Indeks Berita

Ratusan Dapur MBG Distop Permanen, Kalimantan hingga Papua Paling Banyak Kena Sanksi

Standar kebersihan dan sanitasi dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali disorot usai ratusan titik dinyatakan tidak layak beroperasi. Persoalan itu berujung pada penghentian permanen ratusan dapur yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Kebijakan penghentian permanen ini diumumkan Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Senin (27/7/2026). Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan penghentian operasional 833 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akibat pelanggaran standar yang

28 hari lalu

Kepala BGN Akui Tak Bisa Penuhi Janji Pimpinan Lama, Mitra Dapur MBG Terancam Rugi

Investasi pribadi mitra swasta dalam pembangunan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menghadapi ancaman kerugian. Sejumlah mitra bahkan disebut sampai menggadaikan rumah dan menanggung tagihan utang demi merealisasikan komitmen yang dijanjikan pimpinan BGN sebelumnya. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengakui skema keuntungan yang dijanjikan itu tidak bisa dipenuhi sepenuhnya di bawah kepemimpinannya. Sudaryono menegaskan pihaknya sangat menghargai langkah mitra yang telah

28 hari lalu

Ratusan Pegawai BGN Dipecat, dari Judi Online sampai Curi Dana Jadi Alasan

Praktik indisipliner dan penyimpangan anggaran di internal lembaga Badan Gizi Nasional (BGN) berujung sanksi massal. Ratusan pegawai dipecat dalam waktu singkat usai ditemukan sederet pelanggaran, mulai dari perjudian online (Pinjol) hingga penyalahgunaan dana operasional. BGN mengumumkan pemberhentian 261 pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sembilan pegawai berstatus ASN dan P3K akibat pelanggaran disiplin berat. Dari 261 pegawai yang diberhentikan, sebanyak 224 orang berstatus pegawai

28 hari lalu

Data Wajib Pajak Masuk Jangkauan Aparat, Koalisi Waspadai Penyalahgunaan untuk Pemerasan

Data dan informasi wajib pajak berpotensi masuk dalam jangkauan Babinsa dan Bhabinkamtibmas setelah keduanya dilibatkan dalam pengawasan perpajakan berbasis wilayah. Koalisi masyarakat sipil memperingatkan informasi tersebut dapat disalahgunakan untuk menekan atau memeras warga dan pemilik usaha. Pelibatan aparat tercantum dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Babinsa dan Bhabinkamtibmas ditempatkan sebagai bagian dari jej

28 hari lalu

Pajak Tekor Rp271 Triliun, Celios: Kejar Orang Kaya, Bukan Libatkan Babinsa ke Warung

Penerimaan pajak sepanjang 2025 hanya mencapai Rp1.917,6 triliun atau 87,6 persen dari target, menyisakan kekurangan sekitar Rp271 triliun. Center of Economic and Law Studies (Celios) meminta pemerintah menutup kekurangan tersebut dengan mengejar kepatuhan kelompok berkekayaan tinggi, bukan memperluas pengawasan hingga ke warung dan usaha kecil dengan melibatkan Babinsa serta Bhabinkamtibmas. Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menilai pedagang, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UM

28 hari lalu

Babinsa Dilibatkan Awasi Pajak lewat Surat Edaran, Prabowo Disomasi soal “Dwifungsi Baru”

Koalisi masyarakat sipil mensomasi Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan, dan Ketua DPR RI atas pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pengawasan wajib pajak. Koalisi menuntut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 dicabut karena dinilai memperluas peran aparat ke urusan sipil dan memunculkan “dwifungsi baru”. Somasi disampaikan dalam konferensi pers bertajuk “Pajak dalam Bayang-Bayang Aparat” di Jakarta, Senin (27/7/2026). Koalisi tersebut antara lain terdiri atas Ya

28 hari lalu

Isu-Isu di Seputar Pengunduran Diri Gubernur BI Perry Warjiyo Mulai dari Alarm Krisis, Independensi sampai Soal Cetak Uang

Pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memunculkan beragam isu di ranah publik. Mulai dari soal ancaman krisis moneter, sampai isu adanya intervensi dari pemerintah terhadap Bank Indonesia yang membuat pasar kehilangan kepercayaan terhadap kredibilitas bank sentral. Yang paling ramai adalah isu soal adanya tekanan agar BI mencetak uang untuk mengatasi krisis moneter. Isu ini menguat setelah terjadinya pergantian Dirut Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) dari Dw

28 hari lalu

2 media, Cenderung netral

KPK Klaim Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Pakai Rompi Tahanan saat Registrasi

Dugaan perlakuan istimewa terhadap tahanan kasus korupsi kembali mencuat di lingkungan penegak hukum. Kali ini sorotan menyasar eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang tiba di Rutan KPK tanpa rompi tahanan maupun borgol. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah tudingan itu dan mengklaim prosedur pengamanan tetap dijalankan tanpa pengecualian. "Saat registrasi di Rutan KPK, tersangka FA juga mengenakan rompi tahanan dari Kejaksaan Agung," ujar Jubir KPK,

28 hari lalu

Serang Balik Kejagung, Eks Wakil Kepala BGN Gugat Status Tersangka Korupsi Makan Bergizi Gratis

Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Lodewyk Pusung menggugat Kejaksaan Agung atas penetapan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis. Melalui permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Lodewyk meminta hakim membatalkan status tersangka sekaligus menyatakan penangkapan dan penahanannya tidak sah. Kuasa hukum Lodewyk, OC Kaligis, menilai seluruh tindakan hukum terhadap kliennya dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak sesuai p

28 hari lalu

Ini Alasan Perry Warjiyo Mundur dari Jabatan Gubernur Bank Indonesia

Pergantian kepemimpinan Bank Indonesia (BI) terjadi secara mendadak pada akhir Juli 2026. Kekosongan jabatan Gubernur BI itu resmi terjadi usai pemegangnya mengundurkan diri di tengah masa jabatan. Alasan di balik pengunduran diri Gubernur BI Perry Warjiyo pun diungkap Deputi Gubernur Senior, Destry Damayanti. Kabar itu terungkap saat Destry menjelaskan penetapan dirinya sebagai Pejabat Gubernur Sementara BI. Ia mengonfirmasi penetapan tersebut merupakan tindak lanjut resmi atas pengunduran diri

28 hari lalu