AFU.id

Indeks Berita

Air PDAM Belum Layak Minum, Disindir Jadi “Perusahaan Air Mandi”

Kualitas layanan perusahaan daerah air minum (PDAM) di Indonesia mendapat sorotan karena air yang disalurkan umumnya belum aman dikonsumsi langsung dari keran. Kondisi itu dinilai tidak sesuai dengan nama perusahaan yang menggunakan istilah “air minum”. Anggota Badan Legislasi DPR RI Mulyadi mengatakan layanan PDAM saat ini lebih banyak menyediakan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Masyarakat masih harus memasak atau mengolah kembali air sebelum meminumnya. “Namanya Perusahaan Daerah Air M

Air PDAM Belum Layak Minum, Disindir Jadi “Perusahaan Air Mandi”

Santriwati Melahirkan, Dugaan Kekerasan Seksual Pengasuh Pesantren Kuansing Terbongkar

Dugaan kekerasan seksual terhadap sejumlah santriwati di Pondok Pesantren Nurul Tauchid, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, mencuat setelah seorang santriwati melahirkan di lingkungan pesantren. Pengasuh sekaligus pengelola pesantren berinisial I diduga terlibat dalam perkara tersebut. Informasi sementara dari warga menyebut sedikitnya lima santriwati diduga menjadi korban dalam rentang waktu beberapa tahun. Kasus itu menjadi perhatian masyarakat setela

Santriwati Melahirkan, Dugaan Kekerasan Seksual Pengasuh Pesantren Kuansing Terbongkar

Said Iqbal Sebut Buruh Batalkan Demo setelah Purbaya Setuju Kaji Pajak JHT dan THR

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan mengkaji penghapusan pajak pencairan Jaminan Hari Tua (JHT), Tunjangan Hari Raya (THR), pesangon, dan dana pensiun. Respons tersebut membuat ribuan buruh membatalkan rencana demonstrasi di depan Kantor Kementerian Keuangan pada Kamis besok. Pembatalan aksi diputuskan setelah Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, bertemu Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (8/7/2026). Said mengata

Said Iqbal Sebut Buruh Batalkan Demo setelah Purbaya Setuju Kaji Pajak JHT dan THR

Muktamar ke-35 NU Mundur ke Akhir Agustus, PBNU Ungkap Penyebabnya

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi mengundur pelaksanaan Muktamar ke-35 NU dari semula dijadwalkan pada 1-5 Agustus 2026 menjadi 27-31 Agustus 2026. Keputusan tersebut diambil dalam rapat gabungan Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU dan penetapkan Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang, sebagai tuan rumah muktamar. Sekretaris Jenderal PBNU sekaligus Ketua Organizing Committee (OC) Muktamar ke-35 NU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, mengatakan perubahan jadwal dilakukan setelah mempertimbangkan

Muktamar ke-35 NU Mundur ke Akhir Agustus, PBNU Ungkap Penyebabnya

RUU Sisdiknas Ubah Wajah Pendidikan, Wajib Belajar Jadi 13 Tahun

Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) membawa sejumlah perubahan besar dalam tata kelola pendidikan di Indonesia. Draf terbaru mengusulkan penguatan alokasi anggaran pendidikan 20 persen, perluasan program wajib belajar menjadi 13 tahun, hingga penambahan aturan khusus mengenai pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan. Ketua Panitia Kerja RUU Sisdiknas, Hetifah Sjaifudian, mengatakan draf tersebut dirancang untuk memperkuat komitmen negara dalam menjamin

RUU Sisdiknas Ubah Wajah Pendidikan, Wajib Belajar Jadi 13 Tahun

Said Iqbal Bantah Purbaya soal Data JHT, Klaim 80 Persen Buruh Punya Saldo di Atas Rp50 Juta

Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menyebut hanya 4,55 persen peserta BPJS Ketenagakerjaan memiliki saldo Jaminan Hari Tua (JHT) di atas Rp50 juta dipersoalkan. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menyebut angka itu tidak mencerminkan kondisi seluruh peserta aktif dan memperkirakan lebih dari 80 persen pekerja memiliki saldo JHT di atas 50 juta. Data tersebut mengacu pada BPJS Ketenagakerjaan yang mencatat 1.723.910 klaim JHT dibayarkan se

Said Iqbal Bantah Purbaya soal Data JHT, Klaim 80 Persen Buruh Punya Saldo di Atas Rp50 Juta

Hutan Ranjuri Jadi Sumber Hidup dan Inspirasi, Batik Valiri Sigi Tembus Pasar Internasional

Sebuah usaha batik berbasis komunitas di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, membuktikan pelestarian hutan adat dan pengembangan ekonomi lokal bisa berjalan beriringan. Batik Valiri, yang berpusat di Desa Beka, Kecamatan Marawola, mengolah kekayaan alam Hutan Ranjuri dan kearifan budaya Kaili menjadi produk batik bernilai ekonomi tinggi sekaligus destinasi ekowisata yang menarik minat tamu mancanegara. Sang penggagas, Afrianto diketahui mendirikan Batik Valiri pada 2019 setelah bertahun-tahun beker

Hutan Ranjuri Jadi Sumber Hidup dan Inspirasi, Batik Valiri Sigi Tembus Pasar Internasional

Kuasa Hukum Nadiem Resmi Ajukan Banding, Ini Sederet Keberatan atas Putusan Hakim

Terpidana kasus korupsi pengadaan Chromebook tahun 2020-2022 Nadiem Anwar Makarim, telah menyerahkan memori banding atas putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada kliennya, Rabu (8/7/2026). Kuasa hukum Nadiem, Zaid Mushafi, membenarkan pengajuan tersebut dan menyebut timnya telah mensubmit dokumen secara daring sejak sehari sebelumnya. Zaid mengungkapkan sejumlah keberatan yang dimuat dalam memori banding tersebut. Keberatan pertama menyangkut penila

Kuasa Hukum Nadiem Resmi Ajukan Banding, Ini Sederet Keberatan atas Putusan Hakim

Kemenham Batal Bentuk Tim Investigasi Penembakan Papua usai Polri Sebut Tidak Perlu, Mengapa?

Rencana Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) membentuk tim investigasi khusus untuk mengusut rentetan kasus kekerasan di Papua akhirnya tidak jadi direalisasikan. Langkah itu diurungkan setelah kepolisian menyatakan pembentukan tim tersebut tidak lagi dibutuhkan, mengingat penanganan di lapangan sudah berjalan. Diketahui, awalnya Kemenham mempertimbangkan perlunya tim independen untuk membongkar sejumlah insiden penembakan, termasuk kematian pilot asal Amerika Serikat di Yahukimo dan seorang

Kemenham Batal Bentuk Tim Investigasi Penembakan Papua usai Polri Sebut Tidak Perlu, Mengapa?

Kas Daerah Menipis, PPPK Terancam Jadi Korban, Banggar Tagih Dana Bagi Hasil Rp132 Triliun

Tekanan keuangan di sejumlah daerah mulai mengancam nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Pemerintah daerah yang kesulitan membayar belanja pegawai terpaksa mempertimbangkan pemotongan penghasilan hingga merumahkan tenaga kontrak. Badan Anggaran DPR mendesak pemerintah pusat segera mencairkan dana bagi hasil (DBH) yang masih kurang salur sebesar Rp132 triliun. Dana tersebut dinilai dapat memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk membayar gaji dan honor PPPK. Sebagai inform

Kas Daerah Menipis, PPPK Terancam Jadi Korban, Banggar Tagih Dana Bagi Hasil Rp132 Triliun