AFU.id

Indeks Berita

Dosen dan Hakim Terseret Kasus Kekerasan Daycare, Status Terancam Nonaktif

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Esti Wijayanti meminta agar seorang dosen perguruan tinggi negeri (PTN) berinisial CD yang disebut sebagai penasihat Yayasan Daycare Little Aresha di Yogyakarta yang merupakan daycare tempat kasus kekerasan anak dinonaktifkan dari kampusnya. Menurut dia, penonaktifan itu adalah langkah antisipasi bila yang bersangkutan terbukti terlibat dalam kasus kekerasan anak tersebut karena akan ada proses hukum yang dijalani. Selain itu, dia mengatakan ada seorang hakim yang jug

Dosen dan Hakim Terseret Kasus Kekerasan Daycare, Status Terancam Nonaktif

Kasus Stunting Masih Tinggi, Intervensi Pemerintah Belum Menjangkau Luas

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Wihaji mengatakan penanganan stunting atau kekerdilan yang dialami anak-anak harus melalui pendekatan terpadu yang menyentuh langsung keluarga sasaran. "Kita jangan sampai penanganan stunting itu dilakukan secara parsial," kata Wihaji saat menyerahkan bantuan kepada dua Keluarga Risiko Stunting (KRS) di Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak, Banten, Kamis, (30/4/26). Pemerintah hari in

Kasus Stunting Masih Tinggi, Intervensi Pemerintah Belum Menjangkau Luas

Wajib Halal Berlaku, Akses Bahan Baku Halal Masih Terbatas

Direktur Utama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM), Muti Arintawati menegaskan pentingnya penguatan rantai pasok halal dari hulu, khususnya sejak dari toko bahan baku bersertifikat halal, demi membangun ekosistem halal yang utuh. “Wujud nyata komitmen kami untuk terus mendampingi usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Karena bagi kami pemberdayaan UMK bukan hanya soal menampilkan sumber sertifikat halal, tetapi membekali para pelaku u

Wajib Halal Berlaku, Akses Bahan Baku Halal Masih Terbatas

Potensi Wisata Budaya Besar, Pemanfaatan Ekonomi Belum Maksimal

Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan bahwa kekayaan budaya Indonesia yang sangat besar bisa menjadi potensi penggerak sektor pariwisata berbasis budaya. Fadli Zon dalam keterangan yang dikonfirmasi dari Jakarta, Kamis, (30/4/26) mengatakan potensi wisata budaya Indonesia itu mulai dari keberadaan lukisan purba tertua di dunia yang berusia sekitar 67.800 tahun di Pulau Muna, hingga berbagai cagar budaya dan living heritage yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ia mengatakan bahwa kekayaa

Potensi Wisata Budaya Besar, Pemanfaatan Ekonomi Belum Maksimal

Inovasi Diklaim Jadi Motor Ekonomi, Peringkat Indonesia Justru Turun

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menegaskan bahwa penguatan ekosistem riset dan inovasi merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional. Arif dalam keterangan di Jakarta, Kamis, (30/4/26) menyatakan kemajuan ekonomi suatu negara tidak terlepas dari kekuatan riset, inovasi, dan kualitas sumber daya manusia. Di tengah perubahan global yang dinamis, inovasi menjadi faktor penentu daya saing bangsa. "Inovasi menjadi lokomotif baru pembangunan ekonomi. Karena itu, pen

Inovasi Diklaim Jadi Motor Ekonomi, Peringkat Indonesia Justru Turun

Panas Bumi Diklaim Gerakkan Ekonomi, Pemanfaatan Langsung Masih Minim

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan pemanfaatan panas bumi tak hanya untuk transisi energi, tetapi sebagai penggerak ekonomi baru untuk memberi manfaat nyata bagi masyarakat. “Energi baru terbarukan bukan hanya solusi teknis, tetapi juga penggerak ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Pengembangan SDM dan Kewirausahaan Benny Indra Batubara dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu, (29/4/26). Ia menjelaskan, pemanfa

Panas Bumi Diklaim Gerakkan Ekonomi, Pemanfaatan Langsung Masih Minim

Ratusan ASN Pelanggar Aturan Dinas Dikirim ke Nusakambangan untuk Pembinaan

Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Itjen Kemenimipas) melakukan pembinaan mental terhadap 365 pegawai yang menjalani sanksi hukuman disiplin di Pulau Nusakambangan. “Ini merupakan program yang baru pertama kali dilaksanakan oleh Kemenimipas, baik pegawai pemasyarakatan dan juga pegawai imigrasi yang terkena hukuman disiplin yang ditempa di Pulau Nusakambangan,” kata Inspektur Jenderal Kemenimipas Yan Sultra Indrajaya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, (30/4/26). Ia

Ratusan ASN Pelanggar Aturan Dinas Dikirim ke Nusakambangan untuk Pembinaan

Kebijakan Publik Perlu Analisis Mendalam, Penurunan Fokus ASN Jadi Risiko

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Stella Christie menegaskan pentingnya penguatan kemampuan berpikir mendalam (deep thinking) dan berpikir sistemik (system thinking) bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam menghadapi tantangan global di era digital. Dalam keterangan di Jakarta, Kamis, (30/4/26) Wamen Stella menekankan bahwa pembelajaran saat ini tidak lagi cukup berfokus pada akumulasi informasi, tetapi pada kemampuan memproses dan memaknai informasi secara

Kebijakan Publik Perlu Analisis Mendalam, Penurunan Fokus ASN Jadi Risiko

Absen Kerja dan Pelanggaran Disiplin, 71 ASN Berujung Pemecatan

Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Itjen Kemenimipas) RI menindak 774 pelanggaran disiplin aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan kementerian itu dalam dua tahun terakhir. "Dari jumlah itu, sebanyak 71 pegawai telah diberhentikan (pecat) akibat pelanggaran berat, dengan kasus di antaranya yaitu, tidak masuk kerja tanpa keterangan, serta pelanggaran ketentuan perkawinan dan perizinan," kata Itjen Kemenimipas Yan Sultra Indrajaya dalam konferensi pers di Gedung Kemeni

Absen Kerja dan Pelanggaran Disiplin, 71 ASN Berujung Pemecatan

Pekerja Informal Sulit Akses Rumah, Skema Pembiayaan Dipermudah

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan pekerja sektor informal dan pelaku UMKM harus difasilitasi agar bisa memiliki rumah. Dia menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden, bahwa negara harus hadir untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki penghasilan tidak tetap. “Inilah yang menjadi arahan Presiden, bahwa kepemilikan rumah tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat dengan gaji tetap. Masyarakat dengan penghasilan non

Pekerja Informal Sulit Akses Rumah, Skema Pembiayaan Dipermudah