AFU.id

Indeks Berita

Harga Gas Industri Turun, Pemerintah Klaim Bisa Cegah PHK hingga Akhir Tahun

Pemerintah menurunkan harga gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) untuk industri dari sekitar US$20–US$23 menjadi US$13 per MMBTU. Kebijakan yang berlaku hingga 31 Desember 2026 itu diklaim dapat menekan biaya produksi, menjaga pabrik tetap beroperasi, dan mencegah pemutusan hubungan kerja. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan pemerintah belum menentukan kelanjutan harga LNG setelah masa penyesuaian berakhir. Dengan demikian, kepastian harga g

Harga Gas Industri Turun, Pemerintah Klaim Bisa Cegah PHK hingga Akhir Tahun

Proyek Listrik Surya 100 GW Bisa Mubazir jika Jaringan Masih Bergantung Batu Bara

Rencana pemerintah membangun pembangkit listrik tenaga surya hingga 100 gigawatt dinilai belum tentu membuat masyarakat menikmati lebih banyak energi bersih. Greenpeace Indonesia dan LPEM FEB Universitas Indonesia menyebut proyek tersebut berisiko tidak maksimal apabila jaringan listrik nasional masih memprioritaskan pasokan dari pembangkit batu bara. Penilaian itu disampaikan dalam laporan mengenai ketergantungan sistem kelistrikan Indonesia terhadap energi fosil, Kamis (09/07/26). Laporan ters

Proyek Listrik Surya 100 GW Bisa Mubazir jika Jaringan Masih Bergantung Batu Bara

BPJS Kesehatan Tekor Setiap Bulan, Dana Talangan Rp20 Triliun Masih Terganjal Regulasi

Pemerintah belum bisa menyalurkan dana talangan sebesar Rp20 triliun kepada BPJS Kesehatan meski telah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan. Pencairan dana tersebut masih terganjal regulasi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah membutuhkan dasar hukum untuk mencairkan dana yang telah disiapkan. Persoalan itu membuat dana talangan belum dapat diberikan kepada BPJS Kesehatan yang sedang mengalami defisit. “Itu ada masalah dari sisi regulasi, bagaimana pencairannya,

BPJS Kesehatan Tekor Setiap Bulan, Dana Talangan Rp20 Triliun Masih Terganjal Regulasi

BBM B50 Resmi Berlaku, Ini Harga yang Harus Dibayar Pengendara

Pemerintah resmi memberlakukan bahan bakar minyak (BBM) jenis baru B50 sebagai pengganti biodiesel B40. Untuk kendaraan penumpang, harga yang dikenakan tetap sebesar Rp6.800 per liter. Peluncuran program B50 dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (8/7/2026). B50 merupakan bahan bakar dengan komposisi 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit atau Fatty Acid Methyl Ester (FAME) dan 50 persen solar fosil. Program ini

BBM B50 Resmi Berlaku, Ini Harga yang Harus Dibayar Pengendara

Diterpa Isu Money Laundering, PT RANS Raffi Ahmad Sukses Melantai di Bursa Efek Indonesia

Perusahaan milik artis Raffi Ahmad, PT RANS Entertainment Indonesia Tbk (RANS) sukses melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) setelah melakukan penawaran umum perdana saham (initial public offering), pada Jumat (10/7/2026). Perusahaan media dan hiburan ini akan menghimpun dana sebesar Rp429 miliar, melalui 2,5 miliar saham baru atau setara 20 persen. Sedangkan harga sahamnya ditawarkan Rp170 per saham. Direktur Utama RANS Nagita Slavina mengatakan pencatatan saham menjadi langkah penting untuk me

Diterpa Isu Money Laundering, PT RANS Raffi Ahmad Sukses Melantai di Bursa Efek Indonesia

Untung Rugi Implementasi B50, Antara Kebutuhan Energi dan Ancaman Deforestasi

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Program Mandatori Biodiesel 50 persen (B50) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026), sebagai langkah memperkuat kemandirian energi dan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). Presiden mengatakan Indonesia menjadi negara pertama yang menerapkan Mandatori B50. Kebijakan tersebut bukan sekadar pencapaian teknologi, melainkan bukti kemampuan Indonesia memanfaatkan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat. "Ini bukti Indonesia

Untung Rugi Implementasi B50, Antara Kebutuhan Energi dan Ancaman Deforestasi

Surga Pajak PFII Dikhawatirkan Jadi Jalur Baru Penghindaran Pajak

Rencana pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia memunculkan kekhawatiran baru di balik janji menarik dana global. Insentif pajak besar yang disiapkan dalam RUU PFII dikhawatirkan membuka celah bagi pemilik modal domestik untuk membawa dana ke luar negeri, lalu memasukkannya kembali ke Indonesia sebagai investasi asing demi menikmati fasilitas bebas pajak. Risiko itu dikenal sebagai round tripping capital . Dalam skema tersebut, dana dari dalam negeri keluar sementara ke yurisdiksi la

Surga Pajak PFII Dikhawatirkan Jadi Jalur Baru Penghindaran Pajak

Biaya Haji 2027 Bisa Tembus Rp107 Juta, Berapa yang Harus Dibayar Jemaah?

Pemerintah mengusulkan skema baru pembiayaan haji 2027 jika biaya penyelenggaraan ibadah haji naik menjadi Rp107 juta. Dalam skema ini, porsi biaya yang dibayar langsung oleh jemaah diupayakan hanya 40 persen, sementara 60 persen sisanya ditutup dari nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan usulan tersebut telah diajukan kepada Komisi VIII DPR. Pemerintah berharap DPR menyetujui perubahan komposisi agar bia

Biaya Haji 2027 Bisa Tembus Rp107 Juta, Berapa yang Harus Dibayar Jemaah?

Hasil Investasi Naik, Laba Taspen Tetap Turun karena Pencadangan Risiko Rp1,82 Triliun

Laba tahun berjalan PT Taspen pada 2025 turun menjadi Rp1,04 triliun, meski hasil investasi perusahaan meningkat. Penurunan itu terjadi karena Taspen membentuk pencadangan penurunan nilai atau impairment atas portofolio investasi yang nilainya melonjak tajam menjadi Rp1,82 triliun. Direktur Utama Taspen Rony Hanityo Aprianto mengatakan pencadangan tersebut dilakukan sebagai langkah hati-hati dalam mengelola dana perusahaan. Nilai impairment Taspen pada 2025 naik signifikan dibandingkan tahun seb

Hasil Investasi Naik, Laba Taspen Tetap Turun karena Pencadangan Risiko Rp1,82 Triliun

Di Sini Pajak, Di Sana Pajak, Ancaman "Shortfall" tetap Membayang, Purbaya Malah Ancam Rumahkan Pegawai Pajak

Kata-kata "pajak" belakangan ini memang sedang akrab di telinga masyarakat Indonesia. Mulai dari soal kendaraan telat bayar pajak tak bisa mengisi BBM bersubsidi, pengenaan pajak untuk pedagang online, sampai soal protes buruh soal pengenaan pajak atas dana JHT saat dicairkan. Intinya, rakyat memang sedang "dikepung" urusan pajak di sana-sini. Pemerintah sendiri melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memang tengah agresif memungut pajak demi mengejar target menerimaan dari pajak tahun ini yang

Di Sini Pajak, Di Sana Pajak, Ancaman "Shortfall" tetap Membayang, Purbaya Malah Ancam Rumahkan Pegawai Pajak