AFU.id

Indeks Berita

Buka Juli 2026, Kuota SD Sekolah Rakyat Banyumas Masih Sepi Peminat

Pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, telah mencapai 90 persen dan ditargetkan rampung sepenuhnya pada Juli 2026, bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru pada 13 Juli mendatang. Meski fisik bangunan hampir tuntas, sekolah ini justru menghadapi kendala berupa minimnya jumlah pendaftar untuk jenjang Sekolah Dasar. Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti menyampaikan hal tersebut saat meninjau lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Karangcegak, Kecamatan Sumbang,

Buka Juli 2026, Kuota SD Sekolah Rakyat Banyumas Masih Sepi Peminat

58 Persen NIB Dipegang Perempuan, BPS Pastikan Suara Mereka Masuk Sensus Ekonomi 2026

Badan Pusat Statistik (BPS) menggandeng Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk memastikan lebih banyak pelaku UMKM perempuan tercatat dalam Sensus Ekonomi 2026. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu, menyampaikan bahwa pelaku usaha perempuan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menopang kesejahteraan keluarga. Ia berharap kolaborasi denga

58 Persen NIB Dipegang Perempuan, BPS Pastikan Suara Mereka Masuk Sensus Ekonomi 2026

Amplop Bupati Kuansing untuk Menhut, KPK Singgung Aturan Wajib Lapor Gratifikasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni semestinya melaporkan dugaan gratifikasi berupa amplop yang ditinggalkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby kepada lembaga antirasuah tersebut. "Ya, mestinya itu kesadaran dari pihak penyelenggara negaranya," kata Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (4/7/2026). Taufik menjelaskan, kewajiban melaporkan dugaan gratifikasi t

Amplop Bupati Kuansing untuk Menhut, KPK Singgung Aturan Wajib Lapor Gratifikasi

Menhan Sebut Yonif Teritorial Pembangunan Punya Sejumlah Fungsi bagi Masyarakat, Apa Saja?

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut Yonif Teritorial Pembangunan (YTP) memiliki sejumlah fungsi yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, mulai dari keamanan wilayah, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga penggerak roda ekonomi di tingkat desa. Hal itu disampaikan Sjafrie melalui akun Instagram resminya, @sjafrie.sjamsoeddin, saat mengunjungi Yonif TP 937/Satria Kalijaga di Demak, Jawa Tengah, Jumat. Dari sisi ekonomi, Sjafrie mencontohkan YTP dapat ber

Menhan Sebut Yonif Teritorial Pembangunan Punya Sejumlah Fungsi bagi Masyarakat, Apa Saja?

Skema Baru Bagi Hasil Ojol Jalan, Pengemudi dan Pelanggan Belum Rasakan Perubahan Signifikan

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal menanggapi pelaksanaan kebijakan komisi delapan persen bagi aplikasi layanan ojek online (ojol) penumpang roda dua yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2026 yang dinilai belum menghasilkan keuntungan yang signifikan untuk pengemudi maupun pelanggan. Diketahui, kebijakan tersebut mengatur skema bagi hasil baru, di mana mitra pengemudi memperoleh 92 persen dari tarif dasar perjalanan, sementara delapan persen sisanya menjadi komisi aplikator. "Kita sudah men-

Skema Baru Bagi Hasil Ojol Jalan, Pengemudi dan Pelanggan Belum Rasakan Perubahan Signifikan

Satgas Damai Cartenz Pastikan KKB Kelompok Bakusip Pimpinan M. Mbalingga Pelaku Penembakan Pilot AS

Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) Operasi Damai Cartenz (ODC) memastikan bahwa Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menjadi pelaku penembakan hingga menewaskan pilot berkebangsaan Amerika Serikat, Nicholas F. Goselin, adalah kelompok Bakusip. Kelompok tersebut diketahui merupakan faksi baru yang dipimpin oleh M. Mbalingga. "Dari sejumlah unggahan di media sosial, Bakusip mengaku sebagai bagian dari kelompok pimpinan Elkius Kobak di wilayah Yahukimo," ujar Kepala Satgas Gakkum ODC,

Satgas Damai Cartenz Pastikan KKB Kelompok Bakusip Pimpinan M. Mbalingga Pelaku Penembakan Pilot AS

Wamenaker Tegaskan Investasi Harus Berdampak Bagi Masyarakat, Ini Penjelasannya

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan setiap investasi baru harus memberikan dampak konkret terhadap penciptaan lapangan kerja yang berkualitas bagi masyarakat. "Setiap investasi baru memiliki makna strategis bagi pemerintah dalam upaya perluasan kesempatan kerja. ," kata Afriansyah dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (4/7/2026). Sebagai contoh, Afriansyah menyoroti fasilitas produksi baru milik PT Givaudan Indonesia di Cikarang, Jawa Barat, yang menjadi salah sa

Wamenaker Tegaskan Investasi Harus Berdampak Bagi Masyarakat, Ini Penjelasannya

Intan Jaya Membara: Ribuan Warga Turun ke Jalan Gugat Rangkaian Kematian Ibu Hamil dan Warga Sipil, TNI dan OPM Saling Lempar Tanggung Jawab

Gelombang protes besar membanjiri jalan-jalan utama di Sugapa, ibu kota Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Ribuan warga turun ke jalan sejak Jumat (3/7/2026) hingga Sabtu (4/7/2026) hari ini. Mereka membawa berbagai poster tuntutan mempertanyakan kapan konflik bersenjata akan berakhir dan mendesak pemerintah mengevaluasi serta menarik pasukan militer non-organik dari tanah Papua. Aksi unjuk rasa yang dimotori oleh Gerakan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya ini, dipicu oleh rentetan kasus kekerasan me

Intan Jaya Membara: Ribuan Warga Turun ke Jalan Gugat Rangkaian Kematian Ibu Hamil dan Warga Sipil, TNI dan OPM Saling Lempar Tanggung Jawab

Oknum Polisi Diduga Sekap dan Aniaya Perempuan di Jateng, DPR: Hukum Seberat-beratnya

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial M (30) di Jawa Tengah. Kasus ini disorot karena terduga pelaku merupakan oknum anggota kepolisian yang disebut-sebut berstatus suami siri korban. Abdullah menyayangkan keterlibatan oknum polisi dalam kasus tersebut karena dinilai turut mencoreng nama institusi Polri. "Proses hukum terhadap pelaku harus segera dilakukan. Jika terbukt

Oknum Polisi Diduga Sekap dan Aniaya Perempuan di Jateng, DPR: Hukum Seberat-beratnya

Pemerintah Lamban, Warga Bener Meriah, Perbaiki Jembatan Enang-Enang Senilai Rp1 Miliar Secara Swadaya

Aksi swadaya masyarakat membangun infrastruktur akibat respons lamban pemerintah kembali terjadi. Kali ini di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Kamis (2/7/2026) lalu, warga kawasan Tajuk Enang-Enang melaksanakan upacara sederhana peresmian jembatan Enang-Enang yang diperbaiki secara swadaya oleh masyarakat. Jembatan yang terletak di Kecamatan Pintu Rime Gayo itu, dibangun dengan dana sebesar Rp1 miliar yang dikumpulkan sendiri oleh warga. Mereka juga yang secara bahu membahu memperbaiki jembatan yan

Pemerintah Lamban, Warga Bener Meriah, Perbaiki Jembatan Enang-Enang Senilai Rp1 Miliar Secara Swadaya