AFU.id

Indeks Berita

Kemendag Sanksi Broker Properti Tanpa Sertifikat Mulai Oktober 2026

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan akan mulai menjatuhkan sanksi bagi broker properti yang belum memiliki sertifikasi kompetensi. Sanksi berupa teguran tersebut akan diberlakukan setelah masa sosialisasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 33 Tahun 2025 berakhir pada Oktober 2026. Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Kemendag, Dwinanto Rumpoko, menjelaskan bahwa kewajiban sertifikasi ini bertujuan untuk memberikan legalitas resmi sekaligus pe

Kemendag Sanksi Broker Properti Tanpa Sertifikat Mulai Oktober 2026

Harga Ayam Peternak Terpuruk, Kementan Ancam Pelaku Usaha yang Bermain Harga

Harga ayam hidup di tingkat peternak sempat turun hingga sekitar Rp12.000 per kilogram, sedangkan biaya produksinya mencapai sekitar Rp20.000 per kilogram. Pemerintah kemudian menetapkan target harga minimal ayam hidup sebesar Rp19.500 per kilogram mulai 15 Juli 2026. Kementerian Pertanian juga menyiapkan sanksi bagi pelaku usaha yang mengambil keuntungan secara tidak wajar. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan pemerintah akan mengawasi praktik perdagangan ayam dan telur. Ia menyampaikan

Harga Ayam Peternak Terpuruk, Kementan Ancam Pelaku Usaha yang Bermain Harga

Target PLTS 100 GW pada 2029, Pemerintah Cari Investor dari China

Target pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) pada 2029 mendorong pemerintah mencari investor dari China. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajak perusahaan China menanamkan modal dalam proyek tersebut. Ia menyampaikan ajakan itu saat bertemu Menteri Perdagangan China Wang Wentao di Shanghai, Jumat (17/7/2026). Pemerintah sebelumnya melibatkan investasi China dalam pembangunan PLTS Terapung Cirata. Airlangga menggunakan proye

Target PLTS 100 GW pada 2029, Pemerintah Cari Investor dari China

Pasokan Unggas Berlebih, Pemerintah Bidik China dan Timur Tengah saat Harga Peternak Belum Merata

Kelebihan pasokan ayam dan telur masih terjadi, terutama di Pulau Jawa, ketika harga di tingkat peternak belum merata antarwilayah. Pemerintah menyiapkan ekspor ke China dan Timur Tengah untuk memperluas penyerapan produksi. Kementerian Pertanian juga mengandalkan distribusi antardaerah dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menyerap komoditas tersebut di dalam negeri. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebut kelebihan pasokan sebagai “good problem” karena produksi unggas nasional berada

Pasokan Unggas Berlebih, Pemerintah Bidik China dan Timur Tengah saat Harga Peternak Belum Merata

BPK Soroti Ketidaktertiban Penagihan Piutang Pajak dan Bea Cukai, Saldo Macet Terus Membengkak Hingga Sentuh Rp116,78 Triliun

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti tren kenaikan saldo piutang perpajakan dan Cukai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Ditjen Bea dan Cukai dalam tiga tahun terakhir. Total saldo piutang perpajakan dan cukai yang tercatat dalam Neraca Pemerintah Pusat mencapai Rp116,78 triliun. Jumlah ini terbagi atas piutang di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebesar Rp83,61 triliun dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebesar Rp33,16 triliun. Terkait piutang pajak, berdasark

5 media, Cenderung netral
BPK Soroti Ketidaktertiban Penagihan Piutang Pajak dan Bea Cukai, Saldo Macet Terus Membengkak Hingga Sentuh Rp116,78 Triliun

Bukan Cuma Bahan, Nama hingga Kemasan Bisa Gagalkan Sertifikasi Halal

Penilaian sertifikasi halal tidak hanya ditentukan oleh bahan baku dan proses produksi. Nama, bentuk, rasa, simbol, serta kemasan produk juga dapat membuat suatu barang tidak memenuhi ketentuan sertifikasi halal. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika menegaskan ketentuan tersebut berlaku bagi produk makanan, minuman, obat, kosmetik, hingga barang gunaan yang diajukan untuk memperoleh sertifikat halal. “Pembahasan mengenai suatu produk pangan halal tidak hanya berhenti pada kompos

Bukan Cuma Bahan, Nama hingga Kemasan Bisa Gagalkan Sertifikasi Halal

Minyak Dunia Dekati US$85, Apa Dampaknya bagi Harga BBM dan Subsidi RI?

Harga minyak dunia melonjak hampir 12 persen dalam sepekan akibat konflik Amerika Serikat dan Iran yang kembali memanas. Kenaikan tersebut berpotensi menambah beban subsidi dan kompensasi BBM dalam APBN Indonesia apabila berlangsung lama. Pada perdagangan Jumat (17/7/2026), minyak mentah Brent berada di kisaran US$84–85 per barel, sedangkan West Texas Intermediate diperdagangkan sekitar US$79 per barel. Lonjakan itu menjadi kenaikan mingguan terbesar sejak April 2026. Pasar khawatir konflik AS–I

Minyak Dunia Dekati US$85, Apa Dampaknya bagi Harga BBM dan Subsidi RI?

Ekonom: Daya Beli Melemah, Pemerintah Harus Percepat Revitalisasi Pasar Tradisional

Pemerintah didesak mempercepat revitalisasi pasar tradisional karena masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah semakin membutuhkan tempat belanja dengan harga terjangkau di tengah tekanan daya beli. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia Mohammad Faisal mengatakan masyarakat cenderung beralih dari ritel modern ke pasar tradisional untuk mencari bahan pangan yang lebih murah. “Kondisi ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap pasar tradisional justru meningkat seiring dengan

Ekonom: Daya Beli Melemah, Pemerintah Harus Percepat Revitalisasi Pasar Tradisional

Penagihan Tak Berjalan, Rp5,84 Triliun Piutang Pajak Macet Belum Ditagih DJP

Badan Pemeriksa Keuangan menemukan tunggakan pajak senilai Rp1,24 triliun telah kedaluwarsa tanpa lebih dulu ditindaklanjuti melalui penagihan aktif oleh Direktorat Jenderal Pajak. Temuan tersebut mencakup 1.534 ketetapan pajak dan tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2025. “Terdapat 1.534 ketetapan sebesar Rp1,24 triliun yang daluwarsa tanpa ada proses penagihan aktif berupa surat teguran, penerbitan dan

Penagihan Tak Berjalan, Rp5,84 Triliun Piutang Pajak Macet Belum Ditagih DJP

Produktivitas Sawit Anjlok 67 Persen, Pemerintah Diminta Audit Agrinas

Pemerintah didesak mengaudit pengelolaan perkebunan sawit PT Agrinas Palma Nusantara menyusul penurunan produktivitas dari sekitar 18 ton menjadi 6–6,5 ton tandan buah segar (TBS) per hektare per tahun. Direktur Pusat Studi dan Advokasi Hukum Sumber Daya Alam (Pustaka Alam) Muhamad Zainal Arifin mengatakan audit diperlukan untuk menelusuri faktor yang menyebabkan produksi kebun turun sekitar 64–67 persen. “Ini harus ditelusuri penyebabnya, apakah akibat menurunnya kualitas kebun atau terdapat pe

Produktivitas Sawit Anjlok 67 Persen, Pemerintah Diminta Audit Agrinas