AFU.id

Indeks Berita

Akademisi Dilaporkan karena Kritik Pemerintah, Tak Otomatis Dipidana

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa akademisi bebas mengkritik kebijakan pemerintah karena hal itu tidak dilarang. "Kalau akademisi, dia bebas saja untuk mengkritik pemerintah, ya, tidak ada yang melarang, tidak ada yang menghalang-halangi hal itu," kata Yusril di Jakarta, Rabu, (22/4/26) saat merespons pelaporan terhadap Feri Amsari dan Ubedilah Badrun. Mengenai sebagian akademisi yang menyampaikan kritik bersta

Akademisi Dilaporkan karena Kritik Pemerintah, Tak Otomatis Dipidana

Kontainer Pendingin Rusak, 4,1 Ton Buah dan Jamur Dimusnahkan

Badan Karantina Indonesia (Barantin) melalui Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua memusnahkan komoditas pangan yang tidak layak dikonsumsi. Komoditi yang dimusnahkan itu terdiri atas 4,09 ton buah segar dan 100 kg jamur enoki asal Surabaya, Jawa Timur yang kondisinya rusak saat tiba di pelabuhan tujuan. "Rusaknya komoditi itu karena kontainer berpendingin dalam perjalanan mengalami kerusakan," kata Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Karantina Papua, Krisna Dwiharniati, di Jayapura ,

Kontainer Pendingin Rusak, 4,1 Ton Buah dan Jamur Dimusnahkan

DPRRI: Perlu Dilakukan Tes pada Menu MBG dan Ada Standar Kebersihan Alat

Komisi IX DPR RI meminta pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memasang label khusus batas waktu aman konsumsi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). "Label itu bisa dipasang di ompreng MBG sehingga penerima manfaat tahu kapan batas waktu (jam) aman untuk mengonsumsi makanan tersebut," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh setelah mengecek dapur SPPG Polresta Tanjungpinang di Jalan Rumah Sakit Kota Tanjungpinang, Kepri, Kamis pagi.

DPRRI: Perlu Dilakukan Tes pada Menu MBG dan Ada Standar Kebersihan Alat

Huntara Penyintas Banjir Aceh Tamiang Dikejar Rampung dalam 5 Hari

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengingatkan pengembang pembangunan rumah hunian sementara penyintas banjir bandang di Aceh Tamiang, Aceh tentang keharusan menyelesaikan pekerjaan dalam lima hari ke depan. Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, (23/4/26) dia menegaskan bahwa pembangunan itu harus dipastikan rampung kurang dari seminggu ini sehingga bisa ditempati oleh penyintas bencana, khususnya rumah huntara di Desa Sukajadi, Kecamatan Karang Baru, Ace

Huntara Penyintas Banjir Aceh Tamiang Dikejar Rampung dalam 5 Hari

Sembilan Kecamatan di Jaksel dan Jaktim Masuk Kategori Rawan Longsor

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi rawan longsor di Jakarta Selatan (Jaksel) dan Jakarta Timur (Jaktim) sebagai upaya mitigasi bencana saat musim hujan. “Kami sudah sering melakukan susur sungai, terutama di Ciliwung, untuk memetakan dan mengamati titik-titik yang berpotensi longsor, serta berkoordinasi dengan pihak kelurahan,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan saat ditemui di Jakarta Sel

Sembilan Kecamatan di Jaksel dan Jaktim Masuk Kategori Rawan Longsor

Keamanan Pariwisata Masih Lemah, Asuransi Wisata Mulai Diterapkan

Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kementerian Koordinator Perekonomian Dida Gardera menekankan bahwa pengembangan ekosistem asuransi pariwisata adalah langkah konkret dalam menjalankan Undang-Undang (UU) Kepariwisataan serta Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025. “Pengembangan ekosistem asuransi pariwisata adalah langkah konkret dalam menjalankan UU maupun Permenpar tersebut,” ucapnya dalam agenda Focus Group Discussion (FGD) Pilot Project Labuan Bajo,

Keamanan Pariwisata Masih Lemah, Asuransi Wisata Mulai Diterapkan

El Nino Picu Kemarau Ekstrem, Modifikasi Cuaca Disiapkan

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyiapkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) hingga pengelolaan air di lahan gambut untuk menghadapi fenomena El Nino yang diprediksi mengakibatkan kemarau ekstrem dengan curah hujan sangat rendah di Indonesia. "OMC ini berkembang setelah tahun 2023 dan hari ini sudah menjadi protokol penanganan memperpanjang curah hujan dan penyediaan air untuk membasahi daerah bawahnya. Kemudian dari sisi lapangan, kita akan melakukan tindakan permanen penanggulangan kanal, yang

El Nino Picu Kemarau Ekstrem, Modifikasi Cuaca Disiapkan

Gunung Lewotobi Erupsi Enam Kali, Status Waspada

Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, mengalami erupsi sebanyak enam kali terhitung sejak Selasa (21/4) malam hingga Rabu siang, sebagaimana dilaporkan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Plt. Kepala Badan Geologi Lana Saria dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (22/4/26), mengatakan rangkaian erupsi tersebut terekam dengan tinggi kolom abu yang bervariasi antara 300 meter hingga 1.200 meter di atas puncak. Erupsi terbaru terjadi pa

Gunung Lewotobi Erupsi Enam Kali, Status Waspada

Proses Mandek, Kejari Dompu Gandeng Inspektorat Telusuri Laporan Anggaran Fiktif PKK

Kejaksaan Negeri Dompu, Nusa Tenggara Barat, menggandeng inspektorat untuk menelusuri potensi kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan korupsi anggaran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tahun 2022–2023. Kepala Seksi Intelijen Kejari Dompu Danny Curia Novitawan, melalui sambungan telepon, Selasa, mengatakan langkah tersebut dilakukan setelah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB menyatakan tidak dapat menindaklanjuti audit penghitungan kerugian keuangan

Proses Mandek, Kejari Dompu Gandeng Inspektorat Telusuri Laporan Anggaran Fiktif PKK

Buntut Dualisme PBB NTB, Nadirah Didepak dari Kursi Ketua DPW

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Nusa Tenggara Barat menegaskan bahwa surat keputusan (SK) pembekuan kepengurusan DPW PBB NTB di bawah Ketua Nadirah tidak sah. “Tidak ada yang perlu kami sampaikan sebenarnya. Namun karena ada pemberitaan terkait SK pembekuan DPW PBB NTB, kami perlu klarifikasi agar tidak terjadi penggiringan opini yang tidak tepat,” ujar Sekretaris Wilayah DPW Partai Bulan Bintang (PBB) Nusa Tenggara Barat, Muhlis Hasim di Mataram, Selasa. Ia mengatakan DP

Buntut Dualisme PBB NTB, Nadirah Didepak dari Kursi Ketua DPW