Indeks Berita

Bonus Demografi Tinggal Angka, Ruang Anak Muda Menyempit di Kursi Kekuasaan

Indonesia punya modal jutaan anak muda usia produktif, tapi kursi-kursi kekuasaan di panggung politik nasional tetap dikuasai wajah-wajah lama. Kondisi ini dinilai bukan kebetulan, melainkan buah dari desain aturan pemilu yang tak kunjung berubah sehingga secara sistematis mempersempit ruang kompetisi bagi generasi muda untuk naik ke tampuk kepemimpinan. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, menyoroti paradoks antara besarnya populasi anak muda Indone

1 bulan lalu

Sekjen PU Klaim Biaya Keluarga Menteri ke AS Tak Pakai APBN, Ini Alasan Nama Anak Tercantum

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan tidak ada uang negara yang dipakai untuk membiayai keberangkatan anak Menteri PU Dody Hanggodo Lasmono ke New York, Amerika Serikat (AS), meski namanya tercantum dalam surat dinas resmi kementerian yang belakangan viral di media sosial. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PU, Apri Artoto menegaskan seluruh biaya untuk keluarga akan ditanggung pribadi, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Apri menjelaskan surat yang beredar yang

1 bulan lalu

Sinyal Darurat Fiskal Daerah: Pemda Terjepit Pemangkasan TKD, Pelayanan Publik Bisa Terabaikan

Pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, membuat pemerintah daerah makin megap-megap untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah. Khususnya terkait pembayaran gaji para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Contoh teranyar terjadi di Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara. Ratusan PPPK menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor wali kota pada Senin (6/7/2026). Pemicunya adalah wacana merumahkan sekitar 2000 orang PPPK lantaran Anggara

1 bulan lalu

Indonesia-India Teken 16 Kerja Sama Strategis, Rudal hingga Teknologi Antariksa

Sebanyak 16 kesepakatan strategis diteken dalam pertemuan bilateral Indonesia dan India di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/7/2026). Kerja sama tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari pertahanan, energi, kesehatan, pertanian, riset, hingga teknologi antariksa sebagai bagian dari penguatan hubungan kedua negara. Penandatanganan dilakukan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi. Salah satu dokumen yang dipertukarkan adalah perpanjangan Framework Agreeme

1 bulan lalu

Fenomena Warga Bangun Infrastruktur Secara Swadaya, Bibit Krisis Kepercayaan Terhadap Pemerintah?

Fenomena masyarakat bergotong-royong, untuk memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan tengah masif terjadi di berbagai wilayah di Indonesia sepanjang tahun 2026 ini. Dari ujung barat Sumatra di dataran tinggi Aceh, melintasi tanah Banten, Jawa Tengah, hingga Madura, warga masyarakat berbondong-bondong merogoh kocek pribadi, mengumpulkan iuran rupiah demi rupiah, dan memegang sekop untuk mengecor serta menambal jalan yang rusak parah. Pada Minggu, 5 Juli 2026, warga di perbatasan Kampung Bukit

1 bulan lalu

Rekomendasi KPK soal MBG Ternyata Diabaikan di Era Dadan

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari mengungkap rekomendasi hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah diserahkan sejak 17 Maret 2026 lalu ternyata tidak ditindaklanjuti pada masa kepemimpinan Kepala BGN sebelumnya, Dadan Hindayana. Hal itu disampaikan Agustina usai jajaran pimpinan BGN menggelar audiensi dengan KPK di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2026). Menurutnya, saat kepemimp

1 bulan lalu

Antara Kajian dan Penolakan, Wacana Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Terus Menuai Pro Kontra

Pro kontra pergantian nama Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi Tatar Sunda masih bergulir hingga saat ini. Terbaru, komisi II DPR RI diketahui akan mengkaji urgensi perubahan nama provinsi tersebut setelah Pemerintah Provinsi Jabar menyampaikan usulan tersebut secara resmi pada Selasa (7/7/2026). Pasalnya diketahui, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong mengatakan pihaknya hingga kini belum menerima usulan resmi dari Pemprov Jabar terkait rencana perubahan nama tersebut. Ia menyebut substa

1 bulan lalu

Beli Kartu Perdana Tanpa Info Jelas, Ini yang Bikin Wakil Ketua MK Geram di Sidang Kuota Internet Hangus

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Saldi Isra menegaskan negara tidak boleh membiarkan hubungan antara produsen dan konsumen berjalan tanpa perlindungan hukum yang memadai. Penegasan ini mengemuka dalam rangkaian persidangan uji materi terkait kebijakan kuota internet hangus yang telah bergulir di MK sejak awal 2026. Dalam berbagai kesempatan persidangan, Saldi konsisten menyoroti ketimpangan posisi antara operator telekomunikasi selaku produsen jasa dan masyarakat selaku konsumen. Ia menegas

1 bulan lalu

Meski Jokowi Turun Langsung, Kenapa PSI Tetap Sulit Geser PDI-P di Jateng?

Rencana safari politik mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Jawa Tengah (Jateng) pada pertengahan Juli 2026 dinilai belum cukup untuk mengubah dominasi politik PDI Perjuangan (PDI-P) di provinsi tersebut. Ambisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadikan Jateng sebagai "kandang gajah" partainya sendiri pun diperkirakan tidak akan mudah terwujud. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai ada dua faktor utama yang membuat target tersebut sulit dicapai

1 bulan lalu

Ketika Hukum Berpihak pada Uang, Eks Ketua KY Ungkap Fenomena "Rule by Law" di Indonesia

Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) RI periode 2013-2015, Suparman Marzuki, menilai tatanan hukum nasional saat ini telah bergeser menjadi sekadar instrumen untuk membenarkan tindakan penguasa dan pemilik modal. Ia melontarkan kritik tajam terhadap realitas hukum dan politik di Indonesia pascareformasi yang dinilai kian jauh dari cita-cita awal. Kata Suparman dalam acara Srawung Demokrasi 12 yang membedah buku ‘Pemikiran Hukum dan Politik’ tersebut, saat ini sebagian besar orang di Indonesia menil

1 bulan lalu