AFU.id

Indeks Berita

Negara Pastikan Status ASN Feri Amsari Tak Bisa Dicabut Hanya Karena Kritik Kebijakan

Status Feri Amsari sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) terancam gegara mengkritik program swasembada pangan di era pemerintahan Prabowo Subianto. Akan tetapi, Yusril Ihza Mahendra pasang badan membela hak kebebasan berpendapat Feri Amsari selaku akademisi bersama Ubedilah Badrun yang namanya ikut terseret. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (Menko Kumham Imipas RI) ini menolak keras desakan pencabutan status ASN terhadap Feri Amsa

Negara Pastikan Status ASN Feri Amsari Tak Bisa Dicabut Hanya Karena Kritik Kebijakan

Menteri Ketenagakerjaan: Tidak Ada Aturan Perusahaan Menahan Ijazah Pekerja

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Republik Indonesia Yassierli meminta para perusahaan atau pemberi kerja untuk tidak membuat kebijakan menahan ijazah bagi para pekerja maupun pencari kerja. "Tidak boleh ada perusahaan yang menahan ijazah para pekerja," ujar Yassierli usai menyerahkan bantuan Kemnaker Peduli di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBVP) Medan, Selasa. Ia mengatakan larangan penahanan ijazah para pekerja atau buruh tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagak

Menteri Ketenagakerjaan: Tidak Ada Aturan Perusahaan Menahan Ijazah Pekerja

Rumah Susun Jadi Solusi Hunian Layak Masyarakat Berpengahasilan Rendah di Kota Bogor

DPRD Kota Bogor menetapkan rumah susun sebagai solusi hunian warga melalui pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif tentang Rumah Susun menjadi Perda dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Bogor, Jawa Barat. Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bogor Karnain Asyhar mengatakan dalam keterangannya di Bogor, Selasa, menjelaskan, langkah tersebut diambil untuk menjawab kebutuhan hunian layak di tengah semakin terbatasnya lahan di kawasan perkotaan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan

Rumah Susun Jadi Solusi Hunian Layak Masyarakat Berpengahasilan Rendah di Kota Bogor

Saiful Mujani Dituduh Makar, Apa Respons yang Tepat?

JAKARTA - AFU - "Bisa nggak kita mengonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Hanya itu. Kalau menasihati Prabowo, enggak bisa juga. Bisanya hanya dijatuhkan. Itulah menyelamatkan, bukan menyelamatkan Prabowo, tapi menyelamatkan diri kita dan bangsa ini." Kalimat tersebut diucapkan Saiful Mujani di Utan Kayu dalam acara Halal Bihalal dengan tema “Sebelum Pengamat Ditertibkan” pada Selasa, 31 Maret 2026. Pernyataan itu viral di media sosial. Kata “dijatuhkan” mendapat respons beragam dari be

2 media, Cenderung netral
Saiful Mujani Dituduh Makar, Apa Respons yang Tepat?

Senator Papua Tagih Peta Jalan Damai Penyelesaian Konflik Papua, Atasi Kemiskinan Struktural yang Terutama

Situasi keamanan di Tanah Papua kembali memanas menyusul rangkaian insiden baku tembak dan jatuhnya korban sipil dalam sepekan terakhir. Puncaknya, pada Senin (20/4/2026), Satgas Operasi Damai Cartenz (ODC) melumpuhkan seorang anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Puncak Jaya, yang memicu reaksi keras dari para senator asal Papua terkait efektivitas pendekatan keamanan Jakarta. Aparat keamanan menembak mati anggota KKB Oni Enumbi (OE alias ME) di Kampung Wuyukwi, Distrik Mulia, Puncak Ja

Senator Papua Tagih Peta Jalan Damai Penyelesaian Konflik Papua, Atasi Kemiskinan Struktural yang Terutama

Menanti Sanksi PDI Perjuangan ke Bupati Tulungagung Nonaktif Gatut Sunu Wibowo

PDIP Jatim memantau perkembangan hukum kadernya, Djatmiko Dwijo Seputro, anggota DPRD Tulungagung, yang dipanggil sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan pemerasan OPD yang menjerat Bupati Tulungagung nonaktif Gatut Sunu Wibowo. Wakil Ketua Bidang Sumber Daya DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Pulung Agustanto, di Tulungagung, Selasa, mengatakan partainya belum mengambil langkah internal dan memilih menunggu proses hukum yang berjalan. “Saat ini kami pantau dulu perkemban

Menanti Sanksi PDI Perjuangan ke Bupati Tulungagung Nonaktif Gatut Sunu Wibowo

PKS Ganti Ketua DPRD DKI Jakarta, Sudah Tak Sejalan atau Manuver Politik Pasca Munas?

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zulkifli mengatakan bahwa terdapat pergantian untuk Ketua DPRD DKI dari sebelumnya dijabat oleh Khoirudin digantikan oleh Suhud Aliyudin. "Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta yang saat ini memang kan Fraksi PKS yang berhak untuk posisi tersebut," kata MTZ sapaan akrab Muhammad Taufik Zulkifli di Jakarta, Selasa. Menurut dia, keputusan sudah diputuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS di mana menunjuk Ketua Dewan Pimpina

PKS Ganti Ketua DPRD DKI Jakarta, Sudah Tak Sejalan atau Manuver Politik Pasca Munas?

Demo Kaltim, Dugaan Korupsi dan Politik Dinasti Rudy Mas'ud Digugat Massa

Suasana di Kota Samarinda, yang merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Timur, terus memanas sejak Selasa (21/4/2026) kemarin. Pemicunya adalah, aksi unjuk rasa yang dilakukan elemen masyarakat, masyarakat adat, mahasiswa,hingga atlet penyandang disabilitas yang menuntut audit menyeluruh terhadap kebijakan pemerintah provinsi, pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta meminta DPRD Kaltim mengoptimalkan fungsi pengawasan. Demo tersebut berakhir ricuh. Kericuhan terutama di k

Demo Kaltim, Dugaan Korupsi dan Politik Dinasti Rudy Mas'ud Digugat Massa

Gagal Penuhi Amanat UU, Menteri LH 'Serang' Pemda yang Masih Jalankan Praktik Open Dumpling

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menyatakan akan menindak tegas pemerintah daerah yang masih melakukan praktik open dumping , atau pembuangan sampah secara terbuka di lahan tanpa pengolahan atau pengamanan lingkungan. Saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, pada Selasa, Hanif menegaskan kebijakan tersebut bukan berarti menutup tempat pemrosesan akhir (TPA), melainkan meminta pemda untuk segera mengatasi permasalahan tumpukan sampah dengan proses y

Gagal Penuhi Amanat UU, Menteri LH 'Serang' Pemda yang Masih Jalankan Praktik Open Dumpling

Mencapai Zero Weste dengan Menghentikan Praktik Open Dumpling, 112 TPA Terseok-seok

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menargetkan praktik open dumping atau pembuangan sampah secara terbuka di lahan tanpa pengolahan lingkungan berakhir pada Desember 2026. "Tahun 2026 semua praktik open dumping di tempat pemrosesan akhir (TPA) harus berakhir. Saat ini, sekitar 69–70 persen TPA masih open dumping . Tahun 2025 kita sudah mengakhiri 30 persen atau 172 TPA, masih tersisa sekitar 112 TPA, targetnya selesai Agustus 2026, maksimal Desember 2026," katanya di Jakarta, Sel

Mencapai Zero Weste dengan Menghentikan Praktik Open Dumpling, 112 TPA Terseok-seok