AFU.id

Indeks Berita

Resmi Mulai 1 Juni Ekspor 3 Komoditas ini Harus Lewat DSI

Pemerintah mulai menerapkan pengawasan ekspor satu pintu untuk komoditas strategis nasional. Kebijakan itu berlaku mulai Senin, (1/6/2026). Tahap awal mencakup batu bara, minyak sawit mentah, dan ferro alloy. Eksportir tiga komoditas itu wajib melaporkan kegiatan ekspornya kepada PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Pada masa transisi, kegiatan ekspor tetap berjalan seperti biasa. Namun, dokumen ekspor harus dilaporkan kepada PT DSI. Pemerintah menyebut kebijakan ini dibuat untuk memperbaiki tata

Resmi Mulai 1 Juni Ekspor 3 Komoditas ini Harus Lewat DSI

Hasil Alam Indonesia Banyak Dinikmati Luar Negeri, Pemerintah Terapkan Ekspor Satu Pintu

Pemerintah akan memberlakukan kebijakan ekspor sumber daya alam (SDA) satu pintu. Presiden Prabowo Subianto mengatakan langkah tersebut bertujuan agar manfaat kekayaan alam Indonesia lebih banyak dinikmati di dalam negeri. Menurutnya, selama ini sebagian keuntungan dari pengelolaan SDA Indonesia masih banyak mengalir ke luar negeri dan tidak sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat di dalam negeri. "Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tingga

Hasil Alam Indonesia Banyak Dinikmati Luar Negeri, Pemerintah Terapkan Ekspor Satu Pintu

Bapanas Klaim Neraca Pangan Nasional Tetap Kuat di Tengah Gejolak Global

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan harga pangan pasca-Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi masih dalam kondisi terkendali. Pemerintah juga terus memperkuat berbagai program intervensi untuk menjaga stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat. Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bapanas Maino Dwi Hartono mengatakan kondisi pangan nasional saat ini relatif stabil meskipun situasi global masih dibayangi ketidakpastian akibat gejolak geopolitik yang berpotensi

Bapanas Klaim Neraca Pangan Nasional Tetap Kuat di Tengah Gejolak Global

Dinilai Menguntungkan, Purbaya Pede PT DSI Beri Dampak Positif Bagi Investor Pasar Modal

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap ekosistem pasar modal domestik. Kehadiran BUMN baru ini dinilai bakal menguntungkan para investor lewat penguatan transparansi dan kinerja keuangan emiten. Purbaya menjelaskan, implementasi sistem tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI secara otomatis akan menanamkan kedisiplinan yang ketat bagi para pelaku usaha dalam melapor

Dinilai Menguntungkan, Purbaya Pede PT DSI Beri Dampak Positif Bagi Investor Pasar Modal

KKP Perluas Akses Ekspor Perikanan ke China, 638 Unit Pengolahan Ikan Resmi Kantongi Izin

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil memperluas akses pasar ekspor produk perikanan nasional ke China. Langkah ini terealisasi setelah lebih dari 600 Unit Pengolahan Ikan (UPI) asal Indonesia resmi memperoleh nomor registrasi dan izin edar dari otoritas karantina Negara Tirai Bambu tersebut. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu) KKP, Ishartini, menjelaskan bahwa pihaknya bertindak sebagai competent authority (CA) jaminan mutu ikan In

KKP Perluas Akses Ekspor Perikanan ke China, 638 Unit Pengolahan Ikan Resmi Kantongi Izin

Kemenkeu Obral Insentif Pajak Hingga 0 Persen Bagi Eksportir yang Simpan Devisa di Dalam Negeri

Kementerian Keuangan resmi menerbitkan fasilitas perpajakan berupa insentif Pajak Penghasilan (PPh) hingga nol persen bagi para eksportir yang patuh menempatkan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 yang mengatur tentang perubahan ketiga atas tata kelola devisa ekspor sektor komoditas alam. “Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHE SDA di dalam negeri.

Kemenkeu Obral Insentif Pajak Hingga 0 Persen Bagi Eksportir yang Simpan Devisa di Dalam Negeri

Target Produsen Produk Halal Nomor 1 Dunia, Literasi Ekonomi Syariah jadi Hambatan

Pemerintah Republik Indonesia (RI) menargetkan posisi sebagai produsen produk halal nomor satu di dunia, bukan sekadar menjadi pasar konsumen. Melansir website Kementerian Agama (Kemenag) RI, Minggu (31/5/2026), ekonomi syariah Indonesia kini telah mencapai peringkat kedua global. “Ambisi kita sebagai negara Musim terbesar di dunia adalah menjadi produsen produk halal tertinggi,” ungkap Menteri Agama (Menag) RI, Nasaruddin Umar. “Ekonomi syariah kita sekarang urutan kedua dan insyaallah nanti bi

Target Produsen Produk Halal Nomor 1 Dunia, Literasi Ekonomi Syariah jadi Hambatan

Kementan Gandeng Satgas Pangan Polri Jaga Harga TBS Petani, Pemda Wajib Tegakkan Aturan

Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) menggandeng Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani sawit. Kementerian yang dipimpin oleh Andi Amran Sulaiman ini mewajibkan seluruh pemerintah daerah (pemda) di Indonesia untuk menegakkan aturan. Di sisi lain, Kementan RI turut mengumpulkan para pelaku industri sawit nasional untuk menyepakati langkah bersama menjaga stabilitas harga TBS. Para pe

Kementan Gandeng Satgas Pangan Polri Jaga Harga TBS Petani, Pemda Wajib Tegakkan Aturan

Tarik Investasi Global, Industri Pariwisata Akan Terapkan Prinsip ESG Berkelanjutan

Prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) kini menjadi instrumen vital untuk mendongkrak daya saing sektor pariwisata nasional. Melansir website Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (Kemenpar RI), Minggu (31/5/2026), Menteri Widiyanti Putri Wardhana menyatakan prinsip tersebut juga dapat menarik investasi asing. Hal tersebut karena investor dan mitra internasional kini tak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi semata. Akan tetapi, telah menyoroti keberlanjutan lingkungan hidup, dam

Tarik Investasi Global, Industri Pariwisata Akan Terapkan Prinsip ESG Berkelanjutan

139 Pabrik Teridentifikasi Curang, Industri Sawit Wajib Jaga Harga TBS Petani

Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) bergerak cepat mengumpulkan pelaku industri sawit nasional. Langkah tersebut demi mengawal stabilitas harga tandan buah segara (TBS) petani di tengah masa transisi kebijakan ekspor satu pintu. Langkah taktis tersebut merespons temuan 139 pabrik kelapa sawit (PKS) yang membeli komoditas kelapa sawit di bawah ketentuan pemerintah daerah. Kendati 16 PKS telah menaikkan tarif pembelian, Kementan RI tetap menuntut perluasan koreksi harga secara m

139 Pabrik Teridentifikasi Curang, Industri Sawit Wajib Jaga Harga TBS Petani