilur dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa. Menurutnya, pendekatan penindakan saja tidak akan cukup menyelesaikan persoalan jika tidak dibarengi dengan jalur transisi yang real

Gagal Tekan Rokok Ilegal, Tuntutan Reformasi Cukai Rokok Menguat