AFU.id

Indeks Berita

Kasus Pemerasan Sertifikat Kerja, Direktur Kemenaker Diperiksa KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Christianus Heru Widianto (CHW) sebagai saksi. Pemeriksaan tersebut dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan Kemenaker. "Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama CHW," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta,

Kasus Pemerasan Sertifikat Kerja, Direktur Kemenaker Diperiksa KPK

Hakim Bebaskan Eks Pejabat BJB, Kesalahan Kredit Sritex Tak Terbukti

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Jawa Tengah, menjatuhkan putusan bebas terhadap mantan Kepala Divisi Korporasi dan Komersial Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) Dicky Syahbandinata dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit untuk PT Sritex. "Menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah dan haruslah dibebaskan dari segala dakwaan," kata Hakim Ketua Rommel Franciskus Tampubolon dalam sidang tersebut, di Semarang, Kamis, (7/5/26). Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) me

Hakim Bebaskan Eks Pejabat BJB, Kesalahan Kredit Sritex Tak Terbukti

Aksi Kelompok Bersenjata Meningkat, Pengamanan Papua Selatan Diperketat

Kepolisian Daerah (Polda) Papua dan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III melakukan pertemuan yang membahas situasi keamanan, salah satunya masalah meningkatnya aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah itu. Dalam pertemuan tersebut masing-masing dihadiri Panglima Kogabwilhan (Pangkogabwilhan) III Letjen TNI Lucky Avianto dan Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Renwarin, yang berlangsung di Mapolda Papua di Jayapura. Kabid Humas Polda Papua Kombes Cahyo Sukarnito di Jayapura

Aksi Kelompok Bersenjata Meningkat, Pengamanan Papua Selatan Diperketat

Industri Baja Mau Kurangi Emisi, Harga Energi Masih Jadi Beban

COO PT Krakatau Steel Tbk Sidik Darusulistyo menilai ketersediaan energi bersih yang aman dan terjangkau menjadi faktor utama dalam mendukung transisi industri baja menuju produksi rendah emisi atau baja hijau. “Pada akhirnya ada tiga yang mesti dipertimbangkan. Energi itu mesti secure (aman), kemudian affordable (terjangkau), kemudian baru green ,” kata Sidik dalam diskusi di Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (ITB) Kampus Jakarta, Kamis, (7/5/26) Menurut dia, transisi menu

Industri Baja Mau Kurangi Emisi, Harga Energi Masih Jadi Beban

Gubernur Kaltim Kena Hak Angket, Anggota DPR: Kepala Daerah Lain Harus Belajar

Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menegaskan bahwa pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket terhadap Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud, harus menjadi peringatan serius bagi seluruh kepala daerah di Indonesia. Khozin menekankan pentingnya bagi para pemimpin daerah untuk memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat. Langkah politik DPRD Kaltim ini diambil menyusul gelombang protes publik terhadap sejumlah kebijakan Rudy Mas'ud

Gubernur Kaltim Kena Hak Angket, Anggota DPR: Kepala Daerah Lain Harus Belajar

Potensi Pendapatan Sultra Besar, Aset Daerah Masih Bermasalah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) meminta seluruh kepala daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk segera menuntaskan aset-aset daerah yang bermasalah. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI Edi Suryanto di Kendari, Kamis, (7/5/26) mengatakan penyelesaian aset bermasalah di tingkat kabupaten/kota menjadi salah satu fokus utama karena jumlahnya yang masih menumpuk hingga saat ini. "Terkait aset bermasalah, banyak yang belum selesai di tingkat kabupa

Potensi Pendapatan Sultra Besar, Aset Daerah Masih Bermasalah

Ditjenpas Targetkan 36 Dapur MBG Beroperasi Akhir Mei 2026, Libatkan Warga Binaan

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) menargetkan sebanyak 36 dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai beroperasi pada akhir Mei 2026. Dapur yang diberi nama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) itu dibangun di area lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di berbagai wilayah Indonesia. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, mengungkapkan progres pembangunan fisik dapur MBG saat ini telah mencapai sekitar 90 persen. “Mudah-mudahan akhir Mei beroperasi. Saat i

Ditjenpas Targetkan 36 Dapur MBG Beroperasi Akhir Mei 2026, Libatkan Warga Binaan

Bawaslu Cegah Pelanggaran Pemilu, Partai Politik Diminta Tahan Hoaks

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo berupaya melakukan pencegahan dini terhadap potensi pelanggaran pemilu dan pemilihan. Hal itu dikatakan Ketua Bawaslu Gorontalo Utara Ronald Ismail di Gorontalo, Rabu, (6/5/26). Menurutnya salah satu upaya yang dilakukan, yaitu memperkuat konsolidasi demokrasi dengan partai politik. "Kami melakukan langkah konkret, dengan menggelar diskusi bersama jajaran pengurus partai politik, di antaranya bersama Partai Gerindra Goro

Bawaslu Cegah Pelanggaran Pemilu, Partai Politik Diminta Tahan Hoaks

Angka Putus Sekolah Nasional Susut Jadi 66 Ribu Siswa pada 2024/2025

Anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Hilman Mufidi, mengapresiasi capaian pemerintah dalam menurunkan angka putus sekolah pada seluruh jenjang pendidikan dalam lima tahun terakhir. Penurunan tersebut dinilai sebagai hasil kerja keras kolektif dalam memperluas akses pendidikan nasional. Berdasarkan data tahun ajaran 2020/2021 hingga 2024/2025, angka putus sekolah mengalami penurunan signifikan di jenjang SD hingga SMA/SMK. Penurunan paling tajam tercatat pada tingkat menengah atas (SMA dan SMK). “Pe

Angka Putus Sekolah Nasional Susut Jadi 66 Ribu Siswa pada 2024/2025

Uang Rp5,19 Miliar dalam 5 Koper, KPK Periksa Pegawai Bea Cukai

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berinisial CMT sebagai saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Ditjen Bea Cukai. “Pemeriksaan atas nama CMT selaku aparatur sipil negara pada Ditjen Bea Cukai,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis, (7/5/26). Budi menjelaskan CMT dipanggil lembaga antirasuah untuk diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Sebelumnya, pada 4 Februari 2

Uang Rp5,19 Miliar dalam 5 Koper, KPK Periksa Pegawai Bea Cukai