AFU.id

Indeks Berita

Grab Terapkan Komisi GrabBike 8 Persen Mulai 1 Juli

Grab Indonesia akan menerapkan potongan komisi sebesar 8 persen untuk layanan ojek daring roda dua, GrabBike, mulai 1 Juli 2026. Kebijakan itu mengikuti Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi mengatakan penerapan komisi 8 persen dilakukan untuk layanan transportasi penumpang roda dua. Grab akan menyesuaikan pelaksanaan kebijakan agar pendapatan mitra pengemudi, keterjangkauan tarif, dan keberlanjutan layanan teta

Grab Terapkan Komisi GrabBike 8 Persen Mulai 1 Juli

Sertifikasi Jadi Kunci Produktivitas, Sawit Swadaya Berpotensi Dongkrak PDB Nasional hingga 0,29 Persen

Peningkatan produktivitas pekebun sawit swadaya melalui sertifikasi keberlanjutan dinilai berpotensi memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian makro Indonesia. Temuan terbaru dari Working Paper Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Juni 2026 mengungkapkan, jika produktivitas buah sawit meningkat sebesar 5%, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional berpotensi terkerek naik sebesar 0,29 persentase poin. Riset bertajuk "From Certification to Growth: Why Smallholder Productivit

Sertifikasi Jadi Kunci Produktivitas, Sawit Swadaya Berpotensi Dongkrak PDB Nasional hingga 0,29 Persen

Skema Patriot Bond Dibedakan dari Tax Amnesty, Perlindungan Hukum Dibatasi Hanya pada Dana Investasi

Sejumlah ketentuan dalam skema Patriot Bond dan Merah Putih Bond menjadi sorotan karena memberi perlindungan hukum hanya berlaku pada dana yang ditempatkan di instrumen tersebut, bukan pada aset maupun aktivitas usaha pemilik dana secara keseluruhan. Ketentuan ini memperjelas batas imunitas yang diberikan dalam skema investasi tersebut. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan dana yang masuk ke Patriot Bond tetap dijamin keamanannya sesuai ketentuan. Namun, perlindungan itu tidak berl

Skema Patriot Bond Dibedakan dari Tax Amnesty, Perlindungan Hukum Dibatasi Hanya pada Dana Investasi

Tak Lagi Banyak Proyek Pemerintah, Pendapatan Pos Indonesia Jatuh ke Rp3,97 Triliun

Pendapatan PT Pos Indonesia (Persero) turun tajam pada 2025. Salah satu penyebab utamanya adalah menyusutnya proyek pemerintah yang sebelumnya menjadi penopang kinerja perusahaan, terutama di lini bisnis logistik. Direktur Utama PT Pos Indonesia, Daud Joseph, mengatakan pendapatan usaha perusahaan pada 2025 hanya terealisasi Rp3,97 triliun. Angka itu setara 63 persen dari target yang dipatok sebesar Rp6,2 triliun. Realisasi tersebut juga turun sekitar 20 persen dibandingkan pendapatan pada 2024

Tak Lagi Banyak Proyek Pemerintah, Pendapatan Pos Indonesia Jatuh ke Rp3,97 Triliun

Ketimpangan Nyata: Tren Ekonomi Prediksi Orang Super Kaya Indonesia Bakal Melonjak 82%, Bank Dunia Ungkap Kemiskinan RI Ikut Meningkat

Indonesia mencatatkan rekor sebagai negara dengan pertumbuhan orang super kaya tercepat di dunia. Lembaga riset Knight Frank memproyeksikan populasi individu ultra-kaya (UHNWI) di tanah air melonjak 82%. Data yang diunggah Goodstat, Senin (22/6/2026) yang berbasis dari laporan Knight tersebut mengungkapkan, jumlah orang ultra kaya dengan kekayaan lebih dari US$30 juta, tahun ini mencapai 3.833. Tahun 2031 diprediksi akan mencapai 6.966 orang. Dalam statistik spesifik dari GoodStats, jumlah orang

Ketimpangan Nyata: Tren Ekonomi Prediksi Orang Super Kaya Indonesia Bakal Melonjak 82%, Bank Dunia Ungkap Kemiskinan RI Ikut Meningkat

Skema Insentif Belum Matang, Bantuan Motor Listrik Mundur Lagi

Pemerintah menunda peluncuran program insentif pembelian sepeda motor listrik yang semula direncanakan berlaku pada Juni 2026. Penundaan dilakukan selama satu bulan karena skema bantuan masih dalam tahap pembahasan dan penyempurnaan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah masih mengkaji mekanisme pemberian insentif tersebut. Karena itu, implementasi program belum dapat dijalankan sesuai jadwal awal. Sebelumnya, pemerintah menyiapkan paket insentif kend

Skema Insentif Belum Matang, Bantuan Motor Listrik Mundur Lagi

Pengamat: Ada Potensi Konflik Kepentingan jika Kemenkeu, BI, dan Danantara Jadi Pemegang Saham BEI

Guru Besar Universitas Indonesia sekaligus pengamat pasar modal Budi Frensidy mengingatkan potensi konflik kepentingan apabila Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Danantara menjadi pemegang saham PT Bursa Efek Indonesia. Ketiga lembaga tersebut dapat menjadi pemegang saham BEI berdasarkan perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. “Potensi konflik kepentingan memang ada, terutama karena Kemenkeu mengelola fiskal dan penerbitan SBN, BI mengelola stabilitas moneter d

Pengamat: Ada Potensi Konflik Kepentingan jika Kemenkeu, BI, dan Danantara Jadi Pemegang Saham BEI

ESDM Antisipasi Gejolak Timur Tengah, Harga BBM Nonsubsidi Ikuti Minyak Dunia

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan pemerintah tetap mengamankan alternatif sumber energi di tengah perundingan Amerika Serikat dan Iran. Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan kondisi di Timur Tengah. Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan hubungan AS dan Iran masih dinamis meski perundingan di Swiss memberi sinyal positif bagi stabilitas harga minyak dunia. “Optimistis harus, namun langkah antisipatif juga harus dilakukan,” kata Anggia sa

ESDM Antisipasi Gejolak Timur Tengah, Harga BBM Nonsubsidi Ikuti Minyak Dunia

Tekan Biaya Produksi, Pemerintah Hapus Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik

Pemerintah menetapkan pembebasan bea masuk (BM) untuk impor liquefied petroleum gas (LPG) dan bahan baku plastik. Kebijakan ini menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi semester II 2026 untuk menekan biaya produksi dan menjaga stabilitas industri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan kebijakan tersebut diarahkan untuk membantu industri memperoleh alternatif bahan baku, khususnya sebagai substitusi nafta. Naftah adalah cairan hasil olahan minyak bumi yang menj

Tekan Biaya Produksi, Pemerintah Hapus Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik

Tak Ada Industri yang Mau Kelola, 43 Kontainer Pakaian Bekas Ilegal Dimusnahkan

Sebanyak 43 kontainer pakaian bekas impor ilegal (balpres) hasil sitaan Bea dan Cukai akan dimusnahkan. Hal ini menyusul tidak adanya kesanggupan industri untuk memanfaatkan barang hasil penindakan tersebut. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan keputusan pemusnahan diambil setelah sebelumnya pemerintah sempat membuka ruang diskusi dengan pelaku industri. “Ketika kami tawarkan, mereka bilang nggak mampu. Jadi, saya pikir ini kami musnahkan saja,” ujar Purbaya dalam konferensi pers d

Tak Ada Industri yang Mau Kelola, 43 Kontainer Pakaian Bekas Ilegal Dimusnahkan