AFU.id

Indeks Berita

Buron Kasus Pencabulan, Pendakwah Syeikh Ahmed Al Misry Masuk Daftar Red Notice Interpol

Proses penanganan kasus dugaan pencabulan yang menjerat pendakwah Syeikh Ahmed Al Misry memasuki babak baru usai Interpol resmi menerbitkan Red Notice terhadapnya. Meski begitu, terduga pelaku hingga kini masih berada di Mesir dan belum berhasil dipulangkan ke Indonesia. Status ini diterbitkan menyusul permohonan yang sebelumnya diajukan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Mabes Polri. Kepala Divhubinter Polri Irjen Pol., Untung Widyatmoko mengonfirmasi Red Notice terhadap SAM telah terb

Buron Kasus Pencabulan, Pendakwah Syeikh Ahmed Al Misry Masuk Daftar Red Notice Interpol

Buruh Warning DPR-Pemerintah, RUU Ketenagakerjaan Jangan Ulangi Polemik Omnibus Law

Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia mengingatkan DPR dan pemerintah agar tidak mengulangi polemik panjang dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. Koalisi buruh menilai proses penyusunan aturan baru tersebut harus dilakukan secara serius dan terbuka dengan melibatkan serikat pekerja. Mereka tidak ingin pembahasan RUU Ketenagakerjaan kembali memicu gelombang demonstrasi seperti yang terjadi saat penyusunan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Presiden Konfederasi Ser

Buruh Warning DPR-Pemerintah, RUU Ketenagakerjaan Jangan Ulangi Polemik Omnibus Law

Gara-gara Tolak Masuk Kamar Hotel, Pacar Aniaya Mahasiswi di Makassar

Kasus penganiayaan dan kekerasan seksual terjadi kembali. Kali ini, penganiayaan dialami oleh seorang mahasiswi berusia 27 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan. Ia menjadi korban penganiayaan dan kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh pacarnya sendiri di sebuah hotel di kawasan Jalan Buru, Kecamatan Wajo. Dilansir dari akun X Uni Liswara, peristiwa ini bermula saat korban menolak ajakan terduga pelaku berinisial PR (25) untuk masuk ke kamar hotel. Penolakan tersebut diduga memicu emosi pela

Gara-gara Tolak Masuk Kamar Hotel, Pacar Aniaya Mahasiswi di Makassar

Pemerintah Jamin Hak-hak Korban Tragedi KMP Mutiara Sentosa II, Apa Saja?

Pemerintah berjanji menjamin pemberian santunan dan hak-hak korban tragedi KMP Mutiara Sentosa yang terbakar di Perairan Sumenep Utara, Jawa Timur, hari Minggu lalu. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan pihaknya akan mengawal penuh proses pemenuhan hak-hak korban dan keluarganya. Adapun pemenuhan hak itu mencakup pendampingan sejak proses evakuasi, pelayanan kesehatan, hingga penyelesaian santunan dan perlindungan asuransi. "Jangan sampai ada yang kesulitan memperoleh hak-haknya," kat

Pemerintah Jamin Hak-hak Korban Tragedi KMP Mutiara Sentosa II, Apa Saja?

Rekam Jejak Robert Budi Hartono, dari Kerajaan Rokok Djarum hingga Kini Kendalikan BCA Sendirian

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) telah mengumumkan pergantian pemegang saham pengendali. Robert Budi Hartono kini menjadi pemegang saham tunggal PT Dwimuria Investama Andalan (DIA), induk perusahaan yang mengendalikan BCA. Pergantian pucuk pimpinan tersebut menyusul meninggalnya sang kakak, Bambang Hartono, yang sebelumnya menjadi pemegang saham pengendali bersama Robert. Perubahan ini disampaikan BCA melalui keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI). Meski status pengendali berubah

Rekam Jejak Robert Budi Hartono, dari Kerajaan Rokok Djarum hingga Kini Kendalikan BCA Sendirian

KNPB Gelar Aksi Suarakan Penolakan Militerisme dan Penyelesaian Krisis Kemanusiaan di Sejumlah Wilayah di Papua

Gelombang aksi demonstrasi yang digalang oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyuarakan penolakan militerisme, krisis kemanusiaan, dan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berlangsung di sejumlah wilayah Papua pada Senin (3/8/2026). Aksi massa yang digelar secara serentak di Jayapura, Mimika, Nabire, hingga Sentani tersebut diwarnai berbagai dinamika, mulai dari pergerakan damai, benturan aspirasi, hingga pembubaran oleh aparat keamanan. Di kawasan Lingkaran Abepura, sempat terjadi ke

2 media, Cenderung netral
KNPB Gelar Aksi Suarakan Penolakan Militerisme dan Penyelesaian Krisis Kemanusiaan di Sejumlah Wilayah di Papua

Klaim Sanksi Hakim Naik 2 Kali Lipat Ternyata Keliru, Ketua KY Minta Maaf ke MA

Perbedaan konteks data rekomendasi sanksi bagi ratusan hakim berujung pada permintaan maaf terbuka. Ketua Komisi Yudisial (KY) Abdul Chair menyatakan penyesalan kepada Mahkamah Agung (MA) atas kesalahpahaman narasi yang sempat disampaikan pihaknya soal kenaikan jumlah sanksi hakim. Permintaan maaf itu disampaikan Abdul Chair secara terbuka saat pembukaan seleksi wawancara terbuka calon hakim agung, calon hakim ad hoc HAM, dan calon hakim ad hoc Tipikor Mahkamah Agung, Senin (3/8/2026). "Sebagai

Klaim Sanksi Hakim Naik 2 Kali Lipat Ternyata Keliru, Ketua KY Minta Maaf ke MA

Prabowo Sebut Saudi hingga Mesir Bisa Ikut Punya Senjata Nuklir, Ini Fakta Program Atom Empat Negara

Presiden Prabowo Subianto menyebut Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Mesir berpotensi ikut menginginkan senjata nuklir apabila perlombaan persenjataan atom terjadi di Timur Tengah. Namun, dokumen resmi Badan Energi Atom Internasional atau IAEA menunjukkan keempat negara saat ini memiliki status program nuklir yang berbeda-beda. Program yang diumumkan secara terbuka berkaitan dengan pembangkit listrik, riset, kesehatan, industri, dan penggunaan teknologi atom untuk tujuan damai. Prabowo men

Prabowo Sebut Saudi hingga Mesir Bisa Ikut Punya Senjata Nuklir, Ini Fakta Program Atom Empat Negara

Update Korban Kebakaran KM Mutiara Sentosa 2: 234 Korban Dievakuasi, Dua Penumpang Belum Ditemukan

Tim SAR gabungan masih mencari dua penumpang Kapal Motor (KM) Mutiara Sentosa 2 yang belum ditemukan pascakebakaran di perairan utara Pulau Sapudi, Sumenep, Jawa Timur. Hingga Senin (3/8/2026) siang, sebanyak 234 dari total 236 penumpang dan awak kapal telah berhasil dievakuasi. Sementara itu, lima orang dinyatakan tewas. Kepala Kantor SAR Surabaya sekaligus SAR Mission Coordinator (SMC) Nanang Sigit mengatakan, angka tersebut diperoleh berdasarkan pendataan sementara yang masih terus diverifika

Update Korban Kebakaran KM Mutiara Sentosa 2: 234 Korban Dievakuasi, Dua Penumpang Belum Ditemukan

Putusan MK Soal Usia Cawapres Cuma 3 Hari, Mengapa Pemisahan Anggaran MBG Harus Tunggu 2 Tahun?

Perbedaan kecepatan implementasi antar-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menuai sorotan. Di satu sisi, putusan soal syarat usia calon wakil presiden pada 2024 lalu dapat dieksekusi dalam waktu tiga hari. Sementara putusan pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari sektor pendidikan justru baru wajib dijalankan paling lambat pada 2028. Perbandingan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP, Charles Honoris, saat mendesak pemerintah segera menindaklanjuti putusan MK t

Putusan MK Soal Usia Cawapres Cuma 3 Hari, Mengapa Pemisahan Anggaran MBG Harus Tunggu 2 Tahun?