AFU.id

Indeks Berita

Jakarta Film Commission, Rano Karno: Industri Film Butuh Ruang Keatif, Bukan Sekadar Pembiayaan

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno mengatakan dukungan terhadap film bertema sejarah tidak cukup hanya dari sisi pembiayaan, tetapi juga melalui penyediaan ruang apresiasi agar karya-karya sineas menjangkau publik lebih luas, terutama kalangan muda. “Film seperti ini harus kita dukung bersama, bukan hanya secara finansial, tetapi juga dengan memberi perhatian dan ruang agar generasi muda memahami sejarah serta mengenal tokoh bangsa,” kata dia dalam keterangan di Jakarta, Selasa. Rano

Jakarta Tempati Posisi Kedua Kota dengan Kualitas Udara Terburuk, Potensi Penyakit Jantung dan Paru Meningkat

Kualitas udara Kota Jakarta tercatat tidak sehat sehingga masyarakat disarankan mengenakan masker saat berada di luar rumah, demikian menurut laman IQAir pada Selasa pagi, dengan pembaruan pada pukul 05.00 WIB. IQAir mencatat kualitas udara Jakarta berada pada poin 170 dengan tingkat konsentrasi polutan PM 2,5 sebesar 82 mikrogram per meter kubik atau 16,4 lebih tinggi nilai panduan kualitas udara tahunan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). PM 2,5 merupakan partikel berukuran lebih lebih kecil 2,5

Jakarta Tempati Posisi Kedua Kota dengan Kualitas Udara Terburuk, Potensi Penyakit Jantung dan Paru Meningkat

Rencana Pembangunan Tanggul Raksasa Makin Serius, Solusi atau Bencana?

JAKARTA - AFU - Krisis iklim benar-benar menjadi ancaman serius di pesisir utara kawasan Semarang dan sekitarnya. Kurang lebih 569,07 km atau 10,60 persen dari total panjang jalan di Kota Semarang berisiko tergenang banjir rob. Artinya, sekitar 11,46 persen volume lalu lintas harian di Semarang akan terdampak banjir rob. Sebagai kota di kawasan pesisir, Semarang juga terancam oleh kenaikan muka air laut akibat krisis iklim sehingga meningkatkan risiko banjir rob di Semarang pada masa mendatang.

Rencana Pembangunan Tanggul Raksasa Makin Serius, Solusi atau Bencana?

Komnas Perempuan: Tidak Boleh Ada Normalisasi Pelecehan Berbalut Candaan

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengajak masyarakat agar lebih peka dan tidak mewajarkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan yang kerap dibungkus dalam candaan di keseharian. "Berapa banyak kekerasan yang sebenarnya terjadi di sekitar kita tetapi luput dari perhatian? Kita harus lebih jujur melihat kenyataan bahwa kekerasan tidak selalu hadir dalam bentuk yang ekstrem dan kasat mata. Ia bisa hadir dalam keseharian, pelan, berulang, dan seringkali dibiarka

Komnas Perempuan: Tidak Boleh Ada Normalisasi Pelecehan Berbalut Candaan

Krisis Pengawasan MBG, 33 Ribu Anak Keracunan di Tengah Pincangnya Anggaran BPOM

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang harapannya menjadi solusi perbaikan gizi nasional, kini justru menghadapi ancaman serius. Data terbaru hingga April 2026 menunjukkan lebih dari 33 ribu anak sekolah di 31 provinsi menjadi korban dugaan keracunan pangan. Kondisi semakin parah dengan temuan fakta mengenai lemahnya sistem pengawasan akibat keterbatasan anggaran di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Berdasarkan monitoring Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) sejak awal tahun 2025

3 media, Cenderung netral
Krisis Pengawasan MBG, 33 Ribu Anak Keracunan di Tengah Pincangnya Anggaran BPOM

Kasus Kekerasan Kampus Meningkat, Tanda Kepercayaan atau Krisis?

Lonjakan laporan kasus kekerasan di lingkungan perguruan tinggi Indonesia memicu perdebatan. Peningkatan ini di satu sisi disebut sebagai tanda membaiknya sistem pelaporan, namun di sisi lain dinilai mengindikasikan masih rapuhnya ruang aman di kampus. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mencatat tren peningkatan laporan yang signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Sekretaris Jenderal Diktisaintek, Badri Munir Sukoco, menilai kenaikan tersebut berkaitan dengan meningkatnya kepe

Kasus Kekerasan Kampus Meningkat, Tanda Kepercayaan atau Krisis?

Paradoks Swasembada Pangan Indonesia: Produksi Tinggi, Harga Tidak Serta-merta Turun

Cita-cita Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mewujudkan swasembada pangan terbukti sungguh-sungguh. Presiden tidak hanya meminta Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mengawal swasembada pangan, tetapi juga melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut. Kedua institusi tersebut bahkan merekrut pegawai berlatar belakang sekolah menengah pertanian hingga sarjana pertanian, agar memiliki

Paradoks Swasembada Pangan Indonesia: Produksi Tinggi, Harga Tidak Serta-merta Turun

Jaminan Keamanan 934 WNI di Lebanon, Gejolak Konflik dan Pelanggaran Kesepakatan Damai

Anggota Komisi I DPR RI Yudha Novanza Utama meminta kepada pemerintah untuk memastikan keamanan warga negara Indonesia (WNI) di Lebanon, dengan mengantisipasi situasi eskalasi konflik antara Israel dan Hizbullah yang berdampak pada kondisi WNI di kawasan tersebut. "Keselamatan WNI di luar negeri harus menjadi prioritas utama negara, terutama di tengah situasi konflik bersenjata yang masih berpotensi meningkat sewaktu-waktu," kata Yudha di Jakarta, Senin. Berdasarkan informasi dari Kementerian Lu

Penertiban Kebun Sawit Ilegal di Tengah Tingginya Kebutuhan Ekspor CPO

Pemerintah sedang gencar menertibkan perkebunan sawit ilegal. Keseriusan itu mulai tampak nyata setelah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) berhasil melakukan kerjanya dengan menyelamatkan potensi uang negara ratusan triliun. Presiden Prabowo Subianto saat menyaksikan penyerahan uang sebesar Rp11,42 triliun Jumat (10/4/2026) di Kejaksaan Agung, Jakarta memberikan apresiasi tinggi kepada satgas dan akan pasang badan jika ada yang mengganggu proses itu. “Kalau ada yang mengancam anggota Sa

Penertiban Kebun Sawit Ilegal di Tengah Tingginya Kebutuhan Ekspor CPO

Pertimbangan Pemkot Malang Tak Buka CPSN dan PPPK 2026, Efisiensi Penyebabnya

Pemerintah Kota Malang membuka opsi tak melakukan perekrutan aparatur sipil negara (ASN) baru untuk memenuhi batas maksimal belanja pegawai 30 persen, sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). "Strategi Kota Malang untuk mencapai mandatori 30 persen, tahun ini kemungkinan tidak ada pengadaan ASN dari umum, baik itu Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ataupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)," kata Pela

Pertimbangan Pemkot Malang Tak Buka CPSN dan PPPK 2026, Efisiensi Penyebabnya