AFU.id

Indeks Berita

Antisipasi Salah Sasaran, Publik Kini Bisa Pantau Penerima Manfaat Program MBG

Basis data awal program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengalami perombakan masif guna menjamin akurasi penyaluran. Badan Gizi Nasional (BGN) melibatkan lima kementerian strategis dan Kantor Staf Presiden (KSP) dalam melaksanakan integrasi tersebut. Lima kementerian tersebut adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Kemendikdasmen RI), serta Kementerian Agama (Kemenag) RI. Lalu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kem

Antisipasi Salah Sasaran, Publik Kini Bisa Pantau Penerima Manfaat Program MBG

Ditjen Imigrasi Hadirkan Koridor Tanpa Hambatan untuk Kepulangan Jamaah Haji 2026

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan resmi menyiapkan layanan khusus berupa koridor tanpa hambatan (seamless immigration process). Fasilitas ini dihadirkan guna mendukung kelancaran dan mempercepat proses kepulangan jamaah haji Indonesia tahun 2026 di sejumlah titik debarkasi. Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, mengonfirmasi bahwa teknologi berbasis biometrik ini sengaja disiagakan agar jamaah yang baru tiba dari Tanah Suci tidak perlu lagi

Ditjen Imigrasi Hadirkan Koridor Tanpa Hambatan untuk Kepulangan Jamaah Haji 2026

Bagi Prabowo Subianto, Pancasila Jadi Fondasi Redam Dampak Geopolitik dan Ekonomi Dunia

Momentum peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 menjadi jangkar penting bagi Indonesia dalam menghadapi dinamika ketidakpastian global. Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menjadi saksi bisu pelaksanaan upacara nasional yang mempertemukan tokoh lintas generasi, Senin (1/6/2026). Presiden RI, Prabowo Subianto sebagai Inspektur Upacara menyampaikan amanat yang menegaskan arti penting dasar negara Indonesia. Yang mana, 81 tahun lalu, Ir Soekarno selaku Preside

Bagi Prabowo Subianto, Pancasila Jadi Fondasi Redam Dampak Geopolitik dan Ekonomi Dunia

Data Bermasalah, Hampir Separuh Penerima Bansos Tak Tepat Sasaran

Sekitar 45 persen penerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada 2025 diduga tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan sosial. Menyusul temuan itu, Kementerian Sosial mempercepat pembenahan data penerima manfaat melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mengatakan temuan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menjadi salah satu alasan mendasar bagi pemerintah untuk mengonsolidasikan pendataan berbasis dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (

Data Bermasalah, Hampir Separuh Penerima Bansos Tak Tepat Sasaran

Per 1 Juni 2026, Pertamina Turunkan Harga BBM Nonsubsidi hingga Rp3000 per Liter

Patra Niaga melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis diesel Pertamina Dex dan Dexlite, dan penyesuaian harga BBM Nonsubsidi jenis bensin Pertamax Turbo yang berlaku efektif mulai 1 Juni 2026. Penurunan harga BBM nonsubsidi di Pertamina itu hingga Rp3.000 per liter, namun untuk BBM Ron 98 atau Pertamax Turbo, justru naik menjadi Rp20.750 liter. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun mengatakan penyesuaian harga tersebut dilakukan secara berka

Per 1 Juni 2026, Pertamina Turunkan Harga BBM Nonsubsidi hingga Rp3000 per Liter

Antisipasi El Nino, Kementan Kebut Tanam Padi 750 Hektare

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengakselerasi gerakan tanam padi seluas 750 hektare di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, guna memperkuat produksi beras nasional sekaligus mengantisipasi dampak El Nino. "Gerakan ini sebagai upaya memperkuat produksi beras nasional dan menjaga momentum peningkatan luas tanam di salah satu lumbung pangan utama Indonesia," kata Wamentan dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Sudaryono bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencan

Antisipasi El Nino, Kementan Kebut Tanam Padi 750 Hektare

Prabowo: Kekayaan Alam Indonesia Harus Dinikmati Rakyat, Bukan Pihak Asing

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan kesiapannya menghadapi berbagai tantangan, termasuk perlawanan dari kelompok yang terlibat dalam praktik korupsi, penyelundupan, dan kegiatan ekonomi ilegal yang dinilai menghambat transformasi ekonomi nasional serta melemahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Kita akan menghadapi rintangan, kita akan menghadapi tantangan, mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyelundupan, suk

Prabowo: Kekayaan Alam Indonesia Harus Dinikmati Rakyat, Bukan Pihak Asing

Revisi UU HAM Mulai Dibahas, DPR Janjikan Ruang Publik yang Lebih Luas

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) tidak boleh dipandang sebagai upaya perebutan kewenangan antarinstansi negara. Menurut Willy, revisi UU HAM harus diarahkan untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa revisi UU HAM telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI. "Kalau revisi UU HAM ini dikerdilkan menjadi sekadar bicara kewenang

Revisi UU HAM Mulai Dibahas, DPR Janjikan Ruang Publik yang Lebih Luas

Turun Rp6.400, Harga Solar Shell Berlaku Rp24.490 Mulai 1 Juni

Manajemen Shell Indonesia mengumumkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar turun dari Rp30.890 per liter pada Mei menjadi Rp24.490 per liter mulai 1 Juni 2026. Melalui laman resminya yang diakses dari Jakarta, Senin, Shell Indonesia mengumumkan bahwa Shell V-Power Diesel tersedia di sejumlah wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Harga solar di SPBU Shell selaras dengan harga minyak dunia yang mengalami fluktuasi akibat perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran.

Turun Rp6.400, Harga Solar Shell Berlaku Rp24.490 Mulai 1 Juni

Benahi Menyeluruh Data Penerima Bansos, Kemensos Ungkap 45 Persen Penerima PKH Salah Sasaran

Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan bakal melakukan perombakan dan pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem pendataan penerima manfaat bantuan sosial (bansos). Langkah tegas ini diambil sebagai respons atas temuan krusial dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN) tahun 2025 yang mengindikasikan masih tingginya angka penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menjelaskan bahwa evaluasi besar-besaran ini menjadi landasan utama bagi pemerintah untuk mengonsolidasi

Benahi Menyeluruh Data Penerima Bansos, Kemensos Ungkap 45 Persen Penerima PKH Salah Sasaran