AFU.id

Indeks Berita

KAI Pastikan Tanggung Seluruh Biaya Pengobatan sampai Pemakaman Korban Kecelakaan Maut di Bekasi Timur

PT Kereta Api Indonesia (Persero) memastikan seluruh biaya pengobatan hingga pemakaman korban meninggal pada insiden tabrakan antara kereta Commuter Line dan kereta jarak jauh di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, Senin, (27/4/2026) malam, ditanggung secara penuh. Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba memastikan seluruh korban dalam insiden operasional yang terjadi mendapatkan penanganan maksimal. "KAI menegaskan seluruh biaya pengobatan bagi korban luka serta biaya pemakaman bagi

KAI Pastikan Tanggung Seluruh Biaya Pengobatan sampai Pemakaman Korban Kecelakaan Maut di Bekasi Timur

KAI: Korban Meninggal Kecelakaan Maut di Bekasi Timur Menjadi 14 orang

PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyebutkan korban meninggal dunia atas insiden tabrakan antara kereta Commuter Line dan kereta jarak jauh di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, Senin, (27/4/2026) malam, bertambah menjadi 14 orang. Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menyampaikan berdasarkan data terbaru hingga pukul 08.45 WIB, tercatat 14 orang meninggal dunia. Korban meninggal dunia telah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi lebih lanjut. Sementara itu, 84 korban luka telah m

KAI: Korban Meninggal Kecelakaan Maut di Bekasi Timur Menjadi 14 orang

KNKT Bentuk Tim Investigasi Guna Tangani Kecelakaan Maut di Bekasi Timur

Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menyampaikan sudah mengerahkan tim investigasi untuk mengumpulkan fakta terkait kecelakaan kereta api antara KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, pada Senin, (27/4/2026) malam. Ketua Tim Humas KNKT, Anggo Anurogo dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa menjelaskan bahwa tim sudah berada di lokasi sejak tadi malam untuk mengumpulkan informasi secara langsung dari lapangan. “Tim investigasi KNKT sudah berada di lokasi keja

KNKT Bentuk Tim Investigasi Guna Tangani Kecelakaan Maut di Bekasi Timur

Sejumlah Perjalanan KA Dibatalkan Imbas Kecelakaan Maut di Bekasi Timur, KAI: Pengembalian Dana 100 Persen

PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi 6 Yogyakarta menyampaikan permohonan maaf kepada para penumpang KA yang perjalanannya dibatalkan dampak masih berlangsungnya penanganan kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat. "KAI Daop 6 Yogyakarta menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, KAI terus melakukan upaya penanganan di lokasi tersebut agar jalur dan perjalanan KA dapat segera normal kembali," kata Manajer Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih di Yogyakarta, Se

Sejumlah Perjalanan KA Dibatalkan Imbas Kecelakaan Maut di Bekasi Timur, KAI: Pengembalian Dana 100 Persen

Merasa Korban Salah Sasaran, Terdakwa Minyak Mentah Bersumpah Tak Terima Aliran Dana Korupsi Sewa Kapal

Terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah, Arief Sukmara, membantah seluruh dakwaan jaksa dengan membacakan nota pembelaan pribadi berjudul "Setia Menjalankan Tupoksi, Patuh pada Korporasi, Berujung di Jeruji Besi" pada persidangan. Mantan Direktur Niaga PT Pertamina International Shipping (PIS) tersebut merasa dirinya menjadi korban kriminalisasi atas kebijakan bisnis yang wajar. "Saya tidak memiliki niat jahat untuk melakukan tindakan koruptif serta tidak ada aliran dana dalam ke

Merasa Korban Salah Sasaran, Terdakwa Minyak Mentah Bersumpah Tak Terima Aliran Dana Korupsi Sewa Kapal

Potensi Karhutla Meningkat, Orang Rimba Dilibatkan di Tengah Lemahnya Antisipasi

Sebanyak 15 anggota masyarakat adat orang rimba atau suku anak dalam (SAD) dari Kabupaten Batang Hari dan Sarolangun dilibatkan dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Jambi. "Mereka dipilih karena hidup berdekatan dan bersinggungan langsung dengan lahan kehutanan yang sangat rentan terhadap kebakaran, terlebih di tengah ancaman perubahan iklim yang semakin meningkatkan potensi terjadinya Karhutla," kata Kabid Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Jambi Ismael melalui keterangan

Potensi Karhutla Meningkat, Orang Rimba Dilibatkan di Tengah Lemahnya Antisipasi

Janji Pertama Menteri LH Soal Pengelolaan Sampah, Harus Ikut Standar Global

Menteri Lingkungan Hidup (LH) yang baru dilantik, Mohammad Jumhur Hidayat, menyampaikan akan berfokus menangani sejumlah isu termasuk masalah sampah di Indonesia dan memastikan pengelolaannya mengikuti standar global. "Pasti banyak hal yang harus dilakukan di depan mata kita, misalnya sampah juga kita secara bertahap nanti akan mengikuti global standar begitu ya. Berbagai perjanjian internasional yang kita kerjakan itu,” kata Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Jumhur Hi

Janji Pertama Menteri LH Soal Pengelolaan Sampah, Harus Ikut Standar Global

Kampus Bukan Sekadar Pemasok Tenaga Kerja, Transformasi Prodi Lebih Tepat Dibanding Penutupan Massal

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai transformasi program studi (prodi) lebih tepat daripada penutupan massal seperti rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Hetifah, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Senin menekankan perguruan tinggi tidak boleh direduksi menjadi sekadar pemasok tenaga kerja. Rencana penutupan prodi perlu kehati-hatian, transparansi, dan kajian akademik yang kuat. "Setiap kebijakan terkait prodi harus berpijak pada

Kampus Bukan Sekadar Pemasok Tenaga Kerja, Transformasi Prodi Lebih Tepat Dibanding Penutupan Massal

Lapas Overkapasitas, DPR RI Usulkan Pemotongan Masa Hukuman Bagi Narapidana Narkoba

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menekankan pentingnya pendekatan rehabilitasi pasca-putusan pidana narkotika sebagai solusi komprehensif mengatasi keterbatasan kapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas), mengingat lebih dari separuh penghuni lapas merupakan kasus narkotika. “Isu peredaran narkotika di dalam pemasyarakatan tidak bisa dilihat secara sederhana. Hal ini menjadi bagian dari evaluasi dan otokritik bersama, mengingat lebih dari 52 persen penghuni lapas merupakan kasus nark

Lapas Overkapasitas, DPR RI Usulkan Pemotongan Masa Hukuman Bagi Narapidana Narkoba

Tolak Pembatasan Energi, PM Jepang: Kegiatan Ekonomi Rakyat Tidak Boleh Dihentikan.

Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi menolak usulan parlemen untuk memberlakukan kebijakan pembatasan energi bagi masyarakat negara itu di tengah ketidakpastian pasokan akibat konflik di Timur Tengah. PM Takaichi menegaskan bahwa kegiatan perekonomian tidak boleh dihentikan. "Saya tidak yakin kegiatan ekonomi maupun sosial saat ini harus dihentikan," katanya menanggapi pertanyaan seorang anggota parlemen dari pihak oposisi terkait perlunya menerapkan langkah-langkah ekonomi darurat. Takaic

Tolak Pembatasan Energi, PM Jepang: Kegiatan Ekonomi Rakyat Tidak Boleh Dihentikan.