Indeks Berita

Perang Argumentasi PKB dan PKS Terkait Wacana Pembatasan Masa Jabatan Ketum Parpol

Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ingin membatasi masa jabatan ketua umum partai politik (ketum parpol) memicu perdebatan sengit. Sebagai informasi, lembaga antirasuah Indonesia menyarankan agar pemimpin parpol hanya tak boleh melebihi dua periode. Hal tersebut membuat dua fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terlibat perang argumentasi, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Rekomendasi yang muncul dari kajian Direktorat Mon

4 bulan lalu

16 Rekomendasi KPK untuk Parpol, Ingin Putus Mata Rantai Korupsi Tapi Dituding DPR Lampaui Wewenang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan 16 poin rekomendasi untuk perbaikan tata kelola partai politik (parpol) di Indonesia. Tujuan utamanya memutus mata rantai korupsi, tapi justru menuai tudingan melampaui wewenang menurut Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Praktik politik berbiaya tinggi yang mewajibkan pembayaran mahar miliaran rupiah terbukti merusak sistem kaderisasi parpol. Bahkan, telah mengubah kepala daerah terpilih menjadi sekadar boneka bagi para pemodal poli

4 bulan lalu

Elite Parpol ‘Tidur’, Revisi UU Pemilu Tersandera Ego dan Kepentingan Jangka Pendek

Menggantungnya nasib revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menjadi bukti nyata lambannya gerak elite partai politik (parpol) dalam membenahi sistem demokrasi. Di tengah desakan berbagai pihak, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), agar parpol segera membenahi institusi dan kaderisasinya, regulasi makro yang mengatur hajat hidup politik bangsa justru mandek tanpa kejelasan. Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (D

4 bulan lalu

Antara Idealisme dan Pragmatisme, Pemerintah-Parpol ‘Adu Argumen’ Soal Usulan Kaderisasi Capres

Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) wajib berasal dari hasil kaderisasi partai politik (parpol) memicu diskusi mendalam terkait masa depan rekrutmen politik nasional. Kendati usulan tersebut bertujuan memperkuat integritas kepemimpinan, respons parpol dan pemerintah menunjukkan adanya benturan antara idealisme organisasi dengan realitas lapangan. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golongan Karya (Golkar), Muhammad Sarmuji, m

4 bulan lalu

Mekanisme Daftar Hitam Pansel Pemilu, Tidak Ada Toleransi Praktik Politik Uang

Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) sekaligus dosen senior Departemen Ilmu Politik UI Dr. Hurriyah, S.Sos mendorong pembentukan mekanisme daftar hitam ( blacklist ) agar mantan anggota panitia seleksi (Pansel) terkait Pemilu yang terbukti secara hukum terlibat dalam praktik politik uang ( money politics ) tidak dipilih lagi sebagai anggota Pansel. "Politik uang ini enggak boleh ditolerir, zero tolerance ya, dan harus ada mekanisme blacklist . Jangan sampai Pansel ya

4 bulan lalu

Dinamika RUU Pemilu, Antara Efisiensi Pemerintah dan Kehati-hatian Parlemen

Pemerintah Republik Indonesia (RI) menargetkan pembahasan Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) rampung pada pertengahan 2027 mendatang. Target tersebut bertepatan dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang memasuki usia 2,5 tahun. Dari target tersebut, Pemerintah RI ingin memastikan seluruh kesiapan penyelenggaraan Pemilu 2029 dan memberikan kepastian hukum sejak dini. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI

4 bulan lalu

Mencari Formula Parliamentary Threshold yang ‘Tak Memberatkan’ di Tengah Usulan Pengetatan Syarat Fraksi

Adu argumentasi terkait revisi ambang batas parlemen ( parliamentary threshold ) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 mulai memanas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golongan Karya (Golkar), Muhammad Sarmuji, menilai angka 5% merupakan batasan yang ideal. Muhammad Sarmuji menganggap, 5% sudah cukup untuk memberikan ruang bagi setiap partai politik bersaing secara sehat. Akan tetapi, Ia menekankan perlu adanya peningkatan dengan instrumen tambahan berupa fr

4 bulan lalu

9 media, Cenderung netral

E-Voting Dikaji, Luber Jurdil Jadi Syarat Utama

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menyoroti pentingnya digitalisasi pemilihan umum (pemilu) yang tetap berlandaskan pada prinsip dasar demokrasi. “Digitalisasi pemilu bukan berarti masyarakat dapat memilih secara sembarangan tanpa sistem yang terjamin. Tantangannya kemudian adalah bagaimana teknologi dapat diimplementasikan dengan tetap memenuhi prinsip luber jurdil,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Selasa, (21/4/2

4 bulan lalu

Pasca Insiden Maut di Maltra, Golkar Gerak Cepat Tunjuk Plt dan Gelar Musda

Iklim politik di Kabupaten Maluku Tenggara (Maltra), Provinsi Maluku, mendadak mencekam menyusul insiden pembunuhan keji terhadap Dr Agrapinus Rumatora. Sebagai informasi, Dr Agrapinus Rumatora alias Nus Kei merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Maltra. Nus Kei juga menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maltra Periode 2024-2029. Ia mengembuskan napas terakhir usai ditikam oleh orang tak dikenal (OTK) di Bandara Ka

4 bulan lalu

Paradoks Dinasti di Balik Topeng Inklusif, Siasat PSI Poles Citra Lewat Klaim Eksodus Kader

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mulai memanaskan mesin politiknya dengan narasi ekspansi besar-besaran menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2029. Kendati gagal menembus parliamentary threshold (ambang batas parlemen) saat pesta demokrasi sebelumnya, partai yang kini dipimpin Kaesang Pangarep ini gencar mengklaim adanya ‘bedol desa’ kader dari partai lain. Hanya saja, klaim tersebut menuai sikap skeptis terhadap kubu mawar. Banyak pihak menilai narasi ‘kebanjiran kader’ tersebut lebih bersifat ko

4 bulan lalu

4 media, Cenderung netral