AFU.id

Indeks Berita

Paripurna Panas di Senayan: DPR Gaspol OJK, UU Haji, hingga RUU PRT

Palu sidang kembali diketuk di jantung parlemen. Di ruang rapat Gedung Nusantara II, kompleks Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (12/3/2026), Puan Maharani membuka Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 yang langsung menyorot sejumlah agenda strategis negara. Rapat dipimpin langsung oleh Puan sebagai Ketua DPR RI, didampingi tiga wakil ketua: Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, dan Saan Mustopa. Dari awal sidang, suasana langsung bergerak cepat. Agenda besar menunggu keputus

Paripurna Panas di Senayan: DPR Gaspol OJK, UU Haji, hingga RUU PRT

Hambalang Jadi Pusat Komando Lebaran, Prabowo Kumpulkan Menteri Bahas Pangan hingga Energi

Suasana di kediaman pribadi Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Senin (9/3/2026), berubah menjadi ruang koordinasi strategis pemerintah. Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dipanggil berkumpul. Agenda yang dibawa bukan perkara kecil: ketahanan pangan, energi nasional, dan kesiapan negara menghadapi lonjakan kebutuhan masyarakat menjelang Idulfitri. Pertemuan berlangsung tertutup namun sarat pesan. Pemerintah ingin memastikan bahwa roda logistik nasional tetap stabil saat mobilitas masyar

3 media, Cenderung kanan
Hambalang Jadi Pusat Komando Lebaran, Prabowo Kumpulkan Menteri Bahas Pangan hingga Energi

Dihadiri 293 Anggota, DPR Gelar Paripurna Pembukaan Masa Sidang IV

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi membuka Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026 dalam Rapat Paripurna ke-15 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 10 Maret 2026. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani ini dihadiri oleh 293 anggota dewan dari total 579 anggota seluruh fraksi. Jumlah tersebut dinyatakan telah memenuhi kuorum untuk memulai persidangan. “Daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI

Dihadiri 293 Anggota, DPR Gelar Paripurna Pembukaan Masa Sidang IV

DPR Segera Panggil Panglima TNI, Buntut Beredarnya Surat Edaran Status Siaga 1 di Tengah Ketegangan Geopolitik

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyoroti beredarnya surat edaran terkait penetapan status Siaga 1 oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Status kewaspadaan tingkat tinggi ini diduga berkaitan erat dengan eskalasi ketegangan geopolitik yang saat ini tengah memanas di kawasan Timur Tengah dan Asia Tenggara. Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa parlemen akan segera mengambil langkah proaktif dengan menginstruksikan komisi terkait, dalam hal ini Komisi I DPR, untuk memanggil pihak TNI. Pema

DPR Segera Panggil Panglima TNI, Buntut Beredarnya Surat Edaran Status Siaga 1 di Tengah Ketegangan Geopolitik

DPR Dukung Larangan Medsos bagi Anak di Bawah 16 Tahun, Puan: Kebebasan Digital Sudah Kebablasan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah yang mulai memberlakukan pembatasan akses media sosial bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah darurat yang diperlukan untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif paparan dunia digital yang tidak terfilter. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa perlindungan anak di ruang siber telah menjadi perhatian serius parlemen. Menurutnya, lingkungan media so

DPR Dukung Larangan Medsos bagi Anak di Bawah 16 Tahun, Puan: Kebebasan Digital Sudah Kebablasan

Hambalang Jadi Pusat Komando Lebaran, Prabowo Kumpulkan Menteri Bahas Pangan hingga Energi

Suasana di kediaman pribadi Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Senin (9/3/2026), berubah menjadi ruang koordinasi strategis pemerintah. Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dipanggil berkumpul. Agenda yang dibawa bukan perkara kecil: ketahanan pangan, energi nasional, dan kesiapan negara menghadapi lonjakan kebutuhan masyarakat menjelang Idulfitri. Pertemuan berlangsung tertutup namun sarat pesan. Pemerintah ingin memastikan bahwa roda logistik nasional tetap stabil saat mobilitas masyar

Hambalang Jadi Pusat Komando Lebaran, Prabowo Kumpulkan Menteri Bahas Pangan hingga Energi

Pengakuan Eks Hakim MK: Saya Tak Bisa Tidur Usai Putusan MK 90

Di sebuah ruang percakapan yang sarat emosi dan refleksi, episode terbaru kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored menghadirkan diskusi panjang bersama Arief Hidayat, mantan hakim sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Percakapan itu bukan sekadar wawancara biasa. Ia menjadi semacam ruang pengakuan, refleksi, sekaligus upaya membaca kembali salah satu keputusan hukum paling kontroversial dalam sejarah politik Indonesia: putusan perkara 90 yang mengubah syarat usia calon pres

Pengakuan Eks Hakim MK: Saya Tak Bisa Tidur Usai Putusan MK 90

Panglima TNI Terbitkan Telegram Nomor TR/283/2026, DPR: Langkah Wajar Antisipasi Geopolitik Global

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendukung langkah Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menerbitkan Telegram Nomor TR/283/2026 mengenai peningkatan kesiapsiagaan atau status Siaga 1. Seperti kita ketahui bersama, keputusan tersebut sebagai antisipasi yang wajar terhadap memburuknya geopolitik global, khususnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Anggota Komisi I DPR RI, Okta Kumala Dewi menyampaikan bahwa ketegangan yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel ber

Panglima TNI Terbitkan Telegram Nomor TR/283/2026, DPR: Langkah Wajar Antisipasi Geopolitik Global

Longsor TPST Bantar Gebang Renggut 4 Nyawa, Sampah dari Jakarta Jadi Sorotan

Peristiwa longsor gunungan sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat (Jabar) merenggut empat nyawa. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (KLH/BPLH) RI menyatakan insiden tersebut menjadi bukti nyata kegagalan sistemik pengelolaan sampah di Jakarta yang tak boleh lagi mendapatkan toleransi. Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan bahwa tragedi mematikan tersebut merupakan alarm

Longsor TPST Bantar Gebang Renggut 4 Nyawa, Sampah dari Jakarta Jadi Sorotan

Menko Yusril: Kesimpulan Komite Reformasi Polri Akan Diserahkan Sebelum Lebaran

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa Komite Percepatan Reformasi Polri telah merampungkan laporan hasil kerjanya, Senin, 9 Maret 2026. “Kami sudah melakukan sidang-sidang beberapa kali dan telah membuat kesimpulan final terhadap apa yang dikerjakan oleh komite yang bekerja lebih dari tiga bulan selama ini,” ujar Yusril dalam keterangannya. Seluruh dokumen hasil telaah dan rekomendasi tersebut

Menko Yusril: Kesimpulan Komite Reformasi Polri Akan Diserahkan Sebelum Lebaran