Indeks Berita

Kasus Pemerasan Jabatan di Pati, KPK Periksa Tujuh Kepala Desa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tujuh kepala desa sebagai saksi kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo. “Pemeriksaan bertempat di Polsek Sumber Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, atas nama YE selaku Kades Sidomukti, STO selaku Kades Ronggo, HO selaku Kades Sriwedari, SO selaku Kades Sumberejo, GA selaku Kades Tamansari, DW selaku Kades Trikoyo, dan SDD selaku Kades Sidoluhur,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Rabu, (

4 bulan lalu

15 Tahun Pascabencana Nuklir, Jepang Upayakan Tanah Fukushima Dapat Dimanfaatkan Kembali

Jepang akan mulai menggunakan 6 meter kubik tanah yang diambil selama pembersihan pascabencana nuklir Fukushima untuk menanam bunga di Kementerian Pertahanan dan Mahkamah Agung di Tokyo, kata menteri lingkungan hidup pada Selasa. Dari 14 juta meter kubik lebih tanah yang disimpan di fasilitas sementara di Prefektur Fukushima, tanah dengan tingkat radiasi rendah telah digunakan di 10 lokasi, termasuk di kantor perdana menteri dan beberapa kementerian, sejak Juli tahun lalu. Rencana penggunaan tan

4 bulan lalu

Negara Pastikan Status ASN Feri Amsari Tak Bisa Dicabut Hanya Karena Kritik Kebijakan

Status Feri Amsari sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) terancam gegara mengkritik program swasembada pangan di era pemerintahan Prabowo Subianto. Akan tetapi, Yusril Ihza Mahendra pasang badan membela hak kebebasan berpendapat Feri Amsari selaku akademisi bersama Ubedilah Badrun yang namanya ikut terseret. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (Menko Kumham Imipas RI) ini menolak keras desakan pencabutan status ASN terhadap Feri Amsa

4 bulan lalu

Menteri Ketenagakerjaan: Tidak Ada Aturan Perusahaan Menahan Ijazah Pekerja

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Republik Indonesia Yassierli meminta para perusahaan atau pemberi kerja untuk tidak membuat kebijakan menahan ijazah bagi para pekerja maupun pencari kerja. "Tidak boleh ada perusahaan yang menahan ijazah para pekerja," ujar Yassierli usai menyerahkan bantuan Kemnaker Peduli di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBVP) Medan, Selasa. Ia mengatakan larangan penahanan ijazah para pekerja atau buruh tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagak

4 bulan lalu

Tiga Prajurit TNI Gugur, Penugasan di Wilayah Konflik Perlu Dievaluasi

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengevaluasi penugasan prajurit TNI di wilayah konflik, menyusul gugurnya tiga pasukan perdamaian asal Indonesia di Lebanon akibat serangan Israel. “Pemerintah hendaknya melakukan evaluasi terhadap penugasan prajurit TNI dalam wilayah konflik,” kata dia dalam pidato penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (21/4/26) Evaluasi tersebut, imbuh dia, harus mencakup kejelasan misi, mandat, kesiapa

4 bulan lalu

Pakistan Uji Coba Rudal Jelajah Udara Taimoor, Penguatan Sistem Senjata Anti Kapal Canggih

Pakistan pada Selasa berhasil melakukan uji coba senjata secara langsung terhadap rudal jelajah yang diluncurkan dari udara dan dikembangkan secara mandiri, yang menunjukkan peningkatan kemampuan serangan maritim, menurut sayap media Angkatan Darat Pakistan. Dalam pernyataan yang dirilis oleh Inter-Services Public Relations, Angkatan Laut Pakistan telah berhasil meluncurkan Rudal Jelajah Udara Taimoor, yang digambarkan sebagai sistem senjata anti-kapal canggih yang dirancang untuk menargetkan ka

4 bulan lalu

Proses Mandek, Kejari Dompu Gandeng Inspektorat Telusuri Laporan Anggaran Fiktif PKK

Kejaksaan Negeri Dompu, Nusa Tenggara Barat, menggandeng inspektorat untuk menelusuri potensi kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan korupsi anggaran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tahun 2022–2023. Kepala Seksi Intelijen Kejari Dompu Danny Curia Novitawan, melalui sambungan telepon, Selasa, mengatakan langkah tersebut dilakukan setelah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB menyatakan tidak dapat menindaklanjuti audit penghitungan kerugian keuangan

4 bulan lalu

Korupsi Kuota Haji Rugikan Negara Rp622 Miliar, KPK Telusuri Peran Biro Perjalanan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga orang dari biro penyelenggara haji, yakni seorang di Sumatera Utara dan dua orang di Jakarta, sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji. "Pemeriksaan bertempat di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumut, dan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Rabu, (22/4/26). Budi menjelaskan seorang saksi yang dipanggil di Sumut adalah AG se

4 bulan lalu

Rumah Susun Jadi Solusi Hunian Layak Masyarakat Berpengahasilan Rendah di Kota Bogor

DPRD Kota Bogor menetapkan rumah susun sebagai solusi hunian warga melalui pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif tentang Rumah Susun menjadi Perda dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Bogor, Jawa Barat. Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bogor Karnain Asyhar mengatakan dalam keterangannya di Bogor, Selasa, menjelaskan, langkah tersebut diambil untuk menjawab kebutuhan hunian layak di tengah semakin terbatasnya lahan di kawasan perkotaan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan

4 bulan lalu

Buntut Dualisme PBB NTB, Nadirah Didepak dari Kursi Ketua DPW

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Nusa Tenggara Barat menegaskan bahwa surat keputusan (SK) pembekuan kepengurusan DPW PBB NTB di bawah Ketua Nadirah tidak sah. “Tidak ada yang perlu kami sampaikan sebenarnya. Namun karena ada pemberitaan terkait SK pembekuan DPW PBB NTB, kami perlu klarifikasi agar tidak terjadi penggiringan opini yang tidak tepat,” ujar Sekretaris Wilayah DPW Partai Bulan Bintang (PBB) Nusa Tenggara Barat, Muhlis Hasim di Mataram, Selasa. Ia mengatakan DP

4 bulan lalu