Indeks Berita

Dipanggil Lagi, Dito Ariotedjo Kembali Diperiksa KPK dalam Kasus Kuota Haji

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo kembali memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji Indonesia tahun 2023–2024. Dito tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/6/2026), sekitar pukul 09.58 WIB. Ia menyebut hanya menerima surat panggilan pemeriksaan terkait perkara kuota haji dan tidak membawa dokumen tambahan. “Hari ini undangan saja terkait dengan kasus haji,” ujar Dito sebelum menjalani pemeriksaan. KP

1 bulan lalu

Lima Nyawa Melayang, Latsarmil Kopdes Merah Putih Tetap Berlanjut

Meninggalnya lima peserta selama mengikuti latihan dasar militer (latsarmil) Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) tidak membuat pemerintah menghentikan pelatihan calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, mengatakan pelatihan tetap dilanjutkan karena pemerintah membutuhkan para calon manajer agar segera bertugas menjalankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Namun, berbagai masukan dan has

1 bulan lalu

Ford Akui AI Tak Cukup Jaga Mutu Mobil, Rekrut Lagi 350 Engineer Senior

Ford mengakui penggunaan kecerdasan buatan dan sistem pemeriksaan kualitas otomatis belum cukup mencegah masalah pada kendaraan. Produsen mobil asal Amerika Serikat itu kemudian merekrut dan menarik kembali sekitar 350 engineer berpengalaman, termasuk mantan pegawai Ford serta tenaga teknis dari perusahaan pemasok. Langkah itu diambil setelah Ford menemukan sejumlah persoalan desain dan komponen tidak dapat diantisipasi hanya dengan memasukkan data serta persyaratan teknis ke dalam sistem AI. En

1 bulan lalu

Hasil Evaluasi Latsarmil Kopdes: Nama Diganti Jadi Latihan Bela Negara dan Manajerial

Kementerian Pertahanan mengganti istilah Latihan Dasar Kemiliteran atau Latsarmil dalam pelatihan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Pelatihan itu kini berubah nama menjadi Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial. Perubahan tersebut disebut sebagai hasil evaluasi setelah program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI menjadi sorotan menyusul meninggalnya lima peserta. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Rico Ricar

1 bulan lalu

TBC Menyebar di Lapas Overkapasitas, 272 Ribu Warga Binaan Mulai Disaring

Penularan tuberkulosis (TBC) di lembaga pemasyarakatan menjadi sorotan pemerintah. Kondisi lapas dan rutan yang padat dinilai membuat penyakit tersebut lebih mudah menyebar di antara warga binaan. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan angka prevalensi TBC di lapas pada 2025 sempat mencapai 3,64 persen. Dari total 218.962 warga binaan, terdapat 7.972 kasus aktif TBC. “Angka prevalensi yang tinggi ini terjadi salah satunya karena situasi lapas rutan Indonesia saat ini menga

1 bulan lalu

Gugatan Pilkada Melalui DPRD Ditolak MK, Pemilihan Kepala Daerah Tetap Secara Langsung

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat setelah menolak gugatan empat mahasiswa yang meminta penegasan terhadap frasa “secara langsung dan demokratis” dalam Undang-Undang Pilkada. Permohonan Nomor 195/PUU-XXIV/2026 yang diajukan Vendy Setiawan, Lala Komalawati, Susi Lestari, dan Afifah Nabila Putri dinyatakan tidak dapat diterima. Mahkamah menilai para pemohon tidak mampu membuktikan adanya kerugian konstitusional yang nyat

1 bulan lalu

Desakan Buruh Menguat, Pemerintah Kaji Ulang Pajak Jaminan Hari Tua

Wacana penghapusan pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) mulai mendapat respons pemerintah. Kementerian Keuangan membuka peluang mengevaluasi aturan tersebut setelah muncul tuntutan buruh yang menilai pemotongan pajak JHT memberatkan dan berpotensi menjadi pajak berganda. Saat ini, manfaat JHT yang dicairkan sekaligus dikenai Pajak Penghasilan (PPh) final 0 persen untuk nilai bruto hingga Rp50 juta dan 5 persen untuk nilai di atas Rp50 juta sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009.

1 bulan lalu

Jelang Sidang Putusan, Nadiem: Saya Tidak Pernah Menyesal Pernah Mengabdi kepada Negara

Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mengungkapkan dirinya siap menghadapi hasil keputusan dari majelis hakim dan menyatakan dirinya tak pernah menyesal pernah mengabdi kepada negara. Pernyataan tersebut ia sampaikan jelang sidang putusan kasus korupsi Chromebook tahun 2020-2022 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026). Terdakwa perkara tersebut menyebut, dirinya tidak akan naif dan turut menyadari adanya kemungkinan pu

1 bulan lalu

KPK Ancam Berikan Sanksi Bagi Pejabat yang Belum Lapor LHKPN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menjatuhkan sanksi kepada jajaran manajemen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Lembaga antirasuah itu mengungkap, hingga akhir Juni 2026, masih ada sejumlah pejabat BUMN yang menunggak laporan kekayaan tersebut sejak periode per 31 Maret lalu. Hal itu disampaikan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, usai bertemu dengan Chief Operating Officer (COO) Danantara, Don

1 bulan lalu

Tiga Partai Besar Siap Hukum Anggota DPRD yang Intimidasi Dokter Icha

Tiga partai besar yang meliputi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengumumkan akan menjalankan sanksi terhadap anggota DPRD Timor Tengah Utara (TTU) yang diduga terlibat intimidasi terhadap Dr. Elisa Princilia Utami Pakaenoni, atau Dokter Icha, yang berakhir dengan bunuh diri. Tiga anggota DPRD TTU yang menjadi sorotan adalah Theresius Lazakar dari Golkar, Norbertus Tubani atau yang juga dikenal sebagai Robert Tubani

1 bulan lalu