AFU.id

Indeks Berita

Tenaga Pendamping Minim, Akselerasi Perhutanan Sosial Nasional Terancam Berjalan Lambat

Pelaksanaan program perhutanan sosial di tingkat tapak rawan berjalan lambat akibat minimnya jumlah tenaga pendamping lapangan. Kelangkaan aparatur pengawas itu telah menghambat pemanfaatan lahan konservasi untuk program pengentasan kemiskinan ekstrem daerah. Melansir website Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (Kemenhut RI), Minggu (12/7/2026), penataan akses kelola hutan rakyat terus menjalani evaluasi secara berkala. Evaluasi berkala itu berbarengan dengan peninjauan ekosistem pesisir di

Tenaga Pendamping Minim, Akselerasi Perhutanan Sosial Nasional Terancam Berjalan Lambat

Modal Nelayan Terbatas, Dukungan Fasilitas KKP Didesak Tepat Sasaran

Kelangkaan modal usaha di wilayah pesisir menuntut percepatan intervensi nyata dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI). Persoalan manajemen tata kelola koperasi nelayan yang buruk berisiko memicu kegagalan pemanfaatan fasilitas ekonomi yang telah negara bangun. Melansir website KKP RI, Minggu (12/7/2026), pembekalan teknis bagi pengelola komunal kini mulai bergulir secara intensif di Jakarta. Langkah taktis itu mengarah untuk mengoptimalkan operasional dari ragam fasi

Modal Nelayan Terbatas, Dukungan Fasilitas KKP Didesak Tepat Sasaran

Bencana Hidrometeorologi Lumpuhkan Pesisir, Efektivitas Bantuan Alat Berat KKP RI Diuji

Kerusakan tambak budidaya akibat bencana hidrometeorologi memicu tingginya desakan alokasi fasilitas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI). Hambatan pembersihan material longsor berisiko memperpanjang masa kelumpuhan ekonomi para pembudidaya ikan lokal. Melansir website KKP RI, Minggu (12/7/2026), sebanyak 12 unit excavator mulai tersalurkan ke tiga provinsi. Pengiriman sarana mekanis berskala besar itu terkonsentrasi untuk merehabilitasi jaringan kolam dan saluran

Bencana Hidrometeorologi Lumpuhkan Pesisir, Efektivitas Bantuan Alat Berat KKP RI Diuji

Di Tengah Isu Rivalitas Kejagung Vs Polri, ST Burhanuddin dan Listyo Sigit Terlihat Akrab di Harkopnas

Di tengah sorotan publik atas dinamika hubungan antara Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), ada momen kebersamaan yang unik pada peringatan puncak Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Minggu (12/7/2026). Lima pimpinan lembaga pertahanan, keamanan, dan penegak hukum negara tampak kompak menghadiri acara tersebut. Mereka adalah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Jaksa Agung ST Burha

Di Tengah Isu Rivalitas Kejagung Vs Polri, ST  Burhanuddin dan Listyo Sigit Terlihat Akrab di Harkopnas

Kebocoran Anggaran Infrastruktur Marak, Target Indonesia Jadi Lumbung Pangan Dunia Terancam Gagal

Target Indonesia menjadi lumbung pangan dunia rawan menghadapi kegagalan, akibat buruknya tata kelola pembagian air irigasi di tingkat daerah. Ketimpangan pasokan air bagi para produsen pertanian berisiko memicu penurunan produktivitas komoditas pangan nasional secara masif. Melansir presidenri.go.id , Minggu (12/7/2026), peresmian lima infrastruktur pengairan strategis menjadi momentum dalam mengevaluasi kesiapan ketahanan agraris. Langkah penuntasan sarana penampung air itu berpusat di Bendung

Kebocoran Anggaran Infrastruktur Marak, Target Indonesia Jadi Lumbung Pangan Dunia Terancam Gagal

Cak Imin Minta PBNU Ganti Pemimpin, Sindir Lima Tahun Tanpa Perubahan

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mendesak adanya pergantian kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menjelang Muktamar ke-35 NU. Ia menilai PBNU membutuhkan ketua umum baru yang lebih segar dan mampu membawa perubahan. “Ya, pemimpin yang baru. Saat ini butuh pemimpin baru yang fresh karena yang lama sudah lima tahun enggak ada perubahan,” kata Cak Imin di Kemang, Jakarta, Minggu (12/07/26). Pernyataan tersebut menjadi sindiran terbuka terhadap kepemimpinan Ketua Umum PB

Cak Imin Minta PBNU Ganti Pemimpin, Sindir Lima Tahun Tanpa Perubahan

Luncurkan Gerakan Ruang Aman, Menag: Wibawa Guru Tak Dibangun dari Rasa Takut Anak

Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan kewibawaan guru tidak boleh dibangun melalui rasa takut anak di tengah upaya pemerintah mencegah kekerasan di pesantren dan madrasah. Pernyataan itu disampaikan Nasaruddin saat peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah, Depok, Minggu (12/7/2026). “Kepada para pendidik, kewibawaan guru tidak pernah dibangun di atas rasa takut anak. Kewibawaan dibangun di atas ilmu, keteladanan, dan kasih sayang,

Luncurkan Gerakan Ruang Aman, Menag: Wibawa Guru Tak Dibangun dari Rasa Takut Anak

Cegah Kekerasan Anak, Pesantren Jadi Titik Awal Gerakan RANA

Pemerintah memulai penerapan Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA dari pesantren dan madrasah sebagai upaya mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak. Gerakan tersebut diluncurkan di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah, Depok, Minggu (12/7/2026), melalui kerja sama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Agama, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaa

Cegah Kekerasan Anak, Pesantren Jadi Titik Awal Gerakan RANA

Resmikan Akomodasi Baru, Wamenpar Dorong Mandalika Perkuat Sport Tourism

Pembangunan yang dilaksanakan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika diharapkan dapat mendorong perputaran ekonomi yang berdampak langsung bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) pada umumnya, kata Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa. Ni Luh menyampaikan hal itu saat meresmikan akomodasi baru Sade Social Space guna memperkuat pengembangan sport tourism di The Mandalika, NTB. Ia mengatakan Mandalika telah menjadi kawasan pariwisata prioritas yang diharapkan terus tumbuh lewat in

Resmikan Akomodasi Baru, Wamenpar Dorong Mandalika Perkuat Sport Tourism

Bukan Soal Komisi, Menteri UMKM Ungkap Penyebab Penghasilan Ojol Menurun

Penurunan penghasilan yang dirasakan sebagian pengemudi ojek online (ojol) dalam satu pekan terakhir bukan disebabkan oleh perubahan skema pembagian komisi, melainkan karena masa libur sekolah dan libur perkuliahan, kata Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman. Maman menegaskan pendapatan ojol tidak turun setelah pemberlakuan kebijakan pembagian komisi 92 persen untuk driver dan 8 persen untuk aplikator. Ia mengaku telah mengonfirmasi 19 komunitas dan asosiasi ojol dari b

Bukan Soal Komisi, Menteri UMKM Ungkap Penyebab Penghasilan Ojol Menurun