Indeks Berita

PKB Sentil Penyataan KPK: Pembatasan Masa Jabatan Ketua Parpol Tak Jamin Korupsi Berkurang

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memandang bila usulan pengaturan pembatasan kepemimpinan ketua umum partai politik menjadi maksimal dua kali periode masa kepengurusan diterapkan, maka belum tentu menjamin minimnya perilaku korupsi. “Pembatasan tidak menjamin perilaku korup dapat diminimalkan,” ujar Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat PKB M. Hasanuddin Wahid saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Kamis. Sementara itu, dia menilai yang seharusnya menjadi perhatian pada saat ini adalah pelembagaa

4 bulan lalu

Reforma Agraria Palsu, Bagi-bagi Sertifikat Tanpa Penataan Aset dan Akses

Wakil Menteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Ossy Dermawan menegaskan Reforma Agraria bukan hanya sekadar pemberian sertifikat tanah, tetapi merupakan upaya lebih luas dari pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. "Banyak orang menganggap Reforma Agraria ini adalah memberikan sertifikat kepada masyarakat, lalu permasalahannya selesai. Padahal Reforma Agraria ini lebih dari itu," ucap Wamen ATR/BPN Ossy Demawan di Palangka Raya, Kalimantan Ten

4 bulan lalu

Anggaran Besar, Program MBG Perlu Regulasi Khusus untuk Pengawasan

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansah mendorong pemerintah menyusun aturan khusus atau undang-undang bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memperkuat pengawasan dan memastikan adanya sanksi yang jelas jika terjadi pelanggaran. "Anggaran sangat besar, tapi payung hukum khusus belum ada. Ini perlu undang-undang agar pengawasan kuat dan ada sanksi tegas jika terjadi penyimpangan,” kata Trubus di Jakarta, Kamis, (23/4/26). Dia mengatakan program MBG pada dasarnya bertujuan membantu m

4 bulan lalu

Rekomendasi HAM Lintas Sektor, Komnas HAM: Setiap Kebijakan Publik Mesti Berperspektif HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong kementerian dan lembaga segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian periode 2025–2026 agar berdampak nyata terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Dorongan itu disampaikan dalam rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga sebagai upaya memperkuat implementasi hasil kajian agar tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi terintegrasi dalam kebijakan publik. Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Uli Parulia

4 bulan lalu

Tak Mau Rugi, Wali Kota Jaksel Minta Kaji Potensi Ikan Sapu-sapu Sebagai Pakan Ternak dan Pupuk

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) melakukan pengkajian tangkapan ikan sapu-sapu dibuat pakan ternak dan pupuk organik agar berlanjut kebermanfaatannya. "Nanti akan dipikirkan oleh Dinas KPKP yang sekarang dalam kajian. Saya bilang bisa enggak buat pakan ternak? Kan sayang, kalau bisa kan alangkah baiknya kalau bisa buat pakan ternak kan lumayan," kata Wali Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar dalam acara Berdiskusi Kota dan Wartawan (Berkawan) di Jakarta, Rabu. Anwar me

4 bulan lalu

Tanggapi Isu Pungli, Pemda DKI Ancam Sanksi Berat bagi Sekolah Swasta Gratis Jakarta

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan pemberian sanksi bagi sekolah swasta gratis yang kedapatan melakukan pungutan liar atau pungli. Sekolah swasta gratis yang dimaksud adalah sekolah swasta rekanan pemerintah dalam penyediaan pendidikan bagi masyarakat. Mereka telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) yang melarang pungutan tambahan. “Pasti ada sanksi, tapi jangan sampai penerapan sanksi justru membuat anak-anak terbengkalai. Fokus kita tetap pada pelayanan pendidikan agar aks

4 bulan lalu

“Jembatan atau Jalan Buntu?”—Debat Panas Saiful Mujani vs Iwan Piliang

Podcast Akbar Faizal Uncensored kembali memantik api diskursus publik. Dalam satu forum yang sama, Saiful Mujani dan Narliswandi Iwan Piliang terlibat perdebatan tajam yang tak sekadar adu argumen, tetapi juga memperlihatkan jurang cara pandang terhadap kekuasaan dan arah demokrasi. Iwan Piliang membuka dengan nada moderat namun penuh kegelisahan. Ia mengakui bahwa riset dan data tidak selalu cukup untuk membuat publik memahami atau mengikuti arah kebijakan. Dalam ruang politik, katanya, dibutuh

4 bulan lalu

Setara Institute: Salatiga Kota Paling Toleran, Penuhi Aspek Regulasi Pemerintah, Sosial, dan Demografi

SETARA Institute meluncurkan Laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2025 untuk mempromosikan praktik baik toleransi di Indonesia, dengan menetapkan Salatiga sebagai kota paling toleran. Laporan yang dirilis ini merupakan publikasi kesembilan kalinya sejak IKT pertama kali dipublikasikan pada tahun 2015. Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan dalam acara Peluncuran dan Penghargaan IKT 2025 di Jakarta, Rabu, (22/4/2026) memaparkan sejumlah dinamika dalam peta toleransi nasional. ​Berdasarkan

4 bulan lalu

Debat Panas Saiful Mujani vs Iwan Piliang, dari Demokrasi Retak hingga “Kodok dalam Batok”

Podcast Akbar Faizal Uncensored kembali memanas. Dalam satu sesi yang awalnya dirancang sebagai diskusi analitis, perdebatan antara Saiful Mujani dan Narliswandi Iwan Piliang berubah menjadi duel argumen yang tajam, nyaris kehilangan jeda. Saiful membuka dengan nada tegas. Ia menyoroti kasus penyiraman terhadap Andri Yunus sebagai pelanggaran serius dalam kehidupan berbangsa. Baginya, tindakan itu bukan sekadar insiden, melainkan alarm keras tentang bagaimana kekuasaan negara bisa melenceng. “Ka

4 bulan lalu

Saiful Mujani: Pemakzulan Lewat DPR Jarang Berhasil Tanpa Tekanan Publik

Percakapan di kanal Akbar Faizal Uncensored kembali memantik diskursus serius. Dalam episode yang menghadirkan Saiful Mujani dan Narliswandi Iwan Piliang, arah diskusi bergeser dari perdebatan umum menjadi sorotan tajam tentang fondasi demokrasi Indonesia. Saiful Mujani, yang juga dikenal sebagai pendiri Saiful Mujani Research and Consulting, sejak awal menahan diri untuk tidak buru-buru menyimpulkan. Ia justru menekankan pentingnya percakapan yang terfokus. Baginya, problem bangsa tak bisa dise

4 bulan lalu