AFU.id

Indeks Berita

Rumah Terbakar Saat Renovasi, Anggota BPK Haerul Saleh Meninggal

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengabarkan Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Haerul Saleh meninggal dunia usai rumahnya mengalami musibah kebakaran. "Kami keluarga besar Kementerian Pertanian turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Bapak Haerul Saleh," kata Mentan Amran dalam pernyataan di Jakarta, Jumat. Mentan menjadi salah satu pelayat pertama sekaligus turut mengantar jenazah ke ambulans Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indon

Rumah Terbakar Saat Renovasi, Anggota BPK Haerul Saleh Meninggal

Kematian Myta Bongkar Jam Kerja Dokter Magang, Kini Dibatasi 40 Jam Sepekan

Kementerian Kesehatan memperbaiki aturan program dokter magang (internship) mulai dari jam kerja, kesejahteraan, hingga evaluasi akhir periode, guna meningkatkan tata kelola, menindaklanjuti laporan meninggalnya dr. Myta Aprilia Azmi, dokter yang magang di RSUD KH Daud Arif. "Program internship itu sudah 10 tahun berjalan. Kita juga melihat bahwa banyak perilaku-perilaku atau proses-proses dan budaya-budaya yang harus kita perbaiki. Dan karena budaya ini sudah berjalan sejak agak lama juga tidak

Kematian Myta Bongkar Jam Kerja Dokter Magang, Kini Dibatasi 40 Jam Sepekan

Dokter Myta Kerja 51 Jam Sepekan, Sakit Tetap Dibebani Jadwal UGD

Kementerian Kesehatan mengatakan, berdasarkan hasil investigasi, terdapat indikasi kelebihan jam kerja dr Myta Aprilia Azmi (MAA) dokter magang di RSUD KH Daud Arif, yang meninggal beberapa waktu lalu, dengan jam terbanyak yakni 51,4 jam seminggu. "Dan per harinya nggak boleh lebih dari 8 jam. Nah jadi dr MAA selama periode Februari-April bertugas di UGD. Masih terdapat jam kerja yang lebih batas ketentuan, 48 jam," kata Plt Inspektur Jenderal Kemenkes Rudi Supriatna Nata Saputra. Rudi mengataka

Dokter Myta Kerja 51 Jam Sepekan, Sakit Tetap Dibebani Jadwal UGD

Dokter Magang Bukan Tenaga Pengganti, Beban Kerja Tinggi Harus Dievaluasi

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menilai peristiwa meninggalnya sejumlah dokter peserta program magang menjadi alarm untuk dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem magang di Indonesia. “Ini bukan sekadar musibah, tetapi dapat dimaknai sebagai sinyal adanya persoalan sistemik yang harus segera dibenahi. Para dokter muda tidak boleh menjadi korban akibat sistem yang kurang sempurna," kata Netty dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, (7/5/26). Netty menyampaikan duka yang mendalam at

Dokter Magang Bukan Tenaga Pengganti, Beban Kerja Tinggi Harus Dievaluasi

Kiai Cabul Rusak Martabat Pesantren, Santri Butuh Perlindungan Nyata

Kita semua sepakat bahwa lembaga pendidikan pesantren merupakan aset bangsa yang harus dijaga bersama. Kasus-kasus negatif yang melibatkan pengasuh pesantren tidak boleh menghilangkan jejak sejarah mengenai peran besar lembaga pendidikan keagamaan itu dalam perjalanan bangsa ini. Tindakan asusila dan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan agama dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap martabat pesantren. Selama ini, pesantren dikenal sebagai tempat mendalami ilmu agama at

Kiai Cabul Rusak Martabat Pesantren, Santri Butuh Perlindungan Nyata

Aksi Kelompok Bersenjata Meningkat, Pengamanan Papua Selatan Diperketat

Kepolisian Daerah (Polda) Papua dan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III melakukan pertemuan yang membahas situasi keamanan, salah satunya masalah meningkatnya aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah itu. Dalam pertemuan tersebut masing-masing dihadiri Panglima Kogabwilhan (Pangkogabwilhan) III Letjen TNI Lucky Avianto dan Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Renwarin, yang berlangsung di Mapolda Papua di Jayapura. Kabid Humas Polda Papua Kombes Cahyo Sukarnito di Jayapura

Aksi Kelompok Bersenjata Meningkat, Pengamanan Papua Selatan Diperketat

Potensi Pendapatan Sultra Besar, Aset Daerah Masih Bermasalah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) meminta seluruh kepala daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk segera menuntaskan aset-aset daerah yang bermasalah. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI Edi Suryanto di Kendari, Kamis, (7/5/26) mengatakan penyelesaian aset bermasalah di tingkat kabupaten/kota menjadi salah satu fokus utama karena jumlahnya yang masih menumpuk hingga saat ini. "Terkait aset bermasalah, banyak yang belum selesai di tingkat kabupa

Potensi Pendapatan Sultra Besar, Aset Daerah Masih Bermasalah

Dakwaan Korupsi Seret Nama Dirjen Bea Cukai, Menkeu Pilih Tunggu Proses Hukum

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak menonaktifkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Djaka Budhi Utama, karena masih menunggu proses hukum yang masih berlangsung, meski namanya muncul dalam dakwaan kasus Blueray Cargo milik terdakwa John Field. “Tidak (menonaktifkan). Sampai clear di sana seperti apa. Prosesnya (hukum) kan baru mulai. Namanya baru muncul, masa langsung berhenti. Kita lihat sampai clear , sejelas-jelasnya seperti apa kasus itu, baru kita akan ambil

Dakwaan Korupsi Seret Nama Dirjen Bea Cukai, Menkeu Pilih Tunggu Proses Hukum

4 ABK Tewas di Ruang Sempit Kapal, Prosedur Keselamatan Harus Diperiksa

Tim SAR gabungan mengevakuasi empat anak buah kapal (ABK) TB Samudra Jaya 1 yang meninggal diduga akibat paparan gas beracun di ruang terbatas kapal di perairan Sungai Tunjang, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Kepala Operasi Kantor SAR Banjarmasin I Putu Sudayana di Banjarmasin, Kamis, mengatakan laporan kejadian diterima dari anggota Ditpolair Polda Kalimantan Selatan Bripka Priyo pada Rabu (6/5/26), sekitar pukul 17.20 Wita, terkait empat kru kapal yang terjebak di dalam manhole kap

4 ABK Tewas di Ruang Sempit Kapal, Prosedur Keselamatan Harus Diperiksa

Polri Ditolak di Bawah Menteri, Polisi Dikhawatirkan Jadi Alat Politik

Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) mengungkapkan, alasan mereka tidak mengusulkan Polri berada di bawah suatu kementerian adalah karena rawan dipolitisasi. Anggota KPRP Mahfud MD di Jakarta, Rabu (6/5/26), mengatakan, apabila Polri berada di bawah kementerian, maka akan rawan dipolitisasi, oleh sebab itu, KPRP merekomendasikan agar Polri tetap berada di bawah Presiden. “Secara politis lebih aman karena kalau diletakkan di bawah kementerian, menteri ini kan kalau dalam sistem politik kita i

Polri Ditolak di Bawah Menteri, Polisi Dikhawatirkan Jadi Alat Politik