Indeks Berita

Upaya Kemenag Cegah Penyebaran Budaya LGBTQ di Sekolah, Siapkan Materi Khusus untuk Siswa

Kementerian Agama tengah menyiapkan materi khusus untuk mencegah penyebaran budaya lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer atau LGBTQ di lingkungan sekolah. Materi tersebut akan ditujukan kepada peserta didik dengan pendekatan yang disesuaikan berdasarkan usia dan jenjang pendidikan. Kemenag juga masih mengkaji mata pelajaran yang akan digunakan untuk menyampaikan materi tersebut. Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafii mengatakan materi pencegahan itu dapat dimasukkan ke dalam pelajara

1 bulan lalu

Mengurai Akar Masalah Pecah Kongsi antara Kepala Daerah dan Wakilnya

Fenomena perseteruan antara kepala daerah dan wakilnya bukan lagi sekadar persoalan hubungan personal atau konflik politik pasca-pilkada. Peristiwa ini terus berulang, bahkan dipertontonkan di muka publik. Sebetulnya, ada persoalan yang mendasar, yaitu soal kaburnya pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Aturan mengenai itu, dinilai belum sepenuhnya jelas dan menyisakan celah kekosongan aturan. Persoalan itu mengemuka dalam diskusi Podcast Akbar Faizal Uncensored yang me

1 bulan lalu

Sema UGM Desak KPK Ambil Alih Penanganan Kasus Febrie dari Kejagung, Ini Landasan Hukumnya

Transformasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Serikat Mahasiswa (Sema) Universitas Gadjah Mada (UGM) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah dari Kejaksaan Agung (Kejagung). Desakan itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Sema UGM, Mesa, saat mendatangi gedung KPK bersama sejumlah massa aksi untuk menyuarakan keprihatinan terhadap kondis

1 bulan lalu

40 Saksi Bakal Diperiksa, Jaksa KPK Tegaskan Larangan Pengondisian di Sidang Korupsi Bea Cukai

Peringatan keras dilayangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Jaksa mewanti-wanti agar tidak ada pihak internal Bea Cukai maupun pihak luar yang nekat mengondisikan keterangan saksi selama proses persidangan berlangsung. Peringatan itu disampaikan Jaksa KPK Takdir dalam pernyataan pembuka atau opening statement sidang terdakwa manta

1 bulan lalu

BPN, BUMN, hingga Kepolisian Susul Pemda sebagai Sumber Aduan Maladministrasi Terbanyak

Pemerintah daerah (Pemda) dinyatakan menjadi sumber aduan maladministrasi pelayanan publik terbanyak yang diterima Ombudsman Republik Indonesia (RI), dengan proporsi mencapai hampir 50 persen dari keseluruhan laporan. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, dalam acara Entry Meeting Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik, Selasa (14/7/2026). Dalam acara tersebut, ia menyebut data itu belum dirinci lebih lanjut, apakah didominasi laporan di

1 bulan lalu

Kemenhaj Minta Dana Awal Rp4 Triliun untuk Layanan Haji 2027, Tunggu Lampu Hijau DPR

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengajukan permohonan kepada Komisi VIII DPR RI agar Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyalurkan uang muka sekitar Rp4,01 triliun untuk mengamankan kontrak layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Dana tersebut dibutuhkan sebagai pembayaran awal yang diwajibkan Pemerintah Arab Saudi dalam proses pemesanan layanan jemaah haji. Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menjelaskan kebutuhan dana awal itu mencapai 858.743.189,64 riyal Arab Saudi

1 bulan lalu

Cak Imin Sindir Lima Tahun Tak Ada Perubahan, Gus Yahya Nyatakan Maju Lagi Jadi Ketum PBNU

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya memastikan akan kembali mencalonkan diri sebagai ketua umum dalam Muktamar ke-35 NU. Keputusan tersebut disampaikan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Gus Yahya yang dimulai setelah Muktamar ke-34 NU di Lampung pada Desember 2021. Gus Yahya mengumumkan rencana pencalonannya di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (14/7/2026). Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan alasan ingin kembali memimpin PBNU untuk periode berik

1 bulan lalu

Dapat Suntikan Rp539 Miliar dari Perusahaan Jepang, Indonesia Bangun Ekosistem Produk Obat Derivat Plasma

Pemerintah Republik Indonesia (RI) bersiap membangun ekosistem Produk Obat Derivat Plasma (PODP). Targetnya, sejumlah bank plasma akan mulai beroperasi secara resmi di tanah air pada 2027 mendatang. Melansir website Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Selasa (14/7/2026), Pemerintah bekerjasama dengan perusahaan asal Jepang untuk mengeksekusi proyek tersebut. Mereka adalah Takeda, perusahaan biofarmasi global yang mempunyai jaringan bank plasma BioLife. Kemenkes RI pun telah menandatangani kerja

1 bulan lalu

Baru Disumpah dan Dapat Pertanyaan Pertama, Bupati Gowa Walk Out dari Sidang Hak Angket

Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang memilih walk out dari sidang pemeriksaan Panitia Khusus Hak Angket DPRD Gowa tidak lama setelah diambil sumpah dan mendapatkan pertanyaan pertama, Selasa (14/7/2026). Husniah meninggalkan ruang sidang setelah permintaannya agar seluruh anggota Pansus menyampaikan pertanyaan sekaligus tidak disetujui. Pansus tetap mempertahankan mekanisme tanya jawab secara bergantian. Sidang berlangsung di ruang rapat lantai dua Kantor DPRD Gowa, Kecamatan Somba Opu, Sulawesi

1 bulan lalu

Profil Kuntadi: Eks Kajati Jatim yang Diisukan Bakal Gantikan Febrie Adriansyah

Surat usulan rahasia dari Jaksa Agung bernomor SR-5/A/JA/07/2026 tertanggal 13 Juli 2026 yang beredar terbatas di kalangan wartawan, menyebutkan nama Dr. Kuntadi, S.H., M.H. diusulkan untuk menggantikan Febrie Adriansyah sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Saat ini, Kuntadi menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Jika usulan ini disetujui Presiden, maka akan terjadi mutasi berantai di lingkungan Kejaksaan Agung. Berikut profil sosok yang belakangan menjadi sorota

1 bulan lalu