Indeks Berita

Bukan Ranah Komisi Yudisial, Ini Alasan Lembaga Pengawas Hakim Tak Bisa Bedah Vonis Nadiem

Komisi Yudisial (KY) menegaskan tidak memiliki wewenang untuk mencampuri teknis yudisial maupun membedah isi vonis majelis hakim dalam perkara korupsi mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim. Penegasan ini disampaikan menyusul diterimanya laporan resmi dari tim kuasa hukum terpidana terkait dugaan pelanggaran etik hakim. Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) tersebut ditujukan kepada empat hakim Pengadila

1 bulan lalu

Tak Sekadar Konflik Kepentingan, Ini Kerugian Nyata Rangkap Jabatan Pejabat bagi Rakyat

Praktik rangkap jabatan pejabat publik sebagai komisaris maupun direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali menjadi sorotan. Persoalan ini tak hanya merambah para wakil menteri (wamen), tetapi juga menular ke lembaga setingkat kementerian bahkan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) meski praktik tersebut telah dilarang oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sejak tahun lalu. Transparency International Indonesia (TII) mencatat sedikitnya 30 wakil menteri Kabinet Merah Putih masih menyandang status rangk

1 bulan lalu

Paradoks Finansial Kaesang Pangarep: Lini Bisnis Rugi, Terlilit Utang Rp2,8 Triliun, Kekayaan Tetap Melambung

Nama Kaesang Pangrarep anak kedua mantan Presiden Joko Widodo sedang menjadi perbincangan hangat di media. Pasalnya, secara finansial, Kaesang menunjukkan paradoks yang sangat mencolok. Di satu sisi, banyak lini bisnisnya yang rontok dan merugi, di sisi lain, ternyata harta kekayaannya tetap melambung. Pangkal soal pembicaraan ini adalah berita terkait babak belurnya PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP)—emiten pengolahan udang ekspor yang sebagian sahamnya digenggam Kaesang. Perusahaan tersebu

1 bulan lalu

Usulan Rehab Rumah Banyak Ditolak, Pemda Dinilai Tak Jeli Pilih Penerima

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti banyaknya usulan bantuan rehabilitasi rumah dari pemerintah daerah yang tidak lolos verifikasi. Dari sekitar 1,7 juta rumah yang diajukan, baru sekitar 90 ribu dinyatakan memenuhi kriteria. Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, mengatakan rendahnya jumlah usulan yang lolos menunjukkan masih ada masalah dalam pendataan calon penerima bantuan. Menurut dia, sebagian daerah justru mengusulkan rumah yang kondisinya masih relatif layak, bukan ruma

1 bulan lalu

Dugaan Pungli Haji, Jemaah Diminta Bayar Jutaan Rupiah untuk Dorong Kursi Roda

Layanan pendorongan kursi roda bagi jemaah haji menjadi sorotan setelah muncul dugaan pungutan liar (pungli) dipatok hingga jutaan rupiah. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengungkapkan ada jemaah yang diminta membayar Rp6 juta untuk layanan kursi roda saat tawaf ifadhah dan tawaf wada. Menurut Abdul, tarif yang dibebankan kepada jemaah tidak seragam. Ia menyebut ada yang dikenakan Rp5 juta hingga Rp7 juta. “Jemaahnya nangis-nangis minta anaknya di rumah untuk ditransfer gara-gara kur

1 bulan lalu

Bukan Urgensi, Ketua Badan Anggaran DPR RI Tolak Usulan Gaji Kepala Daerah Naik demi Cegah Korupsi

Usulan kenaikan hak keuangan kepala daerah dengan dalih mencegah praktik korupsi dinilai bukan merupakan sebuah urgensi yang harus segera direalisasikan. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan, menjaga kredibilitas dan keberlangsungan fiskal negara jauh lebih penting untuk didahulukan ketimbang membahas penambahan penghasilan bagi kepala daerah. "Harapan saya, direm dulu hal-hal yang menyangkut kebutuhan aparatur kita. Yang terpenting sekarang bagaimana kita kredibilitas

1 bulan lalu

Pengacara Nadiem Lapor ke KY, Soroti Hakim Bermasalah yang Tetap Pimpin Sidang

Kuasa hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim melaporkan dugaan pelanggaran etik dan perilaku majelis hakim perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook ke Komisi Yudisial atau KY. Laporan itu disampaikan pengacara Nadiem, Ari Yusuf Amir, di kantor KY, Jakarta, Senin (6/7/2026). Ada empat hakim yang dilaporkan, yakni Purwanto S Abdullah, Sunoto, Eryusman, dan Mardiantos. Ari menyoroti posisi Purwanto S Abdullah sebagai ketua majelis hakim dalam perka

1 bulan lalu

Tak Ada Status Kedaruratan, Apa Urgensi TNI Merangsek ke Ranah Sipil?

Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang semakin merangsek ke ranah sipil dinilai bertentangan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) TNI yang seharusnya. Selain itu, fenomena ini juga disoroti karena dianggap dapat mempersempit ruang sipil. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat militer, Jaleswari Pramodhawardhani dalam tayangan Gaspol Kompas.com pada Senin (6/7/2026). Eks Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) itu mengaku tidak terkejut jika nuansa militer semakin terasa di era pemerintah

1 bulan lalu

Curhat Gaji Rp2,6 Juta di MK, Unair Bongkar Rincian Penghasilan Dosen Cinuk Widiayastrisna

Universitas Airlangga (Unair) membuka data penghasilan dosen tetap non-aparatur sipil negara (ASN) setelah viral kesaksian dosen Cenuk Widiayastrisna Sayekti yang mengaku hanya menerima gaji pokok sekitar Rp2,6 juta per bulan dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Polemik kemudian bergeser dari besaran gaji pokok menjadi total penghasilan yang diterima dosen. Kesaksian tersebut disampaikan Cenuk saat menjadi saksi dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen d

1 bulan lalu

DPD RI Akhirnya Bentuk Panitia Khusus Papua, Apa Fokus Utamanya?

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Papua untuk mengevaluasi berbagai persoalan yang terjadi di Tanah Papua, mulai dari isu keamanan, dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), hingga pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN). Wakil Ketua DPD RI sekaligus Ketua Pansus Papua, Yorrys Raweyai, mengatakan pembentukan pansus ini merupakan tindak lanjut atas berbagai laporan dan aspirasi yang disampaikan masyarakat Papua kepada DPD RI. Yorrys menjelaskan, pansus ini b

1 bulan lalu