AFU.id

Indeks Berita

Masyarakat Desil 10 Akan Dikartu Merah dari Segala Bantuan dan Dilarang Beli Pertalite

Kelompok masyarakat Desil 10 akan dikeluarkan dari segala bentuk bantuan pemerintah. Kelompok yang berada pada 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan tertinggi itu sudah ditandai untuk di- exclude dari sejumlah bantuan sosial, termasuk PKH dan bantuan sembako, serta masuk kelompok yang direalokasi dari PBI JKN. Kini grup Desil 10 juga mulai masuk radar pemerintah dalam rencana pembatasan pembelian Pertalite. Desil merupakan pengelompokan keluarga dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Na

Masyarakat Desil 10 Akan Dikartu Merah dari Segala Bantuan dan Dilarang Beli Pertalite

GMNI Gelar Aksi Satire ‘Lari Dikejar Aparat’ di Depan Istana, Sindir Ruang Sipil yang Tercekik

Perayaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia dimanfaatkan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) untuk menyampaikan kritik dengan cara berbeda. Alih-alih hanya berorasi, mahasiswa menjadwalkan aksi bertajuk “Pesta Rakyat Lomba di Depan Istana” di kawasan Istana Negara, Jakarta, dengan sejumlah perlombaan bernuansa satire, termasuk “lomba lari dikejar aparat”. Aksi dijadwalkan berlangsung di Jalan Medan Merdeka Barat dengan sekitar 100 peserta. Selain lomba lari dikejar aparat, mahasiswa

GMNI Gelar Aksi Satire ‘Lari Dikejar Aparat’ di Depan Istana, Sindir Ruang Sipil yang Tercekik

BNN Sita Barbuk Penangkapan 'Bos Gendut' di Kampung Bahari: Ada Senpi, Sajam hingga BMW X1!

Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Brimob Polda Metro Jaya menangkap buron kasus narkoba berinisial MR alias Bos Gendut. MR diketahui merupakan bandar narkoba yang buron sejak 2025 karena masuk jaringan yang kerap memasok narkoba lintas provinsi. Penggerebekan dilakukan BNN didampingi Brimob Polda Metro Jaya di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Kamis (13/8/2026) pagi tadi. Bos Gendut diamankan bersama dua loyalisnya di sebuah salon di Jalan Bak Air, Kampung Bahari. "MR bersama jaringannya kerap

BNN Sita Barbuk Penangkapan 'Bos Gendut' di Kampung Bahari: Ada Senpi, Sajam hingga BMW X1!

Tak Jadi Rp1, Ini Alasan Tarif Transjakarta hingga MRT Naik Jadi Rp8 saat 17 Agustus

Rencana tarif Rp1 untuk transportasi umum Jakarta pada 17 Agustus 2026 batal diberlakukan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merevisi tarif khusus tersebut menjadi Rp8 untuk Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta hingga Mikrotrans. Perubahan dilakukan hanya beberapa hari setelah tarif Rp1 sebelumnya diumumkan sebagai “kado” HUT ke-81 Republik Indonesia. “Setelah kami berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan juga dengan Balai Kota, maka untuk tanggal 17 Agustus kami merevisi tarifnya tidak satu

Tak Jadi Rp1, Ini Alasan Tarif Transjakarta hingga MRT Naik Jadi Rp8 saat 17 Agustus

Komisi III DPR RI, Polri dan KPA Kolaborasi Penanganan Kekerasan dan Kriminalisasi di Lokasi Prioritas Reforma Agraria

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Kembali menggelar pertemuan dengan Komisi III DPR RI membahas langkah strategis penanganan dan pencegahan kriminalisasi terhadap Anggota KPA di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8/2026). Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri Brigadir Jenderal Polisi Wira Satya Triputra, dan Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika. Pada kesempatan tersebut, KPA kembali mendesak Komisi III DPR RI d

3 media, Cenderung netral
Komisi III DPR RI, Polri dan KPA Kolaborasi Penanganan Kekerasan dan Kriminalisasi di Lokasi Prioritas Reforma Agraria

RUU Ketenagakerjaan Dikebut Tanpa Draf Resmi, Buruh Cemas Omnibus Law Jilid 2

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan mulai berjalan di DPR, namun serikat buruh menyoroti belum tersedianya naskah akademik maupun draf rancangan yang bisa mereka pelajari secara utuh. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran aturan baru tersebut kembali digugat melalui judicial review setelah disahkan, seperti yang terjadi pada sejumlah ketentuan dalam UU Cipta Kerja. Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menegaskan keterlibatan buruh

RUU Ketenagakerjaan Dikebut Tanpa Draf Resmi, Buruh Cemas Omnibus Law Jilid 2

259 Penerima Bansos di Tangerang Ditangguhkan karena Terindikasi Judi Online

Kementerian Sosial (Kemensos) menangguhkan penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada 259 penerima manfaat di Kabupaten Tangerang, Banten. Penangguhan dilakukan setelah ratusan penerima manfaat tersebut terindikasi terlibat aktivitas judi online (judol). Temuan itu berdasarkan penelusuran data lintas lembaga yang dilakukan Kemensos bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Pengelolaan Data Dinas Sosial Kabupaten Tangerang,

259 Penerima Bansos di Tangerang Ditangguhkan karena Terindikasi Judi Online

Sidang Tahunan MPR-DPR-DPD RI Tak Ada Lagi Aksi Joget, Pemilihan Lagu Diseleksi Ketat

Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026 akan dievaluasi total. Sidang tahunan ini sebelumnya menuai aksi protes karena pemilihan lagu yang membuat sejumlah peserta sidang berjoget di akhir acara. Kepala Biro Protokol, Humas, dan Media Sekretariat Jenderal DPD RI Mahyu Darma mengatakan evaluasi dilakukan agar pelaksanaan acara kenegaraan tersebut berlangsung lebih khidmat. Evaluasi itu juga mencakup pemilihan lagu agar tak mengganggu kekhidmatan sidang jelang HUT ke-81 RI. "Ya, l

Sidang Tahunan MPR-DPR-DPD RI Tak Ada Lagi Aksi Joget, Pemilihan Lagu Diseleksi Ketat

Said Iqbal Minta 3 PP Turunan Omnibus Law Dicabut, Soroti Pesangon 0,5 Kali

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal meminta pemerintah mencabut tiga Peraturan Pemerintah (PP) turunan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Permintaan itu disampaikan Said dalam audiensi dengan pimpinan DPR RI di Gedung DPR RI, Kamis (13/8/2026). Dia menyoroti aturan mengenai pesangon bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat efisiensi. Said menilai ketentuan dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 yang memungkinkan p

Said Iqbal Minta 3 PP Turunan Omnibus Law Dicabut, Soroti Pesangon 0,5 Kali

Buruh Catat Sikap Parpol DPR soal RUU Ketenagakerjaan, yang Tak Serius Bakal Dibongkar

JAKARTA — Koalisi buruh mengancam akan membuka kepada publik nama-nama partai politik (parpol) di DPR RI yang dinilai tidak serius membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan koalisi buruh telah mencatat sikap masing-masing parpol selama proses pembahasan RUU Ketenagakerjaan. Menurut Andi Gani, ada parpol yang sudah menyiapkan bahan secara lengkap untuk pembahasan RUU tersebut. Namun, masih a

Buruh Catat Sikap Parpol DPR soal RUU Ketenagakerjaan, yang Tak Serius Bakal Dibongkar