AFU.id

Indeks Berita

BGN Ubah Sistem Insentif SPPG, Tidak Lagi Pukul Rata Rp6 Juta

Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan akan mengubah sistem pemberian insentif kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keputusan ini disampaikan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026). Diketahui, rapat tersebut membahas rancangan rencana kerja dan anggaran (RKA K/L) serta evaluasi pagu indikatif untuk anggaran tahun 2027. Rapat tersebut dilakukan oleh DPR bersama deng

BGN Ubah Sistem Insentif SPPG, Tidak Lagi Pukul Rata Rp6 Juta

Tiga Pekerja Migran Indonesia Alami Kekerasan di Malaysia, Paspor Dikuasai Majikan Hingga Takut Melaporkan

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mengungkapkan terdapat tiga orang warga negara Indonesia yang menjadi korban penganiayaan berulang oleh majikan di Johor Bahru, Malaysia. Ketiga korban berinisial YY, SH, dan YA dialami kekerasan fisik dalam rentang waktu panjang sejak akhir tahun 2025 hingga Januari 2026 saat bekerja sebagai asisten rumah tangga. Menteri P2MI, Mukhtarudin menjelaskan kasus ini terungkap setelah seorang korban berinisial YY melaporkan dugaan tindak kekeras

Tiga Pekerja Migran Indonesia Alami Kekerasan di Malaysia, Paspor Dikuasai Majikan Hingga Takut Melaporkan

Evaluasi MBG Setengah Hati, Rencana Bakal Efisiensi, Tapi Anggaran Jumbo Belum Tentu Dikurangi

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal dievaluasi habis-habisan oleh pemerintah. Kasus korupsi yang melibatkan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN), tampaknya jadi titik balik bagi pelaksanaan program yang merupakan janji politik Presiden Prabowo Subianto saat kampanye Pilpres ini. Evaluasi tampaknya dimulai dari sisi penegakan hukum. Pihak Kejaksaan Agung telah menegaskan akan melakukan pemeriksaan atas seluruh proyek pengadaan barang di BGN. Titik fokusnya adalah pada pengadaan sepeda motor li

Evaluasi MBG Setengah Hati, Rencana Bakal Efisiensi, Tapi Anggaran Jumbo Belum Tentu Dikurangi

Polisi Tahan Massa Aksi di Benhil, Jalur Sudirman–Thamrin Diprioritaskan Kunjungan Presiden Jerman

Polda Metro Jaya melakukan pendekatan dan negosiasi dengan kelompok mahasiswa di kawasan Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta Pusat. Langkah ini diambil karena jalur utama Sudirman–Thamrin tengah diprioritaskan untuk rangkaian kendaraan tamu negara. Penundaan tersebut dilakukan di tengah pengaturan arus lalu lintas yang bersinggungan dengan agenda kenegaraan. Aparat meminta massa aksi tetap berada di Benhil sambil menunggu proses komunikasi dan negosiasi yang dilakukan di lapangan. “Teman-teman mah

Polisi Tahan Massa Aksi di Benhil, Jalur Sudirman–Thamrin Diprioritaskan Kunjungan Presiden Jerman

Mahasiswa Geruduk DPR, Serukan Reformasi Jilid II dan Tuntut Prabowo-Gibran Mundur

Ratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin, (15/6/2026). Massa membawa tuntutan bertajuk “Reformasi Jilid II” dan menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur. Massa aksi berasal dari sejumlah elemen mahasiswa, antara lain Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jakarta, dan Universitas Pamulang. Mereka tiba di gerbang Pancasila Gedung DPR/MPR RI sekitar pukul 14.00 WIB. Mahasiswa

Mahasiswa Geruduk DPR, Serukan Reformasi Jilid II dan Tuntut Prabowo-Gibran Mundur

KAI Uji Biodiesel B50 pada Lokomotif dan Genset, Target Berlaku Juli 2026

PT Kereta Api Indonesia (KAI) menimbang penerapan biodiesel B50 yang akan diberlakukan pemerintah sebagai bagian dari kebijakan transisi energi nasional. Proses transisi penggunaan biodiesel ini berjalan bertahap sesuai roadmap perusahaan, mulai dari B0 pada 2017 hingga B40 pada 2025–2026, dan kini memasuki tahap akhir persiapan menuju implementasi B50 yang ditargetkan berlaku secara nasional pada 1 Juli 2026. Vice President Public Relations KAI, Bobby Rasyidin, mengatakan penguatan roadmap ters

KAI Uji Biodiesel B50 pada Lokomotif dan Genset, Target Berlaku Juli 2026

Anggaran Pendidikan 2027 Didominasi Urusan Infrastruktur, Kesejahteraan Guru dan Mutu Siswa Terabaikan

Alokasi anggaran pendidikan 2027 dinilai masih terlalu berat ke pembangunan infrastruktur, sementara alokasi untuk kesejahteraan guru serta mutu pendidikan seperti terabaikan. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyoroti ketidakseimbangan dalam pagu indikatif anggaran yang diajukan pemerintah itu. “Kami melihat di pagu indikatif tersebut ternyata pemerintah masih berfokus kepada sarana dan prasarana. Kesejahteraan guru belum begitu terlihat, peningkatan mutu dan kualitas siswa-siswi

Anggaran Pendidikan 2027 Didominasi Urusan Infrastruktur, Kesejahteraan Guru dan Mutu Siswa Terabaikan

Mahasiswa Gelar Aksi di Monas, Jalan Medan Merdeka Selatan Ditutup Dua Arah

Arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, ditutup sementara di kedua arah menyusul aksi unjuk rasa yang digelar ratusan mahasiswa pada Senin (15/6/2026) siang. Penutupan dilakukan untuk mengamankan jalannya aksi yang berlangsung di kawasan sekitar Monas. Massa aksi mulai bergerak dari kawasan Tugu Tani sekitar pukul 14.27 WIB dan tiba di Jalan Medan Merdeka Selatan sekitar pukul 14.50 WIB. Setibanya di lokasi, mahasiswa langsung menggelar aksi penyampaian aspirasi di badan

Mahasiswa Gelar Aksi di Monas, Jalan Medan Merdeka Selatan Ditutup Dua Arah

Ramai-ramai Minta Kenaikan Anggaran ke DPR, Tambahan Anggaran Kemenhan Jadi Sorotan

Sejumlah kementerian ramai-ramai mengajukan tambahan anggaran bernilai triliunan rupiah dalam rapat kerja bersama DPR pekan kemarin. Usulan itu diajukan untuk kebutuhan program 2027, mulai dari pertahanan, pangan, sosial, kelautan, hingga koperasi. Nominal terbesar datang dari Kementerian Pertahanan. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengajukan tambahan anggaran Rp195 triliun. Jika disetujui, total kebutuhan anggaran pertahanan yang diajukan Kemenhan mencapai sekitar Rp334 triliun. Dana itu

Ramai-ramai Minta Kenaikan Anggaran ke DPR, Tambahan Anggaran Kemenhan Jadi Sorotan

Tinggal 3 Hari Lagi, Ratusan Orang Demo di Depan PN Jakpus Tuntut Pembatalan Eksekusi Hotel Sultan

Ratusan orang melakukan aksi demonstrasi di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026). Mereka menuntut penundaan dan pembatalasan eksekusi pengosongan Hotel Sultan di kawasan Senayan. Massa aksi yang tergabung dalam Koalisi Sipil Pembela Pribumi itu terdiri dari mahasiswa dan elemen masyarakat sipil. Koordinator Koalisi Sipil Pembela Pribumi, Alhams Qamarallah, menegaskan aksi tersebut bukan bentuk penolakan terhadap putusan pengadilan. "Kami hadir bukan untuk menggugat putusan pe

Tinggal 3 Hari Lagi, Ratusan Orang Demo di Depan PN Jakpus Tuntut Pembatalan Eksekusi Hotel Sultan