AFU.id

Indeks Berita

Undang Pengurus Syuriah NU Tingkat Kabupaten Se-Jawa Barat, Dedi Mulyadi Dinilai Cawe-Cawe Urusan Muktamar

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memanggil dan mengundang sejumlah unsur Syuriah Nahdlatul Ulama (NU) tingkat kabupaten/kota ke Gedung Sate pada Rabu (19/8/2026) sore. Undangan ini memicu gelombang kritik tajam dari interna NU. Pertemuan resmi yang dihelat menjelang perhelatan Muktamar ke-35 NU di Jombang tersebut dinilai publik sebagai bentuk manuver politik dan indikasi campur tangan (cawe-cawe) kekuasaan daerah dalam urusan internal organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Sorotan publik m

2 media, Cenderung netral
Undang Pengurus Syuriah NU Tingkat Kabupaten Se-Jawa Barat, Dedi Mulyadi Dinilai Cawe-Cawe Urusan Muktamar

KRI Bung Hatta Berlabuh di Labuan Bajo, Dukung Pengiriman Bantuan Logistik Gempa NTT

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendapat dukungan percepatan distribusi bantuan dari Kapal Republik Indonesia (KRI) Bung Hatta. Kapal Perang itu mendistribusikan dukungan logistik bagi warga terdampak Gempa NTT Magnitudo 7,7 dan berlabuh dari Labuan Bajo, Manggarai Barat, Selasa (18/8/2026). Kapal ini berlayar dari Pelabuhan Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat menuju Pelabuhan Reok di Kabupaten Manggarai KRI Bung Hatta mengangkut dukungan logistik berupa paket bantuan Presiden

KRI Bung Hatta Berlabuh di Labuan Bajo, Dukung Pengiriman Bantuan Logistik Gempa NTT

Kejagung Panggil Lagi Pegawai Kemenhut di Kasus Korupsi PT TPL, Persoalkan Legalitas Kayu

Sejumlah pegawai Kementerian Kehutanan (Kemenhut) kembali dipanggil Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan korupsi transfer pricing PT TPL. Alasan pemanggilan tersebut adalah untuk memastikan status hukum kayu. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna menjelaskan, pulp atau bubur kertas merupakan produk utama PT TPL yang bahan bakunya berasal dari kayu. "Maka dalam hal ini, penyidik Kejagung memastikan apakah perolehan kayu-kayu itu ada izinnya atau ilegal. Ap

Kejagung Panggil Lagi Pegawai Kemenhut di Kasus Korupsi PT TPL, Persoalkan Legalitas Kayu

Siap-Siap Pemilik Kendaraan Bermotor, Asap Knalpot Anda bakal Kena Pajak Karbon

Pemilik dan pengguna kendaraan bermotor berbahan bakar fosil, khususnya sepeda motor bensin, tampaknya harus mulai bersiap menghadapi potensi kebijakan baru dari pemerintah. Wacana penerapan pajak karbon (carbon tax) pada kendaraan beremisi gas buang kini tengah dibahas serius di tingkat kementerian sebagai bentuk respons atas perkembangan kebijakan global sekaligus upaya mengoptimalkan penerimaan negara. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengonfirmasi, pemerintah te

3 media, Cenderung netral
Siap-Siap Pemilik Kendaraan Bermotor, Asap Knalpot Anda bakal Kena Pajak Karbon

Anomali Swasembada Beras, Harga Naik Lebih dari 10% di saat Cadangan Beras Tembus Jutaan Ton

Harga beras mengalami kenaikan di sejmulah daerah ketika Pemerintah Republik Indonesia (RI) mengeklaim telah berhasil mencapai swasembada beras nasional. Kenaikan itu menjadi sorotan tajam karena stok cadangan beras mencapai sekitar 5,2-5,4 juta ton. Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pendistribusian stok dalam menjaga stabilitas harga beras di pelbagai daerah. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) RI, Tomsi Tohir pun meminta pemerintah daerah (pem

Anomali Swasembada Beras, Harga Naik Lebih dari 10% di saat Cadangan Beras Tembus Jutaan Ton

Pendaftaran Merdeka Run 2026 Dibuka Lagi, Ini Link dan Jadwalnya

Pendaftaran Merdeka Run 2026 kembali dibuka pada Rabu (19/08/2026) mulai pukul 17.00 WIB. Kesempatan tambahan tersebut dibuka setelah kuota pendaftaran sebelumnya habis dalam waktu sekitar dua jam sejak registrasi pertama dibuka pada 12 Agustus 2026. Masyarakat dapat melakukan pendaftaran melalui laman resmi merdekarun.id . Merdeka Run 2026 akan digelar pada Sabtu, 29 Agustus 2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia. Peserta dijadwalkan mulai

Pendaftaran Merdeka Run 2026 Dibuka Lagi, Ini Link dan Jadwalnya

Korban Keracunan MBG Berastagi Alami Masalah Saraf Otak? Diduga Racun Ini Penyebabnya

Penanganan medis terhadap para pelajar korban keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, terus berlanjut di RSU Haji Medan. Hingga Selasa malam (18/8), total tiga siswi resmi dirujuk ke rumah sakit rujukan provinsi tersebut akibat kondisi kesehatan yang terus memprihatinkan. Ketiga korban perempuan tersebut adalah Krismas Dayanti Sihite dari SMAN 1 Berastagi, serta F Purba dan Ana Karina Karo dari Yayasan Perguruan Bersama Berastagi. Kondi

3 media, Cenderung netral
Korban Keracunan MBG Berastagi Alami Masalah Saraf Otak? Diduga Racun Ini Penyebabnya

Keisha, Maba Unpad yang Kena Candaan Sinis KDM Dikabarkan Mengalami Tekanan Psikologis, Gaya Komunikasi Pejabat Dikritik Keras

Kebahagiaan Keisha, seorang mahasiswa baru Universitas Padjadjaran (Unpad), usai diterima di Program Studi Administrasi Pemerintahan lewat jalur prestasi akademik mendadak berubah menjadi duka. Sosoknya mendadak menjadi perhatian publik nasional setelah interaksinya dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam sesi kuliah umum interaktif dalam rangkaian kegiatan Prabu 2026 di kampus Jatinangor pada Senin (10/08/2026) memicu kontroversi luas di media sosial. Usai wawancara terbuka tersebut menye

13 media, Cenderung kiri
Keisha, Maba Unpad yang Kena Candaan Sinis KDM Dikabarkan Mengalami Tekanan Psikologis, Gaya Komunikasi Pejabat Dikritik Keras

Pusat Ambil Alih Status PPPK Jadi ASN Pusat, Cara Pemerintah Tekan Tuntutan Daerah Tambah TKD?

Keputusan mendasar yang bakal mengubah peta keuangan daerah resmi diambil oleh pemerintah pusat dan DPR RI. Status Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah, khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) termasuk para guru, akan sepenuhnya dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat. Langkah besar ini disepakati dalam rapat koordinasi lintas kementerian bersama pimpinan DPR pada Selasa (18/08/2026). Langkah ini diambil sebagai jawaban atas jeritan berbagai pemerintah daerah yang menga

1 media, Cenderung netral
Pusat Ambil Alih Status PPPK Jadi ASN Pusat, Cara Pemerintah Tekan Tuntutan Daerah Tambah TKD?

MA Tegaskan Putusan Bebas Tak Bisa Banding atau Kasasi, Terdakwa Wajib Pulih Hak Kemerdekaannya

Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2026 pada Rabu (19/8/2026). Aturan tersebut mempertegas kedudukan putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum sekaligus memberikan pedoman bagi hakim di seluruh lingkungan peradilan pidana. Melalui SEMA tersebut, MA mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi SEMA Nomor 8 Tahun 2011. Pedoman yang bersifat imbauan internal ini diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai pelaksanaan putusan beb

MA Tegaskan Putusan Bebas Tak Bisa Banding atau Kasasi, Terdakwa Wajib Pulih Hak Kemerdekaannya