AFU.id

Indeks Berita

Risiko Hantavirus Andes Rendah, Pemerintah Diminta Buktikan Kesiapan Deteksi

Risiko global hantavirus varian Andes disebut rendah, tetapi pemerintah tetap diminta membuktikan kesiapan deteksi di pintu masuk negara dan wilayah rawan tikus. Anggota Komisi IX DPR RI Ravindra Airlangga mengatakan pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan status risiko rendah dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. “Walaupun WHO menyebut risikonya rendah dan ini bukan awal pandemi baru, pemerintah tetap harus menyiapkan langkah mitigasi secara menyeluruh. Kita tidak boleh lengah,” kata Ravi

Risiko Hantavirus Andes Rendah, Pemerintah Diminta Buktikan Kesiapan Deteksi

Pungli di Sekolah Berkedok Sumbangan, Siswa Diancam Tak Ujian hingga Ijazah Ditahan

Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memetakan berbagai persoalan pendidikan, khususnya pelaksanaan SPMB 2026/2027, mencakup praktik pungutan dan pelanggaran prosedur yang masih berulang di sejumlah sekolah. Plt. Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Philipus Max Jemadu di Kupang, Kamis, (21/5/2026) mengatakan pengaduan pelayanan publik di sektor pendidikan masih didominasi persoalan berulang dan cenderung sistemik, terutama terkait praktik pu

Pungli di Sekolah Berkedok Sumbangan, Siswa Diancam Tak Ujian hingga Ijazah Ditahan

Golden Visa Klaim Investasi Rp52,1 Triliun, Imigrasi Harus Buktikan Dampaknya

Direktorat Jenderal Imigrasi menerbitkan 1.274 Golden Visa per 18 Mei 2026 dengan klaim realisasi investasi mencapai Rp52,1 triliun. Jumlah itu melampaui target awal 1.000 Golden Visa sejak program diluncurkan pada Juli 2024. Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menyebut kebijakan tersebut memberi dampak terhadap ekonomi nasional. “Selain menunjukkan peningkatan kepercayaan global terhadap Indonesia, kebijakan ini telah memberikan dampak nyata terhadap perekonomian nasional,” kata Hend

Golden Visa Klaim Investasi Rp52,1 Triliun, Imigrasi Harus Buktikan Dampaknya

Prabowo Akui Dibantu Megawati Semasa Tak Berkuasa, Proyek PDIP Kini Dibebaskan dari Hambatan Politik?

Presiden Prabowo Subianto mengaku pernah dibantu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam urusan tender pemerintah saat dirinya belum berkuasa. Pengakuan itu disampaikan Prabowo ketika menjelaskan sikapnya terhadap proyek atau tender yang diikuti pihak berlatar belakang PDIP. “Waktu saya enggak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi,” kata Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu, (20/5/2026) Prabowo mengatakan Megawati pernah meminta jajarannya tidak menghambat pr

Prabowo Akui Dibantu Megawati Semasa Tak Berkuasa,  Proyek PDIP Kini Dibebaskan dari Hambatan Politik?

Warga Diminta Rekam Aparat Nakal, Jalur Lapor ke Presiden Belum Dijelaskan

Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat merekam aparat yang bertindak tidak sesuai aturan dan melaporkannya langsung kepada dirinya. Namun, dalam pidatonya, Prabowo belum menjelaskan mekanisme resmi pelaporan langsung tersebut, termasuk kanal aduan dan perlindungan bagi warga yang merekam aparat bermasalah. “Rakyat kita sudah punya gadget semua, kalau ada kelakuan aparat yang tidak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau melawan, jangan dilawan, video saja, lapor langsung

Warga Diminta Rekam Aparat Nakal, Jalur Lapor ke Presiden Belum Dijelaskan

Vitamin Ternak Jadi Kedok Peredaran Obat Berbahaya di Bali

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) menyita 173 ribu butir obat-obat tertentu (OOT) dan berbahaya di Bali. “Salah satu modus penyamarannya vitamin ternak B Kompleks diisi Triheksifenidil, terus berkembang modus-modus baru, sudah kami coba ungkap nanti berkembang lagi, nah ini, dan kalau total dari 2023 ada 173 ribu butir sitaan,” kata Plt Kepala BBPOM di Denpasar Made Ery Bahari. Ery di Denpasar, Rabu, (20/5/2026) mengatakan langkah mengamankan obat berbahaya dengan nilai ekonomi menca

Vitamin Ternak Jadi Kedok Peredaran Obat Berbahaya di Bali

Wacana Tembak Begal di Tempat Berbenturan dengan HAM dan Negara Hukum

Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menolak wacana penembakan pelaku begal di tempat tanpa proses hukum karena dinilai bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan negara hukum. Pigai di Bandung, Jawa Barat, Rabu, (20/5/2026) mengatakan setiap pelaku kejahatan tetap harus ditangkap hidup-hidup untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. “Saya tidak membolehkan orang ditembak tanpa melalui prosedur dan proses hukum yang jelas. Tidak boleh begal ditembak langsung di tempat,” ka

Wacana Tembak Begal di Tempat Berbenturan dengan HAM dan Negara Hukum

Gugat UU APBN 2026, Komunitas Pendidikan Persoalkan MBG Masuk Anggaran Pendidikan

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyoroti ironi di sektor pendidikan dalam sidang uji materiil UU APBN 2026 di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (20/5/2026). JPPI menegaskan, memasukkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam alokasi wajib ( Mandatory Spending ) pendidikan 20 persen adalah langkah inkonstitusional di tengah kondisi pendidikan nasional yang masih memprihatinkan. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, yang hadir sebagai ahli dalam perkara No. 40/PUU-XXIV

Gugat UU APBN 2026, Komunitas Pendidikan Persoalkan MBG Masuk Anggaran Pendidikan

Tiga Pekerja Tewas di Kapal Tongkang, Diduga Hirup Gas Beracun

Tim SAR Jambi mengevakuasi tiga pekerja yang meninggal dunia akibat keracunan gas di palka kapal tongkang KM TS Daya Niaso yang sedang perbaikan di pinggir Sungai Batanghari, Jambi. "Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Jambi menggelar operasi penyelamatan terhadap tiga pekerja yang diduga keracunan gas di dalam palka tongkang KM TS Daya Niaso," kata Juru Bicara Basarnas Jambi M Luthfi di Jambi, Rabu, (20/5/2026). Peristiwa itu terjadi di aliran Sungai Batanghari, kawasan Niaso, Kabupaten

Tiga Pekerja Tewas di Kapal Tongkang, Diduga Hirup Gas Beracun

UPN Veteran Yogyakarta Nonaktifkan Dosen Terduga Pelaku Kekerasan Seksual

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta menonaktifkan sementara seorang dosen yang dilaporkan terlibat dugaan kekerasan seksual terhadap mahasiswi. Kebijakan tersebut diambil untuk mendukung proses pemeriksaan sekaligus memberikan rasa aman bagi korban dan lingkungan kampus. Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) UPN Veteran Yogyakarta, Iva Rachmawati, mengatakan laporan dugaan kekerasan seksual tersebut telah diterima dan saat ini seda

UPN Veteran Yogyakarta Nonaktifkan Dosen Terduga Pelaku Kekerasan Seksual