AFU.id

Indeks Berita

Antrean BBM di Sumut Bukan karena Kuota, Distribusi Jadi Masalah Utama

Kendala operasional distribusi memicu antrean solar dan Pertalite di sejumlah SPBU di Sumatra Utara. BPH Migas menyatakan kuota kedua jenis BBM tersebut masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Pertamina kemudian meningkatkan pasokan hingga 120–125 persen untuk mempercepat normalisasi. BPH Migas memeriksa data penyaluran solar dan Pertalite setelah antrean muncul di sejumlah SPBU. Anggota Komite BPH Migas Fathul Nugroho menjelaskan hasil pemeriksaan tersebut. “Realisasi ini masih di bawah rata-rata

Antrean BBM di Sumut Bukan karena Kuota, Distribusi Jadi Masalah Utama

“Si Bolu Ketan” Dikaitkan dengan Perkara Batu Bara, Anggota Komisi VI Pertanyakan Dasar Tuduhan

Polemik dugaan korupsi distribusi batu bara untuk pembangkit listrik merembet ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus meminta pengusutan dimulai dari Menteri ESDM yang ia juluki “Si Bolu Ketan”. Pernyataan tersebut memicu tanggapan dari Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih atau Demer. Menanggapi seruan tersebut, Demer mempertanyakan dasar yang digunakan untuk mengaitkan Bahlil dengan perkara batu bara. Ia menilai jabatan

“Si Bolu Ketan” Dikaitkan dengan Perkara Batu Bara, Anggota Komisi VI Pertanyakan Dasar Tuduhan

Awasi Ketat Pelabuhan Penyeberangan, ASDP Terapkan One Gate System Mulai Pekan Depan

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mempercepat sterilisasi enam pelabuhan penyeberangan melalui transformasi layanan berbasis digital guna meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban, serta kualitas pelayanan bagi seluruh pengguna jasa nasional. Langkah ini merupakan bagian dari perubahan mendasar dalam tata kelola operasional ASDP secara keseluruhan, bukan sekadar pengaturan akses keluar-masuk pelabuhan semata. Direktur Operasional dan Transformasi ASDP, Rio Lasse, memastikan seluruh proses i

Awasi Ketat Pelabuhan Penyeberangan, ASDP Terapkan One Gate System Mulai Pekan Depan

KUHP Baru Jalan tapi Aturan Turunannya Mandek, Akademisi: Bentuk Tim Pakar Sekarang

Guru Besar Ilmu Hukum Konstitusi Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan, Prof. Andi Muhammad Asrun, menyarankan pemerintah melalui Kementerian Hukum membentuk tim pakar guna mempercepat terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. "Menteri Hukum itu harus menunjuk tim pakar," ujarnya dikutip Sabtu (18/7/2026). Menurutnya, PP KUHP mendesak diterbitkan sebagai pedoman aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan KUHP baru tersebu

KUHP Baru Jalan tapi Aturan Turunannya Mandek, Akademisi: Bentuk Tim Pakar Sekarang

Mensos Minta Orang Tua Siswa Sekolah Rakyat Berjanji Lepas dari Bansos

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta para orang tua siswa Sekolah Rakyat berjanji untuk segera mandiri dan lepas dari ketergantungan bantuan sosial (bansos). Permintaan ini disampaikan lewat sebuah ikrar bersama dalam acara Open House Sekolah Rakyat di Pasuruan, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026). "Keluarga yang tidak bergantung lagi pada bansos," ucapnya. Selain fasilitas pendidikan bagi anak-anak mereka, para orang tua siswa nantinya juga akan mendapat sejumlah program pemb

Mensos Minta Orang Tua Siswa Sekolah Rakyat Berjanji Lepas dari Bansos

Kemensos Sisir Ribuan Rumah Tak Layak Huni Orang Tua Siswa Sekolah Rakyat di Jabar

Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memverifikasi kondisi rumah tak layak huni milik orang tua siswa Sekolah Rakyat (SR) yang diusulkan menerima program bedah rumah di Jawa Barat. Proses verifikasi ini mencakup pengecekan kelayakan penerima bantuan, baik dari aspek fisik bangunan maupun kelengkapan dokumen pendukung. Staf Khusus Menteri Sosial, Ishaq Zubaedi Raqib, mengatakan proses ini tak lepas dari berbagai tantangan teknis di lapangan yang

Kemensos Sisir Ribuan Rumah Tak Layak Huni Orang Tua Siswa Sekolah Rakyat di Jabar

Sederet Alasan Kuasa Hukum agar Eks Jampidsus Febrie Adriansyah tak Ditahan Kejagung

Tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mengungkapkan sederet alasan yang mendasari permohonan penangguhan penahanan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung). Permohonan ini diajukan usai kliennya resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi yang menjeratnya. Tim hukum menilai seluruh syarat normatif untuk tidak menahan Febrie sudah terpenuhi dan semestinya bisa diterima penyidik. Kuasa hukum Febrie, M. Farizi, menegaskan langkah penahanan ba

Sederet Alasan Kuasa Hukum agar Eks Jampidsus Febrie Adriansyah tak Ditahan Kejagung

Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini, Sabtu 18 Juli 2026: Bogor Hujan, Lainnya Cerah dan Berawan

Berikut prakiraan cuaca di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada hari ini, Sabtu, 18 Juli 2026. Informasi ini tentu sangat penting bagi yang akan menjalani aktivitas, terutama di luar ruangan. Apalagi, keadaan udara dapat memengaruhi kesehatan fisik dan mental serta suasana hati ( mood ) seseorang. Berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dua dari 13 kabupaten/kota di Jabodetabek berpotensi diguyur hujan. Keduanya adalah Kota dan

Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini, Sabtu 18 Juli 2026: Bogor Hujan, Lainnya Cerah dan Berawan

Hotman Paris Pastikan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Tak Ditahan Usai Diperiksa

Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah (FA) dipastikan tidak menjalani penahanan usai merampungkan pemeriksaan perdana sebagai tersangka di Kejaksaan Agung (Kejagung). Kepastian ini disampaikan kuasa hukum Febrie, Hotman Paris Hutapea, di Gedung Bundar Kejagung, Jumat (17/7/2026). "Kesimpulannya tidak ada penahanan," kata Hotman. Ia menyebut kliennya bersikap kooperatif dengan menjawab seluruh 18 pertanyaan yang diajukan tim penyidik sejak pagi hingga sore har

Hotman Paris Pastikan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Tak Ditahan Usai Diperiksa

Anggaran TNI-Polri Rp185 Triliun Terancam Dipangkas, Ini Alasan Prabowo

Presiden Prabowo Subianto membuka peluang memangkas anggaran pertahanan dan kepolisian demi menghilangkan kemiskinan dan kelaparan di Indonesia. Pemangkasan anggaran ini disampaikan Prabowo dalam acara Panen Raya Bersama TNI di Lanud Abdul Rachman Saleh, Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026). "Bila perlu anggaran pertahanan kita kurangi," kata Prabowo di hadapan jajaran personel TNI-Polri yang hadir. Ia menegaskan pemerintah akan terus menghemat dan mengefisienkan anggaran negara demi mengejar t

Anggaran TNI-Polri Rp185 Triliun Terancam Dipangkas, Ini Alasan Prabowo