AFU.id

Indeks Berita

Demo Jakarta Hari Ini: Dua Aksi Digelar di Kejagung dan Kantor OJK, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

Dua aksi demonstrasi dijadwalkan berlangsung di sejumlah titik di Jakarta Pusat pada Rabu (29/7/2026). Untuk mengamankan jalannya unjuk rasa tersebut, sebanyak 750 personel gabungan diterjunkan ke lokasi aksi. Kepolisian juga mengimbau masyarakat mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas dengan memilih jalur alternatif selama demonstrasi berlangsung. Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri mengatakan, aksi pertama akan digelar Cipayung Plus Jakarta Selatan (LMND, HMP

Demo Jakarta Hari Ini: Dua Aksi Digelar di Kejagung dan Kantor OJK, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

Dibeli Langsung dari India, Mahindra Indonesia Tak Tahu Soal Pengadaan Mobil Kopdes

Kasus korupsi pengadaan mobil pikap untuk dukungan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) ternyata memiliki fakta baru. Kendaraan bak terbuka 4x4 yang diimpor perusahaan BUMN, PT Agrinas Pangan Nusantara itu ternyata memiliki vendor tersendiri. Salah satu distributor perusahaan otomotif India Mahindra Farm Equipment Sector (FES), RMA Indonesia, menegaskan bahwa pihaknya tak terkait dengan pengadaan mobil pikap yang diimpor Agrinas. "Tidak, beda vendor. Kami fokus di sektor pertanian sebaga

Dibeli Langsung dari India, Mahindra Indonesia Tak Tahu Soal Pengadaan Mobil Kopdes

Target “Kandang Gajah” di Jateng V Dinilai Terlalu Jauh, Kursi PAN-PKB Justru Terancam?

Target Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadikan Jawa Tengah sebagai “kandang gajah” dinilai masih terlalu jauh jika dibandingkan dengan kekuatan PDI Perjuangan di Daerah Pemilihan Jawa Tengah V. PDI-P menguasai tiga dari delapan kursi pada Pemilu 2024, sedangkan PSI gagal masuk DPR karena tidak memenuhi ambang batas parlemen secara nasional. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai PSI lebih realistis mengejar satu kursi melalui pencalonan Ketua Umumnya, Kaesang P

Target “Kandang Gajah” di Jateng V Dinilai Terlalu Jauh, Kursi PAN-PKB Justru Terancam?

Suap Emas hingga Rumah, Anggota DPRD Moch. Mahrus Ditahan KPK dalam Kasus Dana Hibah Jatim

Kasus dugaan suap pengurusan dana hibah Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022 kembali berlanjut dengan penahanan tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan pengelola dana hibah Pokmas Kabupaten Probolinggo, Moch. Mahrus, Selasa (28/7/2026). Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, penahanan Mahrus berlaku untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 28 Juli hingga 16 Agustus 2026. Mahrus ditahan di Rumah Tahanan (Ruta

Suap Emas hingga Rumah, Anggota DPRD Moch. Mahrus Ditahan KPK dalam Kasus Dana Hibah Jatim

Dua Warga Tewas Dihakimi Massa, Amnesty Desak Pelaku hingga Dugaan Kelalaian Aparat Diusut

Amnesty International Indonesia mendesak pengusutan menyeluruh terhadap kematian dua warga yang dihakimi massa di Tabanan, Bali, dan Morowali, Sulawesi Tengah. Pertanggungjawaban diminta tidak hanya menyasar pelaku pengeroyokan, tetapi juga pihak yang menghasut, membiarkan, serta kemungkinan adanya kelalaian aparat dalam mencegah kekerasan. Dua korban tewas dalam rentang dua hari setelah dituduh melakukan pencurian. Keduanya kehilangan nyawa sebelum tuduhan tersebut diperiksa dan dibuktikan mela

Dua Warga Tewas Dihakimi Massa, Amnesty Desak Pelaku hingga Dugaan Kelalaian Aparat Diusut

BMKG: Gempa Magnitudo 7,1 di Jepang Tak Berpotensi Tsunami di Wilayah Indonesia

Gempa bumi tektonik bermagnitudo 7,1 mengguncang wilayah Kyushu, Jepang, pada Selasa (28/7/2026) pukul 16.27 waktu setempat. Berdasarkan hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa tersebut tidak berpotensi memicu tsunami yang berdampak ke wilayah Indonesia. Kepastian itu diperoleh setelah BMKG melakukan pemodelan tsunami terhadap peristiwa tersebut. Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan, parameter terbaru menunjukkan gempa terjadi pada kedalaman

BMKG: Gempa Magnitudo 7,1 di Jepang Tak Berpotensi Tsunami di Wilayah Indonesia

Kasus TPPU Febrie Adriansyah, Kejagung Periksa 7 Saksi Mayoritas Penyidik Polri

Penyidikan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah masih berkutat pada pemeriksaan saksi. Tim Sembilan Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa tujuh saksi terkait surat perintah penyidikan (sprindik) perkara tersebut pada Selasa (28/7/2026). Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna merinci, ketujuh saksi tersebut terdiri dari tiga saksi swasta dan empat penyidik kepolisian. “A

Kasus TPPU Febrie Adriansyah, Kejagung Periksa 7 Saksi Mayoritas Penyidik Polri

FX Rudy Bongkar Fakta Mobil SMK: Bukan Gagasan Jokowi, Hanya Mobil Pendidikan yang Didatangkan dari Cina

Selama lebih dari satu dekade, mobil SMK, yang kemudian populer dengan sebutan Esemka, dijadikan salah satu simbol kepemimpinan inovatif Joko Widodo. Cerita tentang wali kota Solo yang turun tangan merancang mobil nasional bersama siswa SMK berhasil mengantarkan popularitas Jokowi melesat dari tingkat kota ke panggung nasional. Orang yang paling mengetahui proses di balik pembuatan mobil tersebut, FX Hadi Rudyatmo, mantan Wakil Wali Kota Solo sekaligus pendamping Jokowi selama dua periode (2005–

FX Rudy Bongkar Fakta Mobil SMK: Bukan Gagasan Jokowi, Hanya Mobil Pendidikan yang Didatangkan dari Cina

Eks Kasi Intelijen Bea Cukai Akui Setoran Gelap Dihentikan karena Djaka Budi Berlatar Militer

Latar belakang militer Direktur Jenderal Bea dan Cukai baru, Djaka Budi Utama, disebut menjadi salah satu alasan penghentian skema setoran uang operasional tak resmi dari pihak luar ke jajaran intelijen Bea Cukai. Hal ini terungkap dalam sidang kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Ditjen Bea Cukai di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa (28/7/2026). Fakta ini diungkap mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Ditjen Bea dan Cukai, Budiman Bayu Prasetyo, yang diha

Eks Kasi Intelijen Bea Cukai Akui Setoran Gelap Dihentikan karena Djaka Budi Berlatar Militer

Kebijakan KAI soal Tiket Gratis Anak Digugat, Diminta Berlaku Sampai Usia 5 Tahun

Kebijakan PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang mewajibkan anak usia tiga tahun ke atas membayar tiket dengan tarif setara dewasa digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kebijakan itu dinilai menyimpang dari Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, yang mengatur kewajiban fasilitas khusus bagi anak di bawah lima tahun. Gugatan uji materi ini diajukan seorang warga bernama Jangkung Sido Sentosa. Berdasarkan salinan permohonan yang dikutip dari situs resmi MK, pemohon

Kebijakan KAI soal Tiket Gratis Anak Digugat, Diminta Berlaku Sampai Usia 5 Tahun